Memilih di Tengah Kampanye Separatisme

Rintik hujan di musim winter, pukul satu siang itu. Usai memarkir mobil, saya melangkah menuju KJRI Perth, menunaikan tugas sebagai warga negara hari ini, mencoblos. Alangkah kagetnya saya, ada beberapa orang bule melakukan kampanye mendukung separatisme Papua di depan gedung KJRI, diawasi dua orang polisi Australia.

Mereka membawa bendera bintang kejora, menuntut referendum dan membawa poster bertulis NO PRABOWO. Mereka memanggil saya dan meminta saya memilih pasangan no. urut 2 dan mengatakan Prabowo adalah kriminal, brutal, penjahat dan orang berbahaya. Jangan dipilih.

Tersentak, dalam hati saya berkata, “Apa urusan kalian mengurus urusan domestik negara saya? Bukankah hanya kampanye sosmed satu-satunya yang dibolehkan saat ini?” Sambil membatin saya melangkah menuju tempat pencoblosan di halaman parkir KJRI. Menunaikan tugas saya, mencoblos. Usai mencoblos dan bercengkrama dengan home staffs KJRI, saya pamit kepada Pak Konjen dan berniat pulang.

Di luar pagar, pihak pendemo memanggil dan memberikan saya brosur-brosur separatisme. Maka saat itu spontan saya bertanya, “Kenapa kalian berkampanye menyuruh kami memilih Jok**i dan melakukan kampanyi hitam terhadap Prabowo? Kalian tahu tidak, 1 minggu sebelum pemilihan, pemerintah Indonesia menetapkan ini sebagai minggu tenang. Kalian mestinya tidak melakukan hal ini, karena ini sangat tidak etis.”

Seorang wanita, berkulit putih, membantah, “kami berhak berkampanye karena kami adalah negara demokratis yang bebas, dan kami tidak terikat sama sekali dengan peraturan Indonesia”, arogan wanita itu menjawab.

Jawab saya, “Okay, berarti kalian warga negara Australia tidak bisa menghargai negara kami. Kalau kalian mau demo, itu bukan urusan saya. Tapi kalau kalian melakukan kampanye hitam terhadap salah satu calon presiden RI yang sah (legitimate), apalagi di minggu tenang, maka itu artinya anda melanggar urusan domestik negara kami.”

“Tapi kami tidak mau negara dipimpin oleh seorang pembunuh dan pelanggar HAM yang jahat”, timpal temannya, masih ngotot. “

"Apa kalian yang lebih tahu tentang pemimpin kami dibandingkan rakyat Indonesia sendiri? Kalian lihat, di Mahkamah Internasional, yang dijatuhi vonis sebagai pelanggar HAM bukan Prabowo tapi mantan Panglima TNI. Dan orangnya juga tidak berada di kubu Prabowo. Justru Prabowo itu jenderal yang sangat memperhatikan kemanusiaan. Dalam operasi pembebasan sandera asing dari UK dan Belanda, yang ditawan di Mapenduma, anda lihat di youtube. Lihat betapa Prabowo sangat peduli dengan keselamatan nyawa setiap manusia. Tidak hanya nyawa sandera, tapi juga nyawa para penyandera. Karena bagi Prabowo, setiap manusia punya ibu dan keluarga yang membutuhkan dan menyayangi mereka, seperti juga kalian”, saya masih mencoba bersabar menjelaskan kepada mereka.

“Tapi hingga kini di Papua tetap terjadi pembunuhan oleh tentara terhadap rakyat Papua. Dan, mereka tetap hidup dalam kemiskinan yang parah”, seolah tak mau kalah, wanita berlogat Australia yang kental itu terus mempertahankan argumentasinya.

“Kalian dengar ya baik-baik. Sekitar tanggal 7 Juni lalu, tentara Indonesia dibunuh saat patroli di Papua oleh pasukan separatisme. Lalu, TNI melakukan penangkapan, dan dalam proses baku tembak menelan korban pimpinan separatisme. Yang terjadi tidak hanya kriminal tapi juga melanggar kedaulatan negara. Apa membunuh tentara yang bertugas bukan aksi pelanggaran Ham?", gugat saya.

“Dan kenapa kalian orang Australia mengurusi urusan domestik Indonesia, sedang kalian sendiri menyimpan banyak masalah dengan penduduk asli disini, bangsa Aborigin. Bandingkan, di Papua, kami menempatkan saudara-saudara

Papua kami sebagai gubernur, anggota parlemen, dan di jabatan-jabatan strategis negara lainnya. Setidaknya, saudara Papua kami selalu ada yang menjadi menteri dalam kabinet yang dibentuk Presiden kami. Apa kalian melakukan hal itu terhadap kaum Aborigin disini?”, agak naik nada bicara saya kali ini.

“Dan, kalian tahu tidak, anggaran daerah Papua sekarang ini sangat besar, bahkan dibandingkan provinsi lainnya. Itu terjadi sejak Papua mendapatkan status otonomi khusus. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, rakyat dan pemerintah daerah Papua, yang kekuasaannya dipegang orang Papua asli. Dan, kesejahteraan rakyat secara keseluruhan semakin diperhatikan pemerintah RI saat ini. Jadi lebih baik kalian mengurus urusan domestik negeri kalian sendiri!”. tutup saya tegas.

Lalu saya meninggalkan mereka yang terdiam. Dalam hati saya berkata, “untung waktu mencoblos tadi, saya tidak mengikuti apa yang kalian mau. Karena saya ingin NKRI selamanya utuh!”.

Prayudhi Azwar
Perth, 6 Juli 2014

SUMBER