NAVIGASI

Jumat, 29 Agustus 2014

DUKA UNTUK SANG GURU YANG LANGKA


By Nanik S Deyang

Semalam saya masih bisa mengenang beliau tanpa air mata, tapi tadi pagi tangis saya jebol, saat Pak Prabowo memimpin untuk mengheningkan cipta untuk "SANG GURUKU" Prof Suhardi, Ketua Umum Gerindra. Dadaku makin sesak manakala suara Pak Prabowo makin parau, dan pecah menjadi tangis, saat mengucapkan selamat jalan untuk sang sahabat yang suka menyanyi, Cucak Rowo ini.

Bagi saya pribadi, dibanding Pak PS saya lebih lama mengenal Prof Suhardi, saya mengenal sebelum Prof Hardi berkeluarga, dimana kala itu beliau masih sebagai Doktor, karena beliau dosen pembimbing saya. Memang saya agak aneh, saya kuliah aslinya di Fakultas Bilologi Unsoed Purwokerto, dosen pembimbing saya Prof Hardi, Dosen Kehutanan UGM. Walhasil di akhir kuliah saya tiap minggu bolak-balik Purwokerto-Yogja.

Mungkin karena saya "anak bimbingannya" yang paling nyleneh, dan kebetulan dari penelitian yang saya ambil, saya yang paling bagus dibanding mahasiswanya sendiri dari UGM, sehingga saya menjadi "anak emas" beliau, hingga saya disponsori untuk mendapatkan bea siswa melanjutkan sekolah ke tempat beliau sebelumnya mengambil master dan doktor.

Karena menjadi anak didiknya yang paling tomboy dan arogan mungkin, Pak Hardi selalu memantau saya, takut kebablasan bandelnya. Dan belia juga sangat tau saya manusia yang gak bisa diarahkan, itulah sebabnya beliau tetap mendukung, ketika saya tidak mau meneruskan mengambil master, meski sudah susah payah beliau membantu saya. Dan ketika akhirnya saya lebih memilih menjadi wartawan, jauh dari penelitian dan disiplin ilmu saya, beliau hanya bilang.."Deyang kamu itu manusia mandiri , pasti kamu tau mau kemana kamu melangkah" .

Ketika menjadi wartawan, dan saya sempat di Iran, saya putus kontak, hingga kebetulan saat saya ke Yogja, saya bertemu beliau di Bandara Adi Sucipto. Dan seperti biasa di hadapan kawan-kawan saya, dan kawan beliau, Prof Hardi, selalu membanggakan saya, "Ini lho anak didik saya yang paling bandel, Dia sangat mandiri dan pekerja keras" ...Hingga wafat mungkin sudah ratusan kali, setiap bertemu orang beliau selalu membanggakan saya. Bahkan mungkin orang yang dengar juga bosan, saking seringnya beliau membanggakan saya.

Tahun 2001, saat beliau diangkat menjadi Dirjen, beliau menelpon saya . Tentu saya kaget kok beliau sudah melambung menjadi Dirjen, rupanya Gus Dur melihat "PERMATA" langka ini. Sayangnya rezim Gus Dur digulingkan, sehingga menteri kehutanan yang kala itu Marzuki Usman diganti, dan beliau juga ikut diganti. Sejak tidak menjabat Dirjen beliau memang aktif di HKTI.

Profesor Doktor Suhardi MSc, boleh dikatakan manusia langka di Indonesia. Beliau bukan hanya sangat cerdas karena menjadi doktor masih dalam usia yang sangat muda, padahal waktu itu tidak seperti sekarang, untuk menjadi Doktor cukup makan waktu lama. Apalagi penelitian yang diambil Prof Hardi, termasuk kala itu masih langka yaitu tentang enzim yang dikeluarkan oleh suatu jamur yang bisa menyuburkan tanah-tanah yang tandus, sehingga tanah yang tandus bisa dihutankan, atau dihijaukan.

Selain cerdas, Profesor yang kami suka ledek berstyle "Ndesit" ini, juga sangat sederhana, rumah beliau yang ditempati di Yogja saat ini itu ya rumahnya saat awal beliau punya rumah. Belakangn rumah tersebut ditambahi pendopo. Bahkan saat menjadi Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ke Kampus pun beliau hanya naik sepeda. Dan saat menjadi Dirjen, beliau hanya indekos saja di Jakarta.

Profesor yang rendah hati, dan tidak pernah menyakiti siapapun, serta selalu santun ini, mencintai Indonesia luar biasa. Beliau punya keyakinan Indonesia bisa makmur apabila pertanian di Indonesia digarap dengan sebenar-benarnya.
Beliau tidak ingin rakyat kita jadi TKI. Beliau ingin Indonesia menguasai dunia dalam hal komonditas pertanian, jadi bukan seperti sekarang kita impor berbagai komonditas pertanian, tapi sebaliknya kita yang harusnya bisa impor, karena lahan kita dan iklim kita itu paling bagus untuk mengembangkan bidang pertanian. Semua tanaman bisa tumbuh baik di Indonesia.

Saking cintanya di bidang pertanian, beliau sampai SUMPAH GANDUM. Dimana seumur hidupnya beliau tidak pernah mau makan mie atau roti yang terbuat dari tepung gandum . Sebaliknya beliau sangat konsentrasi mengembangkan tanaman polo pendem (semua tanaman umbi-umbian seperti singkong, ubi, talas dll). Bahkan saking konsentrasinya meneliti Ketela, beliau dapat sebutan "Prof Telo atau Ketela".

Mengapa Prof Haradi anti gandum, karena menurutnya gandum membuat anak-anak tidak sehat, dan bisa menjadi penyebab autis (saya lupa persisnya tapi banyak tulisan Prof Hardi, berkait dengan kebenciannya pada Gandum). Tak hanya itu, gandum yg 100 persen diimpor oleh Indonesia tersebut telah menguras devisa negara yg jumlahnya sangat besar, karena rakyat Indonesia sudah "dicekoki" produk gandum sejak dini, sehingga tingkat ketergantungan mengkonsumsi gandum sangat tinggi.

Di luar itu, impor gandum yang besar, membuat harga-harga produk pertanian kita rendah, akibatnya petani malas bertani, dan pada saat petani malas, justru yg masuk adalah produk impor. Prof Hardi meyakini, hancurnya pertanian kita, karena memang sdh diskenario oleh negara-negara Kapiatlis, sehingga sektor pertanian kita hancur lebur, padahal kita negara agraris.

Bila sudah bercerita soal pertanian dan lahan kita yg hancur, beliau bisa kuat berjam-jam, bahkan kadang sampai menangis merasakan keadaan negara Indoneisa, dan juga nasib petani kita.

Oh ya dalam penelitiannya, beliau menemukan bahwa Ketela mengandung Kalsium lebih tinggi dibanding komonditas yang mengndung karbohidrat lainnya, sehingga anak-anak yang sejak dini diberi makan ketela, bukan saja terbebas dari berabagi penyakit berat seperti autis, tapi tulangnya juga kuat. Profesor Suhardi sering berleleh-leleh air mata, mengetahui akhirnya ketela pun harus kita impor, padahal di Indonesia ketela ditancap tanpa dikasih pupuk pun bisa tumbuh dengan baik.

Bagaimana peneliti dan pendidik ini kemudian sampai terjun ke dunia politik meningalkan posisinya sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM? Di HKTI-lah Prof Suhardi yang pengurus HKTI DIY bertemu dengan sang Ketua Umum HKTI, Prabowo Subianto. Bahkan kalau mau jujur, cikal bakal partai Gerindra tersebut bermula dari ngototnya Prof Hardi yang ingin membuat partai yang bisa menyuarakan kepentingan petani dan nelayan.

Mengapa harus membuat partai? Karena Prof Hardi merasa, selama ini tidk ada satu pun partai yang secara serius membela nasib petani dan nelayan. Sehingga nasib pertanian, peternakan, dan perikanan kita hancur lebur, padahal Allah SWT sebetulnya memberikan kekayaan yang luar biasa pada negara kita di bidang itu.

Saat disodorkan proposal pertama Pak Prabowo tidak tertarik, apalagi Pak Prabowo juga tidak tertarik terjun ke politik. Namun Fadlizon yang kala itu sering mendampingi Pak Prabowo di HKTI, ikut mendorong Pak Prabowo untuk membuat Partai.

Sementara meski proposalnya ditolak, Pak Hardi tidak patah arang, setiap bertemu Pak Prabowo, beliau selalu menanyakan proposalnya, dan akhirnya Pak Prabowo "nyerah", namun kemudian Pak Prabowo minta ke Prof Suhardi, supaya nama partainya jangan Partai Tani dan Nelayan, supaya partai baru tersebut bisa memperhatikan juga bidang lain dan rakyat lain yang berfrofesi di luar tani dan nelayan bisa ikut dibela . Selanjutnya setelah melalaui berbagai perenungan, Pak Prabowo mengusulkan nama Gerindra.

Saat nama Partai sudah diketemukan , dan organisasi mulai disusun, Pak Prabowo belum terlintas memilih Prof Suhardi sebagai Ketua Umum Partai, apalagi beliau kala itu sebagai Dekan, dan belum punya pengalaman mengelola Partai. Namun sebuah cerita UNIK dan AJAIB terjadi.

Suatu kali dalam acara di Yogja, Pak Prabowo mampir ke rumah Prof Suhardi. Saat melangkah masuk ke rumah Prof Suhardi, Pak Prabowo yang semula sudah heran dengan sederhananya Rumah Prof Suhardi, dibuat tercekat ketika melihat isi rumah Profesor yang sangat sederhana, dan lantainya masih dari TEGEL lama yang warnanya putih kusam. Pak Prabowo makin bengong, ketika numpang kencing dan masuk kamar mandi ternyata ternyata WC Profesor masih WC Jongkok. Dan di Dalam kamar mandi itulah Pak Prabowo memutuskan bahwa Prof Suhardi-lah yang akan dipilih Menjadi Ketua Umum Gerindra.

"Bayangkan seorang mantan Dirjen, dan seoarang dekan dari Universitas Terkemuka, rumahnya masih pakai Tegel lama, dan klosetnya bukan yang duduk, tapi yang jongkok. Jadi jangan anda bayangkan di dalam kamar mandi itu ada shower dll... waduh yang ada juga gayung," kata Pak Prabowo . Dan cerita proses menentukan Pak Hardi sebagai Ketum Geirndra yang unik ini, sering diceritakan Pak Prabowo bila bertemu siapapun. Bahkan di Partai Gerindra sampai ada joke, kalau mau jadi Ketum buat dulu WC jongkok, dan kalau Pak Prabowo mampir ke rumah, persilahkan kencing di kamar mandi yang klosetnya jongkok.

Namun suatu kali Pak Prabowo pernah bercerita pada saya, bahwa dia memilih Pak Hardi, bukan saja lantaran Prof ini cerdas, sederhana, dan jujur, tapi Pak Prabowo punya keyakinan bahwa Profesor yang sabar ini bisa mengayomi semua orang di partai, sehingga potensi gejolak di partai bisa diredam.

Tak hanya itu, Pak Prabowo juga yakin, Profesor bukanlah orang yang akan menusuknya dari belakang atau menjadi pengkhianat. Saking sayangnya dengan Profesor, ketika mulai ada yang mulai ada yang mengutak-atik posisi Profesor sebagai Ketua Umum, Pak Prabowo pun mencari akal tidak menyelengarakan Munas, sehingga pemilihan Ketua Umum, masih dalam otoritasnya, sebagai Ketua Dewan Pembina.

Sebagai orang yang tidak pernah berkecimpung di partai mana pun, 6 tahun memimpin Gerindra, dan partai baru itu kini sudah menjadi nomer 3, tentu prestasi yang luar biasa bagai Profesor, apalagi partai ini, merupakan partai baru. Tak heran, Pak Prabowo sangat terpukul, dan tangisnya meledak, saat kehilangan sahabat terkasih yang dipercayainya.

Saat ditanya wartawan tadi pagi di DPP Gerindra, usai melepas sahabatnya untuk dimakamkan di Yogja, Pak Prabowo terbata-bata dan sulit menjawab, ketika wartawan menanyakan apa yang paling berkesan dari Prof Suhardi.

Pak PS mengatakan, terlalu banyak menceritakan kelebihan Profesor, bahkan sulit mencari orang seperti Profesor. Bagaimana tidak? Profesor pekerja keras yg sangat jujur.

Selama menjadi Ketua Umum Partai, dari 500 kantor cabang Gerindra 400 di antarnya sudah didatanginya, padahal lokasinya kadang harus dicapai dengan naik ojek atau harus ditempuh dengan kendaran darat yang memakan waktu berjam-jam.

"Tak hanya bekerja keras, beliau itu manusia paling jujur. Bayangkan mana ada jaman sekarang orang dapat biaya jalan ke luar kota kalau ada sisa dikembalika, tapi pak Hardi itu kalau uang jalan sisa, dikembalikan " kata Pak Prabowo menahan tangisnya.

Melihat Pak Prabowo yg berjalan dengan kaki yang lunglai, saya pun yang kebetulan di dekatnya seperti merasakan, betapa kehilangannya Pak Prabowo atas sosok Prof Suhardi. Rasa sesal pun mulai menyelimuti hati saya, mengapa orang yang begitu tulus pada saya itu selalu saya tolak niat baiknya. Dulu dia mati-matian saya bisa mengambil master, diusahkan saya bisa mendapatkannya dengan gratis, saya menolaknya.

Kemudian tahun 2009 sampai beliau buatkan saya kartu Gerindra, dan minta saya Nyaleg saya juga menolak, padahal beliau dengan sabar terus menilpon saya hingga detik-detik penutupan. Dia hanya minta saya datang ke kantor Gerindra untuk tanda tangan.

Oh ya saya juga menolak, ketika beliau merekomendasikan saya menjadi eksekutf di perusahan pulp and paper di sebuah perusahaan besar. Ah ketulusan itu selalu saya balas dengan ledekan dan arogansi, kini saya seperti pak Prabowo kehilangan seorang yang tulus dan sangat luar biasa baik.

Selamat jalan Prof, hari ini saya baru sadar banyak hal kebaikkan yang telah engkau berikan padaku, maafkan muridmu yang bengal ini Prof semoga Allah SWT memberimu tempat di Surga, karena kemuliaan hatimu.
Read More

Kamis, 28 Agustus 2014

Ternyata Jokowi Sudah Teken Kontrak Terkait Freeport Sebelum Pilpres


Mayoritas suara Pilpres 2014 di Bumi Cenderawasih mengalir ke Joko Widodo alias Jokowi. Di Provinsi Papua, Jokowi menang telak dengan perolehan suara 72,49 persen, sementara di Provinsi Papua Barat unggul dari Prabowo Subianto dengan mendapat 67,63 persen suara.

Belakangan terbongkar soal strategi Jokowi mendulang kemenangan di Papua. Salah satu strateginya adalah menandatangani kontrak politik terkait operasi Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat di Papua.

"Jokowi janji akan memindahkan smelter Freeport ke salah satu kota di Papua, tapi belum tahu akan dibuat di kota mana. Pekerja (Freeport) rekam pembicaraan mereka dengan Jokowi," ujar seorang sumber kepada redaksi rmol tadi malam (Kamis, 25/7).

Freeport berencana akan PHK 50 persen pekerja tambang lapangannya. Selama ini rencana PHK selalu dikait-kaitkan karena Freeport tidak mau membangun smelter. Freeport sendiri memang sama sekali tidak berencana dan berkeinginan membangun smelter karena menurut mereka kewajiban tersebut sudah dipenuhi tahun 1995 ketika Smelter Gresik beroperasi, dimana 75% nya diurus Mitsubishi dan 25% Freeport McMoran.

Tidak mau berurusan dengan arbitrase dan urusan lain-lain dengan pemerintah, Freeport secara terpaksa belakangan mau membangun smelter lagi. Smelter akan bangun di Gresik, Jawa Timur. Daerah Gresik dipilih karena faktor bisnis dimana di sana tersedia energi gas. Pertimbangan lainnya karena faktor lingkungan dimana produk buangan smelter berupa H2SO4 atau asam sulfat pekat yang sangat beracun dapat dikelola langsung oleh Pupuk Gresik sebagai salah satu bahan utama pembuatan pupuk.

Janji Jokowi membangun smelter di Papua tidak tepat. Juga, tidak tepat upaya Jokowi mengatasi rencana 50 persen PHK pekerja Freeport dengan membangun smelter di Papua.

"Kalau bangun di Papua sama saja bohong, karena gak ada sumber energi yang tersedia, gak ada pembangkit listrik se pulau Papua selain menggunakan solar dan batubara impor dari kalimantan, serta pengelolaan lingkungan yang beresiko tinggi karena hasil buangan smelter harus secara khusus dilakukan pengelolaan dengan biaya tinggi," papar sumber yang paham betul soal seluk beluk Freeport Indonesia itu.

Diingatkan, smelter merupakan pabrik yang mengandalkan mekanisasi dan otomatisasi. Pabrikasi tidaklah padat karya. Paling banyak smelter hanya akan memiliki tenaga kerja 600 orang, atau jauh lebih kecil dari jumlah tenaga kerja pabrik panci Maspion, atau pabrik garment kelas menengah di Bandung.

"Mungkin saja Jokowi dan Freeport main mata soal smelter akan dibangun di Papua. Untung untuk Jokowi dapat suara banyak di timur. Untuk Freeport biar rugi sedikit asal dapat kepastian di perpanjang sampai 2041," demikian sumber itu menutup perbincangan dengan redaksi..
*rmol

Read More

Akibat Dukung Jokowi, Ratusan Kyai NU Sepakat Tolak 'Cak Imin' Kembali Jadi Ketum PKB


Kecewa dengan kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB, ratusan Ulama senior NU di Jawa Timur menyatakan akan menolak keras rencana memilih kembali Cak Imin sebagai Ketua Umum pada Muktamar PKB yang akan berlangsung 31 Agustus mendatang.

Para Ulama yang terdiri dari dewan Syura PKB dan dewan Syuriah NU tersebut menilai bahwa saat ini PKB telah jauh melenceng dari nilai-nilai aspirasi perjuangan bangsa karena saat ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang haus kekuasaan dan ingin memperkaya diri sendiri.

"Gus Dur dan para ulama NU mendirikan PKB sebagai alat perjuangan untuk rakyat, negara dan bangsa. Bukan tempat cari makan atau memperkaya diri pengurusnya sendiri," ujar Ketua Syuriah PWNU Jatim KH Miftahul Ahyar, di hadapan ratusan Kyai senior NU di PP Buduran, Sidoarjo, Jumat (22/8).

Untuk itu, pada Muktamar PKB 31 Agustus nanti para Kyai NU menuntut untuk mengembalikan partai kepada Kyai dan hanya memilih sejumlah anggota Dewan Syura DPP PKB, sementara Ketua Umum Tanfidz ditunjuk oleh sejumlah Dewan Syura Terpilih.

Pertemuan penting ratusan Kyai tersebut nampak dihadiri oleh Ketua Syuriah PWNU Jatim KH Miftahul Ahyar dan Ketua Dewan Syura DPW PKB Jatim Gus Salam, dan dihadiri oleh Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Azis Mansur, dan sejumlah kiai kharismatik lainnya.

Para Kyai menilai kebijakan-kebij
akan Muhaimin Iskandar sebagai Ketum PKB tidak lagi sealur dengan tujuan awal pendirian PKB, yakni untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Kebijakan Cak Imin untuk merapat ke kubu Joko-Kalla dinilai para kyai sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita Gus Dur, para Kyai, dan para pendiri PKB lainnya.

"Gus Dur saja dikhianati apalagi orang lain seperti kami ini," ujar sejumlah Kyai yang hadir.

Karena itulah beberapa kiai memandang perlu evaluasi menyeluruh, apakah PKB masih efektif sebagai alat perjuangan NU ataukah tidak.

"Kalau posisi Dewan Syura tidak diperkuat dan tidak bisa mengontrol PKB, Kyai-Kyai tidak percaya lagi dan telah bersepakat akan mengevaluasi dukungan politiknya terhadap PKB," tegas KH Miftahul Ahyar.

QS: muhammad 25-38

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٨)أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (٢٩)

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran/ murtad) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka (orang-orang munafik) itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah (orang-orang Yahudi): "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan", sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (karena) mereka membenci (apa yang menimbulkan) keridhaan-Nya; sebab itu Allah menghapus (pahala) amal-amal mereka.

Read More

Review kenaikan harga BBM JK ternyata ganas juga


Ternyata JK ganas juga. Dalam 5 tahun sbg wapres SBY di tahun 2004-2009 JK menaikkan harga BBM sebanyak 3 kali dari Rp 1810 jadi Rp 6000. Dalam 5 tahun BBM naik 3000% lebih!
Untung SBY tidak memakai JK sbg Wapres di tahun 2009. Setelah itu SBY justru menurunkan Premium jadi Rp 4500/ltr. Di masa itu hanya sekali SBY menaikkan harga sehingga jadi Rp 6500/ltr seperti sekarang.
Dari foto ini kita tahu siapa yang senang menaikkan harga BBM.

Kenaikan Harga BBM Bikin Rakyat Susah
http://infoindonesiakita.com/2014/08/25/kenaikan-harga-bbm-bikin-rakyat-susah/

PDIP: 2013 Tolak Kenaikan Harga BBM, Sekarang Dukung
http://infoindonesiakita.com/2014/08/23/pdip-2013-tolak-kenaikan-harga-bbm-sekarang-dukung/


Jokowi akan menaikkan harga BBM "Subsidi" hingga Rp 9.500/liter. Cuma beda Rp 300/ltr dengan harga bensin di Gulf Coast, AS...
Di Malaysia harga bensin Oktan 95 Rp 7800/liter (Di Indonesia Bensin Oktan 95 Rp 12.000/ltr). Di Brunei Rp 4.600/ltr.

Di AS harga bensin Rp 9800/liter itu Non Subsidi...
Harga Bensin di Indonesia akan sama seperti di Amrik sepertinya...

Jokowi Siapkan Opsi Kenaikan Harga BBM Tertinggi Rp 3.000
Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia Rp 6.500 per liter. Harga ini merupakan yang termurah di kawasan ASEAN. Di negara lain harga BBM bersubsidi mencapai Rp 9.300 per liter. Perbedaan yang jauh ini membuat pemerintah berencana menaikkan harga BBM.
http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2097326/jokowi-siapkan-opsi-kenaikan-harga-bbm-tertinggi-rp-3000

Harga Bensin di AS:
Gulf Coast (PADD3) US$ 3,2/gallon atau Rp 9800/ltr
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/

http://infoindonesiakita.com/2014/08/25/kenaikan-harga-bbm-bikin-rakyat-susah/

Harga Bensin di Seluruh Dunia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_and_diesel_usage_and_pricing
Read More

Pertemuan rahasia McCain dengan Ketua MPR dari PDIP, Sidarto Danusubroto


Yang luput dari media..

Mungkin rasanya aneh bicara sikap pengecut TNI di balik kekalahan Prabowo-Hatta. Tapi ada koneksi yang kuat.

Waktu pengumuman sidang MK, TNI menyiagakan 23 ribu personel (BKO ke Polri). Belum pasukan cadangan yang disiagakan. Seolah, pendukung Prabowo kayak PKI yg hobi teror, main ancam, anarkhis.

Kita tahu, TNI punya akidah “NKRI harga mati”. Tapi mereka sndiri sejak peristiwa “Ganyang Malaysia” tahun 60-an belum pernah PERANG LAGI melawan negara eksternal. Hampir 50 tahunan tidak perang melawan orang luar.

Saat senator Amerika John McCain datang ke Indonesia, dia bertemu Ketua MPR dari PDIP, Sidarto Danusubroto. Untuk apa McCain datang bertemu Ketua MPR? Karena MPR selama ini kan menjaga 4 pilar bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

McCain cuma menyenggol isu NKRI sedikit. Kalau dalam bahasa prokem kira-kira begini: “Lu mau NKRI tetap utuh, atau Prabowo jadi presiden? Silaken Lu pilih. Gue sih punya banyak tenaga buat bikin onar di negeri ini.” Kira-kira begitulah.

Nyaris setiap McCain datang ke sebuah negeri, ancaman disintegrasi langsung terbayang di depan mata. Dia punya kerja di Libya, Yaman, Ukraina, Suriah, dan lainnya. Hasilnya, sudah sama-sama kita tahu. Seolah John McCain ini seperti “devil penebar disintegrasi“.

Amerika bisa menghidupkan gerakan separatis unt membubarkan NKRI; seperti mereka telah mengacak-acak Libya, Yaman, Suriah, Iraq dll. Maka itu, beberapa wkt lalu kita lihat ada move-move gerakan OPM di Papua dan demo OPM. Ini hanya skedar penegasan, bhw McCain tdk main-main.

Atas ancaman seperti ini, tampaknya elit-elit TNI pada ngedrop. Mereka cari jalan aman, dengan menghindari risiko disintegrasi bangsa. Caranya ya menjaga baik-baik kemenangan Jokowi yang dibidani KPU, MK, dan lainnya. Malah kepala TNI sempat bilang, kalau ada demo anarkhis, silakan tembak di tempat! Ya Ilahi, ke anak bangsa sendiri seperti itu.

Harusnya, pihak TNI berani hadapi ancaman-ancaman
separatis, juga tekanan-tekanan pendukung PKI. Masak kemana-mana bilang “NKRI harga mati” sambil tidak berani hadapi kekuatan asing?

Tidak layak elit TNI mengancam para penggembira ISIS dari kalangan penjual es krim, tukang warnet, tukang tambal ban, dan sejenisnya; lalu mengabaikan tantangan dari kalangan pendukung PKI, mafia asing, dan orang-orang seperti McCain. Mana dong buktinya, “NKRI harga mati”?

Kalau Amerika bisa menekan Indonesia dengan isu disintegrasi, berarti mereka akan melakukan hal itu, bila waktunya tiba. Apa bedanya tantangan kini dan nanti? Hanya soal waktu saja kan, sedang esensinya sama.

Dengan slalu memilih jalan aman, elit-elit TNI seperti tidak menginginkan ada perubahan significant dalam kehidupan bangsa ini. Jauh sekali dari ide membangun bangsa yang: bersatu, berdaulat, adil dan makmur..


Read More

HIKMAH KENAIKAN HARGA BBM


Menolak lupa!!

Sebelum Jadi Presiden jokowi menentang kenaikan harga BBM:

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/299699-jokowi-menolak-harga-bbm-naik

Setelah Terpilih Jadi Presiden jokowi malah sangat bernafsu minta presiden SBY menaikan harga BBM duluan :

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/08/20/nakdiu-jokowi-minta-kenaikan-bbm-diputuskan-sebelum-ia-dilantik

KALAU dipikir, perkiraan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM dapat mengurangi jumlah rakyat miskin di negeri ini ada benarnya juga. Bahkan, kalau kenaikan harga dilakukan hingga 100 persen maka 100 persen orang miskin akan hilang!

Analisa mengenai hal itu belakangan ini beredar luas di tengah masyarakat menyusul kelangkaan BBM di beberapa wilayah. Secara umum disebutkan bahwa kenaikan harga BBM memang berbanding lurus dan positif dengan pengurangan jumlah penduduk miskin.

Pemerintah berpendapat bahwa kenaikan harga BBM sebesar 10 persen dapat menurunkan jumlah rakyat miskin sampai 14 persen. Sementara kalangan analis mandiri memperkirakan bahwa kenaikan harga BBM hingga 100 persen akan mengurangi jumlah penduduk miskin juga 100 persen

Begini perhitungan di lapangan:

Rakyat miskin makan sehari satu kali. Setelah harga BBM dinaikkan posri makanan satu kali itu untuk tiga hari. Lama-lama juga mati.

Rakyat miskin yang tadinya naik bis sekarang jalan kaki dan ditabrak Metro Mini yang ngebut karena nguber setoran. Lalu mati.

Rakyat miskin yang sakit tadinya masih bisa membeli obat generik. Setelah harga BBM naik akhirnya mati karena tidak bisa beli obat lagi.

Ada juga rakyat miskin yang strees memikirkan kenaikan harga BBM yang naik. Lalu sakit, tidak bisa makan dan minum, akhirnya mati.

Ada rakyat miskin yang kreatif dan berinisiatif nyolong bebek tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu tertangkap dan digebuki massa, dan mati.

Katakanlah dia tidak disiksa massa tapi diserahkan ke kantor polisi. Nah di dalam sel tahanan dia gantung diri. Dan mati.

Atau katakanlah dia dapat meloloskan diri. Bebek yang dicuri tadi dimakannya. Eh, ternyata sang bebek penyakitan. Si orang miskin yang terpaksa mencuri tadi pun keracunan. Dan mati.

Masih menurut kalangan analis independen, proses menghilangkan orang miskin ini akan lebih cepat bila kenaikan harga BBM bisa mencapai 1.000 persen.

Read More

Kebohongan Jokowi tentang kasus bus way trans jakarta terbongkar


Ahok Bongkar Kebohongan Jokowi tentang kasus bus way trans jakarta

Pada saat Jokowi berkunjung 12 Juni 2014 ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum di Kelurahan Sumelan Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jokowi membuat pernyataan bahwa Jokowi telah menyerahkan beberapa dokumen yang berisi kasus manipulasi dan korupsi pembelian Bus TransJakarta kepada KPK.

Pada kenyataannya, PLT (Pelaksana Tugas) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta nonaktif belum pernah melaporkan apalagi menyerahkan beberapa dokumen kasus manipulasi dan korupsi pembelian pengadaan Bus TransJakarta kepada KPK.

Dari pengakuan Ahok, Pemprov DKI Jakarta belum pernah mengeluarkan surat resmi kepada KPK yang berkaitan dengan kasus Bus TransJakarta dengan mengatakan : “Pak Jokowi enggak pernah lapor ke KPK (kasus Bus Tj), enggak ada surat resmi” kata Ahok di Balaikota Jakarta pada hari Rabu 25 Juni 2014.

Ketika ditanya kepada KPK untuk konfirmasi, Juru bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta Non Aktif Joko Widodo (Jokowi), tidak pernah melaporkan dan menyampaikan dokumen tentang dugaan adanya manipulasi dan korupsi pengadaan Bus TransJakarta. Kata Johan Budi “Tidak pernah melaporkan !” Tandasnya pada hari Selasa 17 Juni 2014.

Dalam kasus dugaan manipulasi pengadaan Bus TransJakarta Kejagung RI telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus TransJakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013.
Sebagai informasi tambahan, bus tersebut diimpor dari pabrikan Bus di China diantaranya : Cina Yutong Bus, Cina Ankai, Cina BCI Bus , Cina
Zhongthong Bus. Type TJ berjumlah = 130 unit, per unit seharga rata-rata Rp. 3,624 M di China hanya seharga ±Rp. 1 M, Bus single = 178 unit per unit seharga rata-rata Rp. 1,7 M di China hanya seharga ±Rp. 750 juta, Bus Medium BKTB = 414 unit per unit seharga rata-rata Rp. 788 Juta, di China Cuma seharga ±Rp. 400 juta. Hampir semua type bus bermasalah dengan karatan dan mesin serta bodi bus yang tidak baru. Total proyek importasi bus Transjakarta tersebut sebesar Rp. 1,7 Triliun. (Koran tempo)

Adanya hubungan sangat dekat Jokowi dengan Michael Bimo Putranto yang terkait dengan kasus Korupsi pengadaan bus TransJakarta, sampai kini Jokowi masih mengatakan tidak mengenal sosok Michael Bimo Putranto dengan mengatakan : “Saya TIDAK KENAL Michael Bimo Putranto.

Banyak orang ngaku2 kenal saya”. Padahal, Bimo Putranto sendiri mengatakan bahwa Jokowi merupakan rekannya sewaktu di Jawa Tengah bahkan Jokowi dan Michael Bimo Putranto sama-sama menjabat sebagai Wakil Ketua dalam kepengurusan DPD PDIP Jawa Tengah periode 2005-2010.

Selanjutnya Michael Bimo Putranto mengatakan bahwa dirinya sebagai Ketua Timses Jokowi dan sebagai rekanan utama berbagai proyek Pemda di Solo. Begitu juga pengakuan Puan Maharani dan Tjahyo Kumolo juga seperti Jokowi menyatakan tidak mengenal sosok bernama Michael Bimo Putranto.

Ada apa dengan mereka semua para petinggi PDIP khususnya Jokowi sang calon presiden yang tidak mengakui Michael Bimo Putranto ??? (merdeka.com). Mengertikah Jokowi dengan jargonnya “Revolusi Mental” ? Revolusi yang bagaimana yang dimaksudkan, kalau budaya kemunafikan yang selalu mengemuka.

Dari kenyataan diatas, ternyata Jokowi yang dibesar-besarkan, digembar-gemborkan, digadang-gadang sebagai sosok pemimpin daerah yang beritegrasi dan anti korupsi serta paham tertib administrasi dengan segala macam predikat paham e-Manajemen, e-Akunting, e-Budgetting, e-segalanya, ternyata adalah bohong besar dan seluruh rakyat sekarang terbelenggu dengan pencitraan Jokowi yang penuh dengan kepalsuan yang nyata.

Terbukti dalam kinerja Pemprov DKI Jakarta selama dipegang Jokowi menunjukkan kelemahan manajemen serta nilai kepemimpinan Jokowi yang sangat lemah dan tidak berwibawa karena para bawahannya serta para Kepala Dinas tidak menjalankan apa yang Jokowi katakan.

Berdasarkan kenyataan diatas, sekarang Jokowi dicalonkan sebagai Presiden RI yang akan melaksanakan tugas dalam wilayah yang sangat luas NKRI, apakah Jokowi mampu ? dibandingkan dengan kenyataan ketidak mampuan Jokowi memimpin DKI Jakarta. Lucunya Jokowi didukung pula oleh orang-orang berpaham sekuleralisme dan liberalisme, Kapitalisme yang selama ini kita kenal melalui keterkenalan mereka di media TV yang membuat penilaian kita menjadi tersungkur terhadap orang-orang seperti itu. Pastilah kedepan jika orang seperti ini tampil, Indonesia akan stagnan dan tidak akan maju yang bisa bersaing minimal dengan berbagai Negara terdekat.

Dengan adanya ancaman asing dari luar negeri terhadap Pilpres Indonesia pada 9 Juli 2014 terhadap Prabowo Subianto berdasarkan Survai Deutsche Bank (Tribunnews.com) yang dilaporkan pada 9 Juni 2014 menunjukkan, jika dalam pilpres nanti pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memenangkan pemilu, 56 persen dari investor yang disurvei mengaku akan menjual aset Indonesia. Sementara itu ada 13 persen yang akan membeli aset di Indonesia. Sedangkan jika pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang, sebanyak 74 persen investor yang disurvei akan membeli aset Indonesia. Sedangkan 6 persen yang lain akan menjual asetnya.

Dalam laporannya Deutsche Bank juga mengatakan, kepemimpinan pemerintahan Indonesia berikutnya akan menentukan keputusan investasi di Indonesia. Hal itu disetujui 87 persen dari 70 investor yang disurvei pada Mei 2014 sampai Juni 2014 lalu.

Dari ancaman asing ini, menujukkan secara nyata bagi kita bahwa Jokowi adalah murni sebagai calon Presiden boneka dan kacung kekuatan kapitalis asing. Kita tidak akan mungkin mendengarkan dari Jokowi keberanian untuk mengatakan dengan tegas “Kami bangsa Indonesia tidak akan mau menjadi kacungnya bangsa asing”. Apalagi Jokowi sejak 2012 sudah disetting untuk diorbitkan sebagai capres dengan penuh rekayasa pembentukan citra popularitas Jokowi dengan blusukan dan pemerhati rakyat kecil bahwa dialah yang paling berhasil mensolusi DKI Jakarta. Makanya banyak pembenahan DKI Jakarta bersifat kosmetik yang dipaksakan untuk pencitraan Jokowi yang sangat palsu.

Seluruh rakyat Indonesia bisa menyatakan perlawanannya kepada kekuatan asing serta perlawanannya kepada kelompok sekularisme, kapitalisme, neo-komunisme, neo-zionisme, neo-liberalisme, neo-amoralisme yang ada didalam negeri dengan memilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pasangan No.1 agar bisa menjadi Presiden RI pada era kepemimpinan 2014-2019. Apalagi Pemilu capres dilaksanakan pada bulan Ramadhan 1435 H (9 Juli 2014) dimana seluruh ummat Islam Indonesia melaksanakan jihad dalam melawan godaan setan dan hawa nafsu. (Abah Pitung)

Read More

Rabu, 27 Agustus 2014

Membaca Ulang Tulisan Kwik Kian Gie "SUBSIDI BBM ADALAH OMONG KOSONG"


Kwik Kian Gie

BBM DISUBSIDI ADALAH OMONG KOSONG

Percakapan antara Djadjang dan Mamad

Pemerintah berencana tidak membolehkan kendaraan berpelat hitam membeli bensin premium, karena harga Rp. 4.500 per liter jauh di bawah harga pokok pengadaannya. Maka pemerintah rugi besar yang memberatkan APBN.

Apakah benar begitu? Kita ikuti percakapan antara Djadjang dan Mamad.

Djadjang (Dj) seorang anak jalanan yang logikanya kuat dan banyak baca. Mamad (M) seorang Doktor yang pandai menghafal.

Dj : Mad, apa benar sih pemerintah mengeluarkan uang tunai yang lebih besar dari harga jualnya untuk setiap liter bensin premium?

M : Benar, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa semakin tinggi harga minyak mentah di pasar internasional, semakin besar uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadakan bensin. Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip SBY yang berbunyi : “Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun. Kalau USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.”

Dj : Jadi apa benar bahwa untuk mengadakan 1 liter bensin premium pemerintah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.500? Kamu kan doktor Mad, tolong jelaskan perhitungannya bagaimana?

M : Gampang sekali, dengarkan baik-baik. Untuk mempermudah perhitungan buat kamu yang bukan orang sekolahan, kita anggap saja 1 USD = Rp. 10.000 dan harga minyak mentah USD 80 per barrel. Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel. 1 barrel = 159 liter. Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Harga minyak mentah USD 80 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, hitungannya adalah : (80 x 10.000) : 159 = Rp. 5.031,45. Kita bulatkan menjadi Rp. 5.000. Maka jumlah seluruhnya kan Rp. 5.000 ditambah Rp. 630 = Rp. 5.630 ? Dijual Rp. 4.500. Jadi rugi sebesar Rp. 1.130 per liter (Rp. 5.630 – Rp. 4.500). Kerugian ini yang harus ditutup oleh pemerintah dengan uang tunai, dan dinamakan subsidi.

Dj : Hitung-hitunganmu aku ngerti, karena pernah diajari ketika di SD dan diulang-ulang terus di SMP dan SMA. Tapi yang aku tak paham mengapa kau menghargai minyak mentah yang milik kita sendiri dengan harga minyak yang ditentukan oleh orang lain?

M : Lalu, harus dihargai dengan harga berapa?

Dj : Sekarang ini, minyak mentahnya kan sudah dihargai dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok tunai? Hitungannya Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. 3.870 per liter? Kenapa pemerintah dan kamu tidak terima? Kenapa harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga yang Rp. 5.000?

M : Kan tadi sudah dijelaskan bahwa harga minyak mentah di pasar dunia USD 80 per barrel. Kalau dijadikan rupiah dengan kurs 1 USD = Rp. 10.000 jatuhnya kan Rp. 5.000 (setelah dibulatkan ke bawah).

Dj : Kenapa kok harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga di pasar dunia?

M : Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Baca UU no. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2. Bunyinya : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Nah, persaingan usaha dalam bentuk permintaan dan penawaran yang dicatat dan dipadukan dengan rapi di mana lagi kalau tidak di New York Mercantile Exchange atau disingkat NYMEX? Jadi harga yang ditentukan di sanalah yang harus dipakai untuk harga minyak mentah dalam menghitung harga pokok.

Dj : Paham Mad. Tapi itu akal-akalannya korporat asing yang ikut membuat Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tersebut. Mengapa bangsa Idonesia yang mempunyai minyak di bawah perut buminya diharuskan membayar harga yang ditentukan oleh NYMEX? Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakannya bertentangan dengan konstitusi kita. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.”

M : Kan sudah disikapi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP)?

Dj : Memang, tapi PP-nya yang nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1) masih berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, keuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, DISERAHKAN PADA MEKANISME PERSAINGAN USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN”. Maka sampai sekarang istilah “subsidi” masih dipakai terus, karena yang diacu adalah harga yang ditentukan oleh NYMEX.

M : Jadi kalau begitu kebijakan yang dinamakan “menghapus subsidi” itu bertentangan dengan UUD kita?

Dj : Betul. Apalagi masih saja dikatakan bahwa subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi menyesatkan. Uang tunai yang dikeluarkan untuk minyak mentah tidak ada, karena milik bangsa Indonesia yang terdapat di bawah perut bumi wilayah Republik Indonesia. Menurut saya jiwa UU no. 22/2001 memaksa bangsa Indonesia terbiasa membayar bensin dengan harga internasional. Kalau sudah begitu, perusahaan asing bisa buka pompa bensin dan dapat untung dari konsumen bensin Indonesia. Maka kita sudah mulai melihat Shell, Petronas, Chevron.

M : Kembali pada harga, kalau tidak ditentukan oleh NYMEX apakah mesti gratis, sehingga yang harus diganti oleh konsumen hanya biaya-biaya tunainya saja yang Rp. 630 per liternya?

Dj : Tidak. Tidak pernah pemerintah memberlakukan itu dan penyusun pasal 33 UUD kita juga tidak pernah berpikir begitu. Sebelum terbitnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, pemerintah menentukan harga atas dasar kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya. Sikap dan kebijakan seperti ini yang dianggap sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yang antara lain berbunyi : ”Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Dengan harga Rp. 2.700 untuk premium, harga minyak mentahnya kan tidak dihargai nol, tetapi Rp. 2.070 per liter (Rp. 2.700 – Rp. 630). Tapi pemerintah tidak terima.
Harus disamakan dengan harga NYMEX yang ketika itu USD 60, atau sama dengan Rp. 600.000 per barrel-nya atau Rp. 3.774 (Rp. 600.000 : 159) per liternya. Maka ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 menjadi Rp. 4.404 yang lantas dibulatkan menjadi Rp. 4.500. Karena sekarang harga sudah naik lagi menjadi USD 80 per barrel pemerintah tidak terima lagi, karena maunya yang menentukan harga adalah NYMEX, bukan bangsa sendiri. Dalam benaknya, pemerintah maunya dinaikkan sampai ekivalen dengan harga minyak mentah USD 80 per barrel, sehingga harga bensin premium menjadi sekitar Rp. 5.660, yaitu: Harga minyak mentah : USD 80 x 10.000 = Rp. 800.000 per barrel. Per liternya Rp. 800.000 : 159 = Rp. 5.031, ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 = Rp. 5.660 Karena tidak berani, konsumen dipaksa membeli Pertamax yang komponen harga minyak mentahnya sudah sama dengan NYMEX.

M : Kalau begitu pemerintah kan kelebihan uang tunai banyak sekali, dikurangi dengan yang harus dipakai untuk mengimpor, karena konsumsi sudah lebih besar dibandingkan dengan produksi.

Dj : Memang, tapi rasanya toh masih kelebihan uang tunai yang tidak jelas ke mana perginya. Kaulah Mad yang harus meneliti supaya diangkat menjadi Profesor.


Read More

Jokowi Menang, Cak Nun Nyatakan Demokrasi Indonesia Gagal Dapatkan Pemimpin Rakyat?


Budayawan, Emha Ainun Nadjib atau biasa disapa Cak Nun mengatakan sistim yang ada di Indonesia saat ini (demokrasi langsung) belum memungkinkan bagi rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang sebenarnya sesuai keinginan rakyat. Hal itu dikarenakan proses pemilihan presiden yang ada hanya memberikan pilihan secara terbatas. Dimana rakyat hanya dapat memilih pemimpin yang dipilihkan oleh partai peserta pemilu saja.

"Regulasi kita sekarang ini serba tidak karuan. Misalnya saja aturan tentang menteri yang harus mengundurkan diri (jika mencalonkan diri sebagai presiden) sementara kalau gubernur boleh cuti," kata Emha Ainun Najib atau Cak Nun dalam acara "Tamansari Art Festifal" bertema Indonesia Tamansari Dunia bertempat di Plasa Tamansari Yogyakarta, Kamis (24/07/2014) malam.

Selain itu ia juga mencontohkan persoalan terkait pengumuman hasil pilpres lalu secara quickcount. "Dalam pertandingan tinju itu kan mestinya wasit yang mengumumkan pemenang. Tapi kalau kita kan semua pemain juga ikut-ikutan mengumumkan. Dan pengumuman iti dilakukan sebelum pertandingan usai. Kan lucu," katanya.
Lebih lanjut ia juga menilai kekeliruan sistim negara yang dianut Indonesia. Dimana menyamakan kedudukan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Padahal menurut Cak Nun, secara substantif keduanya merupakan hal yang jauh berbeda.

"Di Inggris itu jelas. Kepala negara ya ratu Ingris. Sedang kepala pemerintahan itu perdana mentri. Begitu juga dengan Hayam Wuruk yang berlaku sebagai pembuat kebijakan (kepala negara) sedang Gadjah Mada sebagai pelaksana pemerintahan," katanya.

Namun dikatakan, di Indonesia presiden dianggap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu membuat lembaga negara seperti KPK, MK dsb dilantik oleh presiden. "Harusnya yang melantik KPK itu kan kepala negara. Bukan presiden. Presiden itu kan kepala pemerintahan. Yang mestinya diawasi oleh KPK. Masak yang diawasi malah melantik yang mengawasi. Kan aneh," katanya.
Sementara itu, putra Cak Nun, Sabrang atau dikenal Noe Letto menyebut dalam logika penguasaan, proses penjajahan awalnya dulu dimulai dengan cara kekerasan. Namun saat ini penjajahan model baru dilajukan dengan cara yang lebih halus dimana orang yang dijajah dibuat tidak tahu kalau sedang dijajah.

"Hal itu dilakukan dengan menguasai dan merubah ketentuan atau peraturan yang ada. Dalam hal ini merubah Undang-Undang. Karena dalam strategi perang Tzun Tzu itu kan siapa yang menang harus menguasai peraturan perang," katanya.

Dengan hal itulah dikatakan rakyat Indonesia menjadi tidak bisa berbuat banyak ketika orang lain secara jelas mencuri kekayaan Indonesia.

"Dengan merubah peraturan maka orang yang mencuri tidak bisa dituntut karena sesuai undang-undang itu kan bukan pencurian, sehingga halal. Itu karena ukurannya hanya berdasarkan undang undang. Kalau Undang-Undang menyatakan boleh ya maka boleh," katanya.

Read More

Pembodohan besar-besaran dari koran tempo

koran tempo 1

Membaca Kompas Selasa 26 Agustus 2014 yang saya peroleh dari penerbangan Hanoi-Jakarta, terutama di rubrik "Tajuk Rencana" dengan judul "Kelangkaan BBM" dan Kolom "Analisis Politik" yang kali ini ditulis oleh Sukardi Rinakit dengan judul "Para Jacobin" semakin mengukuhkan Kompas untuk bukan lagi menjadi surat kabar yang bermutu dengan nalarnya.

Di Tajuk Rencana berjudul "Kelangkaan BBM," Kompas seolah menjadi koran yang mengalami amnesia akut. Dalam salah satu paragrafnya ditulis, "Pemerintah terkesan menghindari penyelesaian masalah dengan melemparkan tanggung jawab ke pemerintah baru." Apakah Kompas lupa Parpol mana yang paling keras menolak kenaikan harga BBM? Tentu Kompas harusnya ingat bahwasanya PDI-P lah yang notabene rumah dari sang Presiden Barulah yang paling lantang menolak.

Kemudian dalam Analisis Politik, Sukardi Rinakit terkesan kehilangan daya kritis dan ketajaman analisisnya dengan menyebut Megawati dan Surya Paloh sebagai elit politik yang berkarakter negarawan. Apakah Sukardi mengabaikan bagaimana polah Mega yang tidak pernah menghadiri undangan SBY dalam 10 kali Upacara 17-an (hanya datang ke Istana ketika pengen ikut bertemu Obama dalam sebuah acara makan malam kenegaraan dan penganugerahan Bintang Maha Putra untuk Alm. Taufik Kiemas).

Kalau saja Mega atau Paloh punya elektabilitas yang tinggi, mungkin ceritanya akan lain. Apakah jargon "Restorasi Indonesia" yang dikumandangkan seraya menggebuki SBY dan Partai Demokrat dengan menggunakan Metro TV dalam lima tahun terakhir juga bisa disebut sebagai "elit politik yang berkarakter negarawan," kawan?
Read More

Boni Hargens : Kecurangan Pilpres 2014 Brutal

apakah-pilpres-2014-curang

Ini yang ngomong Boni Hargens relawan Jokowi. Yang menyiarkan Metro TV media pendukung Jokowi.
Tapi kata MK tidak ada kecurangan…
Kecurangan Pilpres 2014 Lebih Brutal Dibanding 2009

Al Abrar – 16 Juli 2014 17:32 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Analis politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2014 lebih masif dan terstrukur.

“Pilpres kali ini paling brutal,” kata Boni di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014). Menurut Boni, brutalnya kecurangan pemilu dimulai dari tingkat bawah, seperti tempat pemugnutan suara dan penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan.
http://m.metrotvnews.com/read/2014/07/16/266517


apakah-pilpres-2014-curang1

1.000 Kotak Suara di Jaktim Akan Dibuka KPUD

KAMIS, 24 JULI 2014 | 15:19 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Timur Iflahah Zuhriyaten mengatakan pihaknya dan Komisi Pemilihan Umum Daerah akan segera memenuhi rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.”Di daerah Jakarta Timur saja lebih dari 1.000 kotak suara,” kata dia saat dihubungi Tempo pada Kamis, 24 Juli 2014.

Sebelumnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budhiati menjelaskan terkait dengan 5.841 TPS yang dinilai bermasalah di DKI Jakarta. Bawaslu, kata Ida, memberikan rekomendasi berupa pemeriksaan ulang terhadap hasil pencoblosan dari ke 5.841 TPS tersebut.
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595489/p-1000-Kotak-Suara-di-Jaktim-Akan-Dibuka-KPUD

Hasil Pilpres 2014 oleh KPU

http://infoindonesiakita.com/2014/07/23/hasil-pilpres-2014-oleh-kpu/
 
apakah-pilpres-2014-curang2

 

Keanehan Hasil Pilpres di NDUGA, Papua

Coba ke website KPU:
http://pilpres2014.kpu.go.id/db1.php
Pilih Propinsi: Papua
Kabupaten: NDUGA
Scroll hingga halaman paling bawah.
Apa iya 31 Kecamatan jumlah penduduknya sama semua dgn “Angka Kramat”: 4587 ?
Bisakah hasil KPU dipercaya?
Itu 1 alasan kenapa Prabowo melapor ke MK.

http://infoindonesiakita.com/2014/07/25/keanehan-hasil-pilpres-di-nduga-papua/

Video kubu Jokowi juga menganggap Pilpres ini curang:

Snap 2014-08-28 at 02.49.28
Tonton vidionya KLIK DISINI

INI DIA BUKTI Video Amatir Kecurangan KPPS di PILPRES 2014
Snap 2014-08-28 at 02.51.51
Tonton vidionya KLIK DISINI

Per 27 Juli di Website KPU ditulis baru 78% dokumen yang sudah diverifikasi:
http://pilpres2014.kpu.go.id/db1.php
apakah-pilpres-2014-curang3

Padahal hasil Pilpres 2014 sudah diumumkan KPU tanggal 22 Juli 2014 dengan menetapkan Jokowi sebagai presiden dengan 70.997.833 suara (53,15 %). Selisih sebesar 8.421.389 suara dengan Prabowo yang dapat 62.576.444 (46,85 %). Selisih 6,3%.  Lihat baris paling akhir:
jumlah terverifikasi:389
jumlah belum diverifikasi:85
jumlah form:497
389:497 = 78%

Jika memang ada kecurangan yang masif seperti di kabupaten Nduga Papua, Jakarta, dan Jateng, harusnya MK:
1. Mendiskualifikasi Jokowi
2. Atau Pilpres Ulang

Pilpres ini direncanakan 2 putaran. Jadi budgetnya sudah ada
Silahkan lihat:

Video kecurangan di Papua di mana petugas TPS mencoblos semua surat suara. Rakyat tidak dilibatkan:

Snap 2014-08-28 at 02.56.30
Tonton vidionya KLIK DISINI

Video kecurangan di Jateng. Saksi merusak surat suara yang memilih capres lawan dengan kuku:


Snap 2014-08-28 at 03.01.47
Tonton vidionya KLIK DISINI

Tim Prabowo Temukan 265 Kotak Suara Masih Tersegel

Kamis, 24 Juli 2014
Ketua Tim Advokasi Eggi Sudjana, mengatakan temuan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai bukti, Eggi mengaku menyerahkan foto.

“Ditemukan semalam 265 kotak suara masih diperiksa di daerah Cilincing belum dibuka. Ini tidak pidana,” katanya di Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2014).

Seorang saksi, Sugiono mengatakan kotak suara yang masih tersegel ditemukan sekira pukul 02.00 WIB, Rabu 23 Juli, atau sehari setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres.

http://pemilu.okezone.com/read/2014/07/24/568/1017708/tim-prabowo-temukan-265-kotak-suara-masih-tersegel

http://infoindonesiakita.com/2014/07/31/pilpres-2014-22-dokumen-belum-diverifikasi-kpu/
:: CJ - EDITOR'S PICKS ::

Read More

Pengakuan Wartawan TEMPO: Praktik Mafia TEMPO

pengakuan-wartawan-tempo-praktik-mafia-tempo

Saya adalah seorang perempuan biasa yang sempat bercita-cita menjadi seorang wartawan. Menjadi wartawan TEMPO tepatnya. Kekaguman saya terhadap sosok Goenawan Mohamad yang menjadi alasan utamanya.

Dimulai dari mengoleksi coretan-coretan beliau yang tertuang dalam ‘Catatan Pinggir’ hingga rutin membaca Majalah TEMPO sejak masih duduk di bangku pelajar, membulatkan tekad saya untuk menjadi bagian dalam grup media TEMPO.

Dengan polos, saya selalu berpikir, salah satu cara memberikan kontribusi yang mulia kepada masyarakat, mungkin juga negara adalah dengan menjadi bagian dalam jejaring wartawan TEMPO. Apalagi, sebagai awam saya selalu melihat TEMPO sebagai media yang bersih dari praktik-praktik kotor permainan uang. Permainan uang ini, dikenal dalam dunia wartawan dengan istilah ‘Jale’ yang merupakan perubahan kata dari kosakata ‘Jelas’.

“Jelas nggak nih acaranya?”
“Ada kejelasan nggak nih?”
“Gimana nih broh, ada jale-annya nggak?”

Kira-kira begitu pembicaraan yang sering saya dengar di area liputan. Istilah ‘Jelas’ berarti acara liputannya memberikan ongkos transportasi alias gratifikasi kepada wartawan, dengan imbal balik tentunya penulisan berita yang positif. Dari kata ‘Jelas’, kemudian bergeser istilah menjadi ‘Jale’ yang menjadi kosakata slank untuk ‘Uang Transportasi Wartawan’.

Perilaku menerima uang sudah menjadi sangat umum dalam dunia wartawan. Saya pribadi jujur sangat jijik dengan perilaku tersebut.

Ketika (akhirnya) saya bergabung dengan grup TEMPO di tahun 2006, sebagaimana cita-cita saya dulu sekali, saya merasa lega.

“Setidaknya, saya tidak menjadi bagian dari media-media ecek-ecek yang kotor dan sarat permainan uang” pikir saya.

Dulu, saya berpikir, media besar seperti TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos dan sebagainya, tidak mungkin bermain uang dalam peliputannya. Dulu, saya pikir, hanya media-media tidak jelas saja yang bermain seperti itu.

Namun fakta berkata lain. Sempat tidak percaya karena begitu dibutakan kekaguman saya pada kewartawanan, Goenawan Mohamad, TEMPO dan lainnya, saya sempat menolak percaya bahwa wartawan-wartawan TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Antara dan lain-lainnya, rupanya terlibat juga dalam jejaring permainan uang.

Media-media tidak jelas atau yang lebih dikenal dengan media Bodrek bermain uang dalam peliputannya. Hanya saja, dari segi uang yang diterima, saya bisa katakan kalau itu hanya Uang Receh.

Mafia-nya bukan disitu. Media-media Bodrek bukan menjadi mafia permainan uang dalam jual beli pencitraan para raksasa politik, korporasi, pemerintahan. Adalah media-media besar seperti TEMPO, Kompas, Detik, Antara, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan sebagainya, yang menjadi pelaku jual beli pencitraan alias menjadi mafia permainan uang wartawan.

Siapa tak kenal Fajar (Kompas) yang menjadi kepala mafia uang dari Bank Indonesia dalam permainan uang di kalangan wartawan perbankan?

Siapa tak kenal Kang Budi (Antara News) yang mengatur seluruh permainan uang di kalangan wartawan Bursa Efek Indonesia?

Siapa tak kenal duet Anto (Investor Daily) dan Yusuf (Bisnis Indonesia) yang mengatur peredaran uang wartawan di sektor Industri?

Banyak lagi lainnya, yang tak perlu saya ungkap disini. Tapi beberapa nama berikut ini, sungguh menyakitkan hati dan pikiran saya, sempat menggoyahkan iman saya, lantas betul-betul membuat saya kehilangan iman.
Adalah Bambang Harimurti (eks Pimred TEMPO yang kemudian menjadi pejabat Dewan Pers, juga salah satu orang kepercayaan Goenawan Mohamad di grup TEMPO) yang menjadi kepala permainan uang di dalam grup TEMPO.

Siapa bilang TEMPO bersih?

Saya melihat sendiri bagaimana para wartawan TEMPO memborong saham-saham grup Bakrie setelah TEMPO mati-matian menghajar grup Bakrie di tahun 2008 yang membuat saham Bakrie terpuruk jatuh ke titik terendah. Ketika itu, tak sedikit para petinggi TEMPO yang melihat peluang itu dan memborong saham Bakrie.

Dan rupanya, perilaku yang sama juga terjadi pada media-media besar lainnya, seperti yang sebut di atas.
Memang, secara gaya, permainan uang dalam grup TEMPO berbeda gaya dengan grup Jawapos. Teman saya di Jawapos mengatakan, falsafah dari Dahlan Iskan (pemilik grup Jawapos) adalah, gaji para wartawan Jawapos tidak besar, namun manajemen Jawapos menganjurkan para wartawannya mencari ‘pendapatan sampingan’ di luar. Syukur-syukur bisa mendatangkan iklan bagi perusahaan.

TEMPO berbeda. Kami, wartawannya, digaji cukup besar. Start awal, di angka 3 jutaan. Terakhir malah mencapai 4 jutaan. Bukan untuk mencegah wartawan TEMPO bermain uang seperti yang dipikir banyak orang. Rupanya, agar para junior berpikir demikian, sementara para senior bermain proyek pemberitaan.
Media sekelas TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia dan sebagainya yang sebut tadi di atas, tidak bermain Receh. Mereka bermain dalam kelas yang lebih tinggi. Mereka tidak dibayar per berita tayang seperti media ecek-ecek. Mereka di bayar untuk suatu jasa pengawalan pencitraan jangka panjang.

Memangnya, ketika TEMPO begitu membela Sri Mulyani, tidak ada kucuran dana dari Arifin Panigoro sebagai pendana Partai SRI?

Memangnya, ketika TEMPO menggembosi Sukanto Tanoto, tidak ada kucuran dana dari Edwin Surjadjaja (kompetitor bisnis Sukanto Tanoto)?

Memangnya, ketika TEMPO usai menghajar Sinarmas, lalu balik arah membela Sinarmas, tidak ada kucuran dana dari Sinarmas? Memang dari mana Goenawan Mohamad mampu membangun Salihara dan Green Gallery?

Memangnya, ketika grup TEMPO membela Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam Skandal IPO Krakatau Steel dan Garuda, tidak ada deal khusus antara Bambang Harimurti dengan Mustafa Abubakar? Saat itu, Bambang Harimurti juga Freelance menjadi staff khusus Mustafa Abubakar.

Memangnya, ketika TEMPO mengangkat kembali kasus utang grup Bakrie, tidak ada kucuran dana dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang saat itu sedang bermusuhan dengan Bakrie? Lin Che Wei sebagai penyedia data keuangan grup Bakrie yang buruk, semula menawarkan Nirwan Bakrie jasa ‘Tutup Mulut’ senilai Rp 2 miliar. Ditolak oleh bos Bakrie, Lin Che Wei kemudian menjual data ini ke Agus Marto yang sedang berseberangan dengan grup Bakrie terkait sengketa Newmont. Agus Marto sepakat bayar Rp 2 miliar untuk mempublikasi data buruk grup Bakrie tersebut. Grup TEMPO sebagai gerbang pembuka data tersebut kepada masyarakat dan media-media lain, dapat berapa ya? Lin Che Wei dapat berapa?

Fakta-fakta itu, yang semula begitu enggan saya percayai karena fundamentalisme saya yang begitu buta terhadap TEMPO, sempat membuat saya frustrasi. Kalau boleh saya samakan, mungkin kebimbangan saya seperti seorang yang hendak berpindah agama. Spiritualitas dan mentalitas saya goncang akibat adanya fakta-fakta tersebut. Bukan hanya fakta soal permainan mafia grup TEMPO, tetapi juga fakta bahwa media-media besar bersama wartawan-wartawannya, lebih jauh terlibat dalam permainan uang dan jual beli pencitraan, layaknya jasa konsultan.

Mereka, media-media besar ini, tidak bermain Receh, mereka bermain dalam cakupan yang lebih luas lagi, baik deal politik tingkat tinggi, juga transaksi korporasi kelas berat.

Namun semua itu sebetulnya tidak terlalu saya masalahkan, hingga suatu hari saya lihat sendiri bahwa permainan uang dan jual beli pencitraan juga terjadi pada media tempat saya bekerja, TEMPO. Dikepalai oleh Bambang Harimurti sebagai salah satu Godfather mafia permainan uang dan transaksi jual beli pencitraan dalam grup TEMPO, kini tidak hanya bergerak dari dalam TEMPO, tetapi sudah menjadi jejaring antara grup TEMPO dengan para eks-wartawan TEMPO yang membangun kapal-kapal semi-konsultan untuk memperluas jaringan mereka, masih di bawah Bambang Harimurti.

Saya pribadi, memutuskan resign dari TEMPO pada awal tahun 2013. Muak dengan segala kekotoran TEMPO, kejorokan media-media di Indonesia, kejijikan melihat jejaring permainan uang dan jual beli pencitraan di kalangan wartawan TEMPO dan media-media besar lainnya.
Praktik mafia TEMPO kini semakin menjadi-jadi

Agustus lalu, masih di tahun 2013, saya sempat mampir ke Bank Mandiri pusat di jalan Gatot Subroto. Saat itu, saya sudah resign dari grup TEMPO. Tak perlu saya sebut, kini saya bekerja sebagai buruh biasa di sebuah perusahaan kecil-kecilan, namun jauh dari permainan kotor TEMPO.

Di gedung pusat Bank Mandiri itu, saya memang janjian dengan eks-wartawan TEMPO bernama Eko Nopiansyah yang kini bekerja sebagai Media Relations Bank Mandiri. Ia keluar dari TEMPO dan pindah ke Bank Mandiri sejak tahun 2009, karena dibajak oleh Humas Bank Mandiri Iskandar Tumbuan.

Pada pertemuan santai itu, hadir juga Dicky Kristanto, eks-wartawan Antara yang kini juga menjabat sebagai Media Relations Bank Mandiri. Kami bincang bertiga. Pak Iskandar, yang dulu juga saya kenal ketika sempat meliput berita-berita perbankan sempat mampir menemui kami bertiga. Namun karena ada meeting dengan bos-bos Mandiri, pak Iskandar pun pamit.

Sambil menyeruput kopi pagi, saya berbincang bersama Eko dan Dicky. Mulai dari obrolan ringan seputar kabar masing-masing, hingga bicara konspirasi politik dan berujung pada obrolan soal aksi lanjutan TEMPO dalam ‘memeras’ Bank Mandiri terkait kasus SKK Migas.

Saya lupa siapa yang memulai pembicaraan mengagetkan itu, meski sebetulnya kami sudah tidak kaget lagi karena memang kami, kalangan wartawan (atau eks-wartawan) sudah paham betul perilaku wartawan.
Siapapun itu, Eko maupun Dicky menuturkan keluhannya terhadap grup TEMPO. Begini ceritanya.

“Ketika kasus suap SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terkuak, saat itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri. Dan memang harus diakui bahwa aktivitas transaksi suap, pencairan dana dan sebagainya, menggunakan rekening Bank Mandiri. Tapi ya itu kami nilai sebagai transaksi individu. Karena berdasarkan UU Kerahasiaan Nasabah, kami Bank Mandiri pun tidak dapat melihat dan memang tidak diizinkan menilai tujuan dari sebuah transaksi pencairan, transfer atau apapun, kecuali ada permintaan dari pihak Bank Indonesia, PPATK, pokoknya yang berwenang. Oleh sebab itu, kami tidak terlalu memusingkan soal apakah Bank Mandiri akan dilibatkan dalam kasus SKK Migas,” tuturnya.

“Tiba-tiba, masuklah proposal kepada divisi Corporate Secretary dan Humas Bank Mandiri dari KataData. Itu lho lembaga barunya Metta Dharmasaputra (eks-wartawan TEMPO) yang didanai oleh Lin Che Wei (eks-broker Danareksa). Gua kira KataData murni bergerak di bidang pemberitaan. Eh, nggak taunya KataData juga bergerak sebagai lembaga konsultan. Jadi KataData menawarkan jasa solusi komunikasi kepada Bank Mandiri untuk berjaga-jaga apabila isu SKK Migas meluas dan mengaitkan Bank Mandiri sebagai fasilitator aksi suap,” ungkapnya.

“Rekomendasinya sih menarik, KataData menawarkan agar aksi suap SKK Migas dipersonalisasi menjadi hanya kejahatan Individu, bukan kejahatan kelembagaan, baik itu lembaga SKK Migas maupun Bank Mandiri. Apalagi, Metta mengatakan bahwa tim KataData juga sudah bergerak di social media untuk mendiskreditkan Rudi Rubiandini dalam isu perselingkuhan, sehingga akan mempermudah proses mempersonalisasi kasus suap SKK Migas menjadi kejahatan individu semata,” jelasnya.

“Data-data yang ditampilkan KataData memang menarik, karena riset data dilakukan oleh IRAI, lembaga riset milik Lin Che Wei yang menjadi penyedia data utama KataData. Kalau tidak salah waktu itu data utang-utang grup Bakrie yang dibongkar TEMPO juga dari IRAI ya? Itu lho, yang tadinya ditawarin ke pak Nirwan dan karena ditolak kemudian dibayarin Agus Marto Rp 2 miliar untuk menghajar grup Bakrie,” papar dia.

“Kita sih waktu itu melaporkan proposal tersebut kepada para direksi Bank Mandiri. Dan selama sekitar 2 pekan, memang belum ada arahan dari direksi mau diapakan proposal tersebut. Penjelasan pak Iskandar (humas Bank Mandiri) sih, direksi masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemerintahan. Biar bagaimanapun ini isu besar, salah langkah bisa berabeakibatnya. Gua sih yakin, saat itu bos-bos lagi memetakan dulu kemana arah isu ini sebelum memberikan jawaban terhadap proposal yang masuk. Karena selain KataData juga ada dari pihak-pihak konsultan lainnya,” kata dia.

“Eeh, tau-tau Pak Iskandar bilang, gila, TEMPO makin jadi aja kelakuannya. Masak BHM (Bambang Harimurti) sampai menelpon langsung ke pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin) terkait proposal KataData yang memang belum kita respon karena masih memetakan arah isunya. Secara tersirat kita tau lah telepon itu semacam ancaman halus dari BHM dan KataData bahwa jika tidak segera direspon, maka data-data akan dipublikasi, tentunya dalam cara TEMPO mempublikasi data dong yang selalu penuh asumsi dan bertendensi negatif,” ungkap dia.

“Menurut Pak Iskandar, meski sudah diperingati soal bahaya menolak tawaran (alias ancaman) TEMPO grup adalah terjadinya serangan isu negatif kepada Bank Mandiri, rupanya Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri) bersikeras tidak takut terhadap grup TEMPO. Penolakan memberikan respon cepat terhadap proposal KataData pun disampaikan kepada BHM (Bambang Harimurti),” singkap dia.

“Alhasil, terbitlah Majalah TEMPO edisi 18 Agustus 2013 dengan judul Setelah Rudi, Siapa Terciprat? yang isinya begitu mendiskreditkan Bank Mandiri dalam kasus SKK Migas. TEMPO membentuk opini bahwa aksi suap Rudi Rubiandini tidak akan terjadi apabila Bank Mandiri tidak memfasilitasinya,” keluh dia.
“Ini kan semacam pemerasan halus atau pemerasan Kerah Putih dari jejaring TEMPO (Bambang Harimurti),

KataData (Metta Dharmasaputra, Eks-Wartawan TEMPO) dan IRAI (Lin Che Wei, Eks-Broker Danareksa dan pendana utama KataData). Begitu edisi tersebut tayang, kita sih tepuk dada saja menghadapi mafia TEMPO dalammemeras korban-korbannya. Biasanya memang begitu polanya. Begitu ada kasus skala nasional, calon-calon korban seperti kita (Bank Mandiri) akan didekati oleh mereka, ditawari jasa konsultan dengan ancaman kalau tidak deal, ya di blow up. Padahal data yang mereka publish tidak sepenuhnya benar.

Tapi semua orang juga tau kalau TEMPO sangat pintar memainkan asumsi dan tendensi negatif,” keluh dia.
Mendengar cerita tersebut, dalam hati saya bersyukur kalau saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari TEMPO yang sudah tidak bersih lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan. Sama saja dengan media-media lainnya kayak Kompas, Antara, Detik, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan lain-lain.

Saya lega sudah dibukakan mata dan tidak lagi buta terhadap TEMPO maupun mimpi saya menjadi seorang wartawan yang bersih. Sulit menjadi bersih di kalangan wartawan. Godaan begitu banyak. Tidak hanya di luar organisasi tempat kamu bekerja, tetapi juga di dalam organisasi tempatmu bekerja.

Hampir mirip seperti PNS, mengikuti arus korupsi adalah sebuah keharusan, karena jika tidak, karirmu akan mandek. Korupsi yang melembaga tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah. Jejaring wartawan, media seperti yang terjadi pada grup TEMPO, meski mereka seringkali memeras dengan ‘kedok’ melawan korupsi, toh kenyataannya grup TEMPO telah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan.

TEMPO dan media-media besar lainnya tidak lagi bersih. Korupsi dalam grup TEMPO telah melembaga alias terorganisir, sebagaimana korupsi di organisasi pemerintahan, departemen dan sebagainya.
Saya bersyukur dibukakan mata dan dijauhkan dari dunia itu. Insya Allah jauh dari dunia hitam. (Jilbab Hitam, mantan wartawan Tempo/ KCM/Kompasiana)

Artikel di atas bersumber dari KOMPASIANA.COM, kini artikel tersebut telah dihapus oleh pihak KOMPASIANA.COM…. [KabarNet/spike10-Kaskuser].

:: CJ - EDITOR'S PICKS ::
Read More

RATNA SARUMPAET : KAWAN2 SAYA SADAR TELAH SALAH PILIH JOKOWI

B10

Berikut ini isi lengkap posting facebook Ratna Sarumpaet :

LEBIH BAIK TERLAMBAT DARIPADA TIDAK SADAR SEPANJANG MASA Selama dua hari terakhir beberapa kawan-kawan saya yang memilih bahkan ikut mempromosikan JOKO jadi Presiden RI menelepon / mengesemes saya.

Mereka baru sadar mereka telah salah pilih setelah melihat reaksi Aparat pada rakyat yang berlebihan dan melihat bagaimana isi dan bahasa tubuh MK saat membecakan putusan - Bukan berarti mereka ingin Joko yang kalah. Tapi dari seluruh peristiwa hari/malam itu,mereka SADAR mereka telah salah pilih dan merasa dibodohi semua pemberitaan tentang JOKO. Biar waktu yang menjawab. Biarkan Joko beraksi membuktikan dirinya. Sebagai masyarakat beragaman kita tentu tahu Tuhan tidak tidur, GOD BLESS INDONESIA Ratna Sarumpaet.

Penyesalan Di Akhir Cerita Sudah Tidak Ada Guna, Kecuali Kudeta Jongos PKI Jadi Presiden.
Sekian
Read More

TERNYATA MENAIKKAN HARGA BBM ADALAH SURUHAN MAFIA CSIS

Bongkar !

SOFJAN WANANDI [CSIS] : Naikkan Harga BBM Sebagai Bentuk Tanggung Jawab SBY
Jakarta -Menipisnya jatah kuota BBM subsidi yang ditetapkan 46 juta KL membuat PT Pertamina (Persero) harus memangkas pasokan ke seluruh SPBU. Jika tidak, maka BBM subsidi akan habis pada awal Desember 2014.

"Makanya, kalau tidak segera dinaikkan harga BBM subsidi maka tidak akan cukup sampai akhir tahun, apa mau terus antre panjang tiap hari di SPBU untuk dapat BBM subsidi, jika naik harganya tidak perlu ada pemangkasan BBM subsidi dari Pertamina," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dihubungi detikFinance, Selasa (26/8/2014).

kamfreet8

Sofjan mengatakan dengan menaikkan harga BBM subsidi, sebagai bentuk tanggung jawab dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada rakyat sebelum dirinya mengakhiri jabatannya 20 Oktober 2014 nanti.

"Naikkan harga BBM subsidi segera itu bentuk tanggung jawab Pak SBY kepada rakyat, masak rakyat dibiarkan antre begini susah cari BBM, masak mau enaknya mewariskan kepada presiden baru yang mana Oktober nanti BBM subsidi mau habis, dan membuat Presiden baru akan berhadapan pada November BBM subsidi sudah habis," tegasnya.

Sofjan mengakui, hanya kenaikan harga BBM subsidi yang paling efektif mengatasi masalah masyarakat yang harus antre BBM subsidi seperti sekarang ini.

"Pertamina itu kan tidak boleh menyalurkan BBM subsidi yang melebihi kuota yang ditetapkan untuk dia, kalau lebih tidak diganti pemerintah, artinya rugi, kalau rugi diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) direksinya bisa dipenjara," ungkap Sofjan.

Orang kaya di Indonesia itu MINORITAS. Yang terkena dampak kenaikan harga BBM adalah mayoritas rakyat kelas bawah. WONG CILIK.

Kan Usulan Menaikkan BBM adalah suruhan Mafia CSIS, Maka JK & JOKI Pun Setuju ~>> Ingat CSIS Itu Tidak Suka Mayoritas & NKRI Ini Maju Maka CSIS Harus Disingkirkan Di Dari Indonesia !
Mana nih, partai pembela wong cilik ?

MK2

Waspadalah !

2]. Kelangkaan BBM, Operasi Inteljen Pihak Jokowi !

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan operasi intelijen kubu Jokowi yang dilakukan Hendropriyono dan Luhut Panjaitan

Demikian dikatakan aktivis 98, Haris Rusli Moti kepada wartawan, Rabu (27/8).Menurut Moti, operasi intelijen agar Presiden SBY menaikkan harga BBM."Sebelum Oktober pihak Jokowi ingin kenaikan harga BBM. "Ini cara keji," ungkapnya.

MK4

Sebagaimana diberitakan sebelum, Jokowi ingin SBY menaikkan harga BBM.Jokowi menyebut, subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor produktif yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah. Misalnya, untuk memberi tambahan modal pada pelaku usaha mikro di desa-desa, untuk subsidi pupuk dan pestisida bagi petani, serta untuk subsidi solar dan pembelian mesin kapal bagi nelayan.

Waspadalah !
Read More

Mantan Konsultan Jokowi Bongkar Proyek Kartu Jakarta Pintar

IzvTOid5d0

JAKARTA - Wahyu Nugroho, seorang konsultan IT Joko Widodo saat menjabat Wali Kota Solo membeberkan dugaan manipulasi data penerima Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS), sebuah program "embrio-nya" Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

Karena manipulasi data penerima itu, disinyalir merugikan daerah sekira Rp12, 4 miliar lantaran saat memasukkan data, hanya menggukan program exel, tidak pakai program berbasis data base yang tak bisa ganda saat melakukan input data.

"Seharusnya tidak menggunakan sistem exel office, karena kalau pakai data base, nama sama nomor induk sama akan diambil salah satu saja," ungkap Wahyu di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2014) malam.

Parahnya lagi, data yang input sebanyak 110 ribu siswa dengan anggaran yang dikeluarkan sekira Rp23 miliar, padahal, jumlah siswa di Solo hanya mencapai sekira 105 ribu. Dan bila berdasar data base yang dimiliki Wahyu, penerima bantuan pendidikan itu hanya mencapai 65 ribu siswa dengan aggaran sekira Rp10,6 miliar. Kejadian itu, terjadi di tahun anggaran 2010-2011, saat BPMKS baru diluncurkan.

"Kalau semua dikasih BPMKS, artinya kan semuanya miskin, dan itu enggak mungkin se Solo miskin semua," kata Wahyu.

Karena itulah, Wahyu melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI. Karena tidak digubris, ia kembali menyambangi kantor Abraham Samad CS pada 27 Juni 2014 dengan melengkapi bukti dan membawa beberapa orang saksi.

"Ada beberapa CPNS yang jadi saksi. Mereka bantu saya untuk menginput dengan data base. Dua minggu saya kerjakan, jam 4 sore sampai jam 2 pagi akhirnya data jadi. tapi tidak diindahkan oleh Jokowi," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai banyak permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2013. Termasuk Kartu Jakarta Pintar, dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Anggota V BPK, Agung Firman Sampurna, menyampaikan Kartu Jakarta Pintar yang terindikasi salah dalam penyalurannya ke masyarakat. BPK menyebut ada 9.006 penerima ganda, yakni nama anak dan nama ibu kandung yang identik. "Kerugiannya senilai Rp13,34 miliar," tukasnya.

Selain itu, permasalahan laporan keuangan Jakarta juga terjadi pada realisasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri senilai Rp1,57 triliun dicatat bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban dari sekolah melainkan sejumlah uang yang ditransfer ke sekolah dikurangi pengembalian dari sekolah.

"Hasil pengujian atas 11 sekolah menunjukkan terdapat pertanggungjawaban tidak senyatanya dengan indikasi kerugian senilai Rp8,29 miliar," ungkap Agung.

(teb)
Read More

TERBONGKAR OTAK KRIMINALISASI ANAS & TOKOH ISLAM

TM2000Back1

GebrakNews - Akun TM2000 membongkar oknum penyandang dana kriminalisasi terhadap mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menurut penyelidikan akun twitter komunitas intelijen publik itu, bohir atau penyedia uang untuk melakukan serangkaian kegiatan rekayasa kasus hukum Anas adalah Tahir, pengusaha tionghoa pemilik kelompok usaha Mayapada.

TM2000 dengan nada pasti mengatakan pihaknya mengetahui Tahir telah menggelontorkan uang sebesar US$ 60 juta atau sekitar Rp 700 miliar, untuk membiayai seluruh proses hukum mantan Ketua Umum PB HMI itu, mulai dari penyuapan kepada oknum-oknum pimpinan KPK, membayar jaringan media dan tokoh-tokoh untuk melancarkan fitnah kepada Anas selama dua tahun, serta membiayai pembentukan opini atau persepsi negatif terhadap Anas.

"Mulai dari kriminalisasi hingga pembentukan opini sesat melalui fitnah dan pembunuhan karakter, semua biayanya ditanggung Tahir, yang juga adik ipar James Riady ini," ungkap TM2000 melalui kuliah twitnya Selasa (26/8/2014) pagi tadi.

Namun, uang sebesar US$ 60 juta yang disebut TM2000 ditransfer dalam dua kali, masing -masing US$ 30 juta, dari Bank Mayapada Cabang Medan ke Bangkok Bank Jakarta pada tahun 2012 lalu.

TM2000 mengungkap motif politik busuk di balik kriminalisasi yang diotaki pengusaha keturunan cina ini.
"James Riady dan Tahir setali tiga uang. Ketika mereka sudah memutuskan Joko Widodo sebagai calon presiden sejak 2007 lalu, James dan Tahir berupaya mengkriminalisasi tokoh-tokoh Islam potensial jadi rival Joko Widodo, sekaligus merusak citra Islam melalui fitnah dan tayangan politainment yang gencar disiarkan media-media bayarannya," kicau TM2000.
Read More

Bagikan