Bongkar Kotak Suara DPR: KPU Lakukan Kesalahan Fatal

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kesalahan fatal dengan membuka kotak suara, dalam rangka mengantisipasi gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi.

"Tindakan itu berbahaya dan akan memunculkan spekulasi, dan kecurigaan publik," ujarnya di Jakarta, Minggu (3/8/2014).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga tidak habis pikir dengan keluarnya surat edaran KPU tertanggal 25 Juli 2014, yang menginstruksikan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/kota untuk membuka kotak suara.

"Tindakan KPU Pusat itu tidak berdasar. Sebab membuka kotak suara bisa dilakukan karena atas atau rekomendasi Bawaslu dan karena perintah putusan MK," tegasnya.

Dalam pengantarnya, KPU menyatakan alasan penerbitan surat edaran, dimana dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilpres secara nasional saksi pasangan calon menyampaikan keberatannya.

"Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden mempermasalahkan keberadaan pemilih yang menggunakan formulir model A5 PPWP (DPTB) dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb/DPK dan menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS (DPKTB).KPU meminta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan salinan formulir A5 PPWP dan C7 PPWP yang telah dilegalisir serta segera menyampaikan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi (MK)," begitu bunyi pengantar dari KPU Pusat.

KPU juga menginstuksikan agar dalam proses pengambilan formulir A5 PPWP dan C7 PPWP, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dan pihak kepolisian.

Setelah formulir A5 PPWP dan C7 PPWP digandakan, formulir asli kemudian dikembalikan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula. KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota selanjutnya diminta melegalisir salinan dua formulir tersebut melalui Kantor POS.

Dan terakhir, membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPUD Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota.[bay]

SUMBER

Read More

Rachmawati: Kemenangan Jokowi-JK Dibekingi Asing

INILAHCOM, Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri angkat bicara mengenai keputusan yang diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014.

"Sudah rahasia umum ada intervensi asing. Bukan kali ini.mereka yang memainkan," ujar Rachmawati saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta, Kamis (31/7/2014).

Dia menyebut salah satu keterlibatan pihak asing yakni kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton ke Indonesia beberapa waktu lalu.

"Bahkan ada CIA yang main. Kedatangan Bill Clinton ke Indonesia merupakan adanya intervensi asing," tegasnya.

Menurut dia, hal itu sudah terjadi di masa pemerintahan ayahnya, Soekarno. Sumber daya alam Indonesia menjadi incaran.

Untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara, maka dirinya mendeklarasikan lembaga yang dinamai Front Pelopor guna meminimalisir kepentingan asing masuk lebih jauh ke Indonesia.

Dia menampik pembentukan Front Pelopor berkaitan dengan jabatannya sebagai Ketua Dewan Petimbangan Partai NasDem.

"Saya ingin menjelaskan keinginan saya menyatakan sebuah deklarasi atas nama pribadi dan adanya desakan dan permintaan dari berbagai kalangan menyatakan sikap. Saya menyatakan sebagai anak bangsa yang independen," pungkasnya. [rok]

SUMBER

Read More

Relawan Jokowi di Papua Akui Sekap Petugas KPU

Berita dari Tempo dan Kompas.
Ternyata kelompok yg menuduh orang lain penculik itu doyan menculik juga ya?
Kita analisa beritanya:

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Relawan Indonesia for Jokowi-JK di Papua, Moses M., membenarkan relawan di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, menyekap staf Komisi Pemilihan Umum setempat bersama seorang politikus Partai Amanat Nasional.

===
Komentar: Relawan itu bukan berwenang. Staf KPU itu pihak yg berwenang yg membawa kotak suara ke kelurahan atau kota terdekat untuk direkap. Biasanya ada saksi dari pihak Prabowo dan Jokowi. Jadi tinggal ditemani saja dari kubu Jokowi. Bukan menyekap/menculik. Itu kriminal/curang kan?

Tempo:
Tindakan tersebut dilakukan karena keduanya hendak membawa kotak suara ke Wamena untuk dimanipulasi. “Kami minta tukar sandera dengan kotak suara,” katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Juli 2014.

===

Komentar: “HENDAK” dan “UNTUK” itu adalah dugaan yang belum terbukti. Penyekapan itu sudah terjadi. Bolehkah “RELAWAN” minta kotak Suara yg harusnya dibawa petugas KPU?

Tempo:
Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, oknum tersebut mencuri kotak suara karena mengetahui seluruh warga di sana memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rencananya, seluruh surat suara akan dicoblos ulang untuk pasangan Prabowo-Hatta setibanya di Wamena.

===

Komentar: Validkah informasinya? Kenapa tak lapor polisi? Jika seluruh warga memilih Jokowi, andai dicoblos ulang kan tetap saja suaranya hangus sebab ada 2 lubang?
Lagi pula kan harusnya ada formulir rekap C1 yang ditanda-tangani para saksi. Ini tak bisa diubah2. Jika berubah, saksi Jokowi bisa lapor.
Tempo dan Kompas tidak meng-cross-check berita tsb dgn staf KPU dan politikus PAN yang mungkin jadi saksi. Padahal harusnya media yg benar cover both sides of a story. Di Tempo dan Kompas Jokowi selalu benar. Bahkan penyekapan/penculikan pun sepertinya dianggap benar.
Jika sudah berani menyekap petugas KPU, apa sulitnya mereka merampas semua surat suara dan mencoblos untuk Jokowi semuanya?
Tak heran jika Prabowo meminta kecurangan ini, yang dibuktikan dgn berita dari Tempo dan Kompas agar ditindak. Caranya pun fair: Pemilu Ulang di 52 ribu TPS dgn 21 juta suara.
Jika Jokowi menang secara jujur dan adil, harusnya tak perlu takut dgn tantangan “Tanding Ulang” tsb. Jika memang menang, niscaya akan menang lagi.
Tapi jika curang, maka mereka akan takut akan pemilihan ulang.

Relawan Jokowi di Papua Akui Sekap Politikus PAN

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/17/269593725/Relawan-Jokowi-di-Papua-Akui-Sekap-Politikus-PAN

Relawan Jokowi di Papua Menyandera Orang-orang yang Hendak Bawa Kotak Suara

http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/16/15141261/relawan.jokowi.di.papua.menyandera.orang-orang.yang.hendak.bawa.kotak.suara

SUMBER

Read More

Air susu dibalas air tuba: Dulu Prabowo mati-matian bela Jokowi saat jadi cagub DKI

Gerindra: Prabowo mati-matian bela Jokowi saat jadi cagub DKI

Merdeka.com - Partai Gerindra merasa dirugikan dengan isu SARA yang belakangan menyudutkan Capres Joko Widodo ( Jokowi ). Jokowi sempat diisukan anti Islam dan tidak bisa salat.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, Prabowo adalah orang yang membela mati-matian ketika isu itu menyerang Jokowi saat di Pilgub DKI Jakarta. Oleh karena itu, dia menilai tak mungkin jika kemudian kubu Prabowo - Hatta yang memainkan isu agama tersebut.

"Dua tahun lalu saya bela habis-habisan, masa mungkin kita buat isu itu, saya yang paling di depan waktu itu," kata Prabowo ditirukan oleh Martin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/6).

Martin menegaskan, isu SARA Jokowi sudah muncul saat berkompetisi menjadi calon gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ). Kala itu, Gerindra masih mesra dengan PDIP dalam mengusung Jokowi - Ahok .

"Enggak mungkin kita kembangkan isu itu lagi, kita enggak ngerti ada saja orang-orang yang iseng macam-macam," tegas dia.

Diketahui, isu SARA yang ditujukan kepada Jokowi sempat ramai belakangan. Karena isu ini, bahkan Jokowi merubah gaya salamnya yang menggunakan bahasa Arab dengan mengucapkan salawat nabi setiap sebelum memulai berpidato.

Sumber 

Read More

Inilah Dasar Hukum untuk Pidanakan KPU?

Inilah.com - Apa dasar hukum yang bisa mempidanakan KPU?
Menurut Firman Wijaya, KPU terancam dikenai delik pemilu dan pidana, dengan pemberian keterangan palsu kepada publik.

"Bisa saja terkena delik pemilu dan delik pidana pemberian keterangan palsu dan perbuatan tidak menyenangkan," kata Firman, kepada INILAHCOM, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Untuk itu, kata Firman, pihaknya mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk menindak atas dugaan pelanggaran KPU sebagai penyelenggara Pilpres 2014.

Seperti diketahui, pasca gugatan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi, secara mendadak KPU mengeluarkan surat edaran, agar KPUD membuka kotak suara.

SUMBER

Read More

Metro TV dan Media Indonesia, Media Propaganda

IDEALISME selalu saja jadi tameng kaum jurnalis. Seolah-olah dengan mengusung idealisme, ia bisa bicara apa saja soal kabar dunia. Tapi benarkah dalam arus hidup yang penuh gejolak saat ini, idealisme masih dipegang teguh kaum jurnalis?

Mari ambil contoh faktual terhadap dua media, Metro TV dan Media Indonesia. Menyedihkan sekalli melihat realitas Metro TV dan Media Indonesia. Dua media mainstream milik Surya Paloh ini, sudah tak mampu berjalan pada titik rel sebuah media, yang seharusnya menjadi bagian dari wacana publik.

Melihat dan membaca dua media itu, publik tak lagi punya hak untuk menerima berita dengan benar. Semua suguhan beritanya menyodorkan aroma kebencian kepada pihak yang berseberangan bahkan menyerangnya dengan melampirkan berita-berita cenderung fitnah dan ghibah.

Pada titik ini, Metro TV dan Media Indonesia sudah masuk dalam perangkap media propaganda. Berita yang digulirkan selalu saja merayakan propaganda sang pemilik, Surya Paloh. Dengan kekuasaannya, dua media tersebut mendikte, membentuk opini dan menggiring publik masuk dalam perangkap berita yang disebar. Akibatnya, publik pun hanyut dalam perangkap berita dua media tersebut.

Sejatinya sudah lama, Metro TV dan Media Indonesia menjadi media propaganda. Propaganda yang sudah tak jadi rahasia, adalah kebiasaan dua media milik juragan asal Aceh itu, memojokkan Islam. Berita-berita Islam dikebiri. Fakta-fakta ditutup rapat.

Media Grup dan Kebencian ke Islam

Contoh kasus pada berita soal Rohis. Pada 5 September 2012, Metro TV mengadakan dialog dalam program Metro Hari Ini bersama narasumber Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta Profesor Dr Bambang Pranowo, mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono dan pengamat terorisme Taufik Andri.

Dalam dialog tersebut Profesor Bambang Pranowo menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ada lima pola rekrutmen teroris muda. Salah satunya melalui ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah. Saat dialog berlangsung, ditayangkan info grafik berisi poin-poin lima pola rekrutmen versi Profesor Bambang Pranowo.
Metro TV dengan gagah berani membuat infografik dengan label “Awas, Generasi Baru Teroris.” Sebuah kalimat yang sangat menohok bagi generasi Islam. Pada pertemuan di rumah Profesor Fachry Ali, saya mempertanyakan soal label “Awas, Generasi Baru Teroris” kepada Prof Bambang Pranowo. Profesor Bambang mengurai bahwa Metro TV telah melakukan fitnah karena dirinya tak pernah menulis “Awas, Generasi Baru Teroris”.

Contoh di atas hanya bukti kecil, bagaimana Metro TV sarat kebencian ke Islam. Kebencian kepada Islam ini memang sangat beralasan jika melihat jejak rekam sejarah Pemimpin Redaksi Metro TV tak pernah diduduki dari kalangan Muslim.

Kebencian lain terhadap Islam yang diuar Metro TV ketika kasus Sandriana Malakiano. Metro TV dikecam publik karena melarang Sandrina Malakiano mengenakan jilbab pada saat siaran, meskipun Sandrina sudah memperjuangkannya selama berbulan-bulan dengan mengajak jajaran pimpinan level atas Metro TV berdiskusi panjang, tetap ditolak. Larangan inilah yang menyebabkan Sandrina keluar dari Metro TV pada Mei 2006.

Di tepi lain, Media Indonesia pun sama. Surat kabar ini pernah berkali-kali disomasi organisasi-organisasi Islam karena berita-berita yang disebar menguar kebencian terhadap Islam.

Media Indonesia memang sejak dulu dikuasai empat sekawan yang statusnya non Muslim, Saur Hutabarat (juga Tim Sukses Bidang Media, Pemenangan Jokowi-JK), Elman Saragih, Andy F Noya dan Laurens Tato. Empat sekawan ini menjadikan Media Indonesia sebagai corong kristenisasi dengan cara-cara samar tapi sangat terlihat jelas jejaknya. Sementara Metro TV dikendalikan pemimpin redaksinya Putra Nababan, putra tokoh senior PDIP Panda Nababan yang juga terpidana kasus suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom.

Dan pada Pilpres 2014, kembali Metro TV dan Media Indonesia jadi alat propaganda kampanye capres Joko Widodo. Partai politik sudah mengerangkeng begitu jauh program pemberitaan Metro TV dan Media Indonesia. Inilah risiko jika para pemodal, pemilik stasiun televisi sekaligus menjadi kamerad partai politik. Televisi menjadi banal karena berbagai kepentingan masuk di dalamnya. Kepentingan yang tak punya tali temali dengan segmen berita.

Lantas, apa yang bisa diharapkan dari Metro TV dan Media Indonesia jika sudah direduksi oleh kekuasaan di luar pagar dirinya? Reduksi selalu mengambil alih hak pribadi, ruang privat ke dalam ruang kolektif. Mungkinkah ruang kolektif itu masih bisa mengambil peran bersama soal hak publik?

* Edy A Effendi, Ketua Program Lauh Mahfuz Institute

SUMBER

Read More

Ini Dia Dalang Kerusuhan 1998?

GebrakNews - Leonardus Benny Moerdani (LBM) atau Benny Moerdani adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Moertopo. Hadir di rumah Fahmi Idris pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi (Ketua PDI yang menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996), Sofjan Wanandi, Husni Thamrin dan sejumlah tokoh.

Inilah topik pembicaraan mereka terkait situasi politik waktu itu

Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, 'Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti'.

Ia kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto.

Firdaus menanggapi, 'Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.

- Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, serangkaian kesaksian, Penerbit Mizan, halaman 316

Pembicaraan di rumah Fahmi Idris, tokoh senior Partai Golkar yang kemarin menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang menghubungkan Benny Moerdani dengan berbagai kerusuhan massa yang sangat marak menjelang akhir Orde Baru karena terbukti terbukanya niat Benny menjatuhkan Soeharto melalui gerakan massa yang berpotensi mengejar orang Cina dan orang Kristen. Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak paling penting guna membongkar berbagai kerusuhan yang tidak terungkap seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998, yang akan saya bongkar di bawah ini.

A. Peristiwa 27 Juli 1996 Adalah Politik Dizalimi Paling Keji Sepanjang Sejarah Indonesia

Selanjutnya bila kita hubungkan kesaksian Salim Said di atas dengan kesaksian RO Tambunan bahwa dua hari sebelum kejadian Megawati sudah mengetahui dari Benny akan terjadi serangan terhadap kantor PDI dan Catatan Rachmawati Soekarnoputri, Membongkar Hubungan Mega dan Orba sebagaimana dimuat Harian Rakyat Merdeka Rabu, 31 Juli 2002 dan Kamis, 1 Agustus 2002 maka kita menemukan bukti adanya persekongkolan antara Benny Moerdani yang sakit hati kepada Soeharto karena dicopot dari Pangab (kemudian menjadi menhankam, jabatan tanpa fungsi) dan Megawati untuk menaikan seseorang dari keluarga Soekarno sebagai lawan tanding Soeharto, kebetulan saat itu hanya Megawati yang mau jadi boneka Benny Moerdani.

Sedikit kutipan dari Catatan Rachmawati Soekarnoputri:

"Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya [Rachmawati] terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan untuk apa jadi pemimpin boneka? Orang-orang PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie Sihaloho pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap saya tolak."


Dari ketiga catatan di atas kita menemukan nama-nama yang saling terkait dalam Peristiwa 27 Juli 1996, antara lain: Benny Moerdani; Megawati Soekarnoputri; Soerjadi; Sofjan Wanandi; dan Aberson Marie Sihaloho, dan ini adalah "eureka moment" yang membongkar persekongkolan jahat karena Aberson Marie adalah orang yang pertama kali menyebar pamflet untuk regenerasi kepemimpinan Indonesia dan diganti Megawati sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak Mabes ABRI.

Dr. Soerjadi adalah orang yang menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum PDI di Kongres Medan (kongres dibiayai Sofjan Wanandi dari CSIS) yang mengumpulkan massa menyerbu kantor PDI dan selama ini dianggap perpanjangan tangan Soeharto ternyata agen ganda bawahan Benny Moerdani, dan tentu saja saat itu Agum Gumelar dan AM Hendropriyono, dua murid Benny Moerdani berada di sisi Megawati atas perintah Benny Moerdani sebagaimana disaksikan Jusuf Wanandi dari CSIS dalam Memoirnya, A Shades of Grey/Membuka Tabir Orde Baru.

Semua fakta ini juga membuktikan bahwa dokumen yang ditemukan pasca ledakan di Tanah Tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang mana menyebutkan rencana revolusi dari Benny Moerdani; Megawati; CSIS dan Sofjan-Jusuf Wanandi yang membiayai gerakan PRD adalah dokumen asli dan otentik serta bukan dokumen buatan intelijen untuk mendiskriditkan PRD sebagaimana diklaim oleh Budiman Sejatmiko selama ini.


Fakta ini menjelaskan mengapa Presiden Megawati menolak menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 sekalipun harus mengeluarkan kalimat pahit kepada anak buahnya seperti "siapa suruh kalian mau ikut saya?" dan justru memberi jabatan sangat tinggi kepada masing-masing SBY yang memimpin rapat penyerbuan Operasi Naga Merah; Sutiyoso yang komando lapangan penyerbuan Operasi Naga Merah; Agum Gumelar dan Hendropriyono yang pura-pura melawan koleganya. Megawati melakukan bunuh diri bila menyelidiki kejahatannya sendiri!

Bila dihubungkan dengan grup yang berkumpul di sisi Jokowi maka sudah jelas bahwa CSIS, PDIP,  Budiman Sejatmiko, Agum Gumelar; Hendropriyono,  Fahmi Idris; Megawati; Sutiyoso ada di pihak Poros JK mendukung Jokowi-JK demi menghalangi upaya Prabowo naik ke kursi presiden.


B. Kerusuhan Mei 1998, Gerakan Benny Moerdani Menggulung Soeharto; Prabowo; dan Menaikan Megawati Soekarnoputri Ke Kursi Presiden.

Pernahkah anda mendengar kisah Kapten Prabowo melawan usaha kelompok Benny Moerdani dan CSIS mendeislamisasi Indonesia? Ini fakta dan bukan bualan. Banyak buku sejarah yang sudah membahas hal ini, dan salah satunya cerita dari Kopassus di masa kepanglimaan Benny.

Silakan perhatikan siapa para perwira tinggi beken yang diangkat dan menduduki pos penting pada masa Benny Moerdani menjadi Pangad atau Menhankam seperti Sintong Panjaitan; Try Sutrisno; Wiranto; Rudolf Warouw; Albert Paruntu; AM Hendropriyono; Agum Gumelar; Sutiyoso; Susilo Bambang Yudhoyono; Luhut Panjaitan; Ryamizard Ryacudu; Johny Lumintang; Albert Inkiriwang; Herman Mantiri; Adolf Rajagukguk; Theo Syafei dan lain sebagainya akan terlihat sebuah pola tidak terbantahkan bahwa perwira yang diangkat pada masa Benny Moerdani berkuasa adalah non Islam atau Islam abangan (yang tidak dianggap "fanatik" atau berada dalam golongan "islam santri" menurut versi Benny).

Kondisi diskriminatif dan anti islam Inilah yang dilawan Prabowo antara lain dengan membentuk ICMI yang sempat dilawan habis-habisan oleh kelompok Benny Moerdani namun tidak berhasil. Tidak heran kelompok status quo dari kalangan perwira Benny Moerdani membenci Prabowo karena Prabowo yang menghancurkan cita-cita mendeislamisasi Indonesia itu.


Mengapa Benny Moerdani dan CSIS mau mendeislamisasi Indonesia? Karena CSIS didirikan oleh agen CIA, Pater Beek yang awalnya ditempatkan di Indonesia untuk melawan komunis namun setelah komunis kalah dia membuat analisa bahwa lawan Amerika berikutnya di Indonesia hanya dua, "Hijau ABRI" dan "Hijau Islam", lalu menyimpulkan ABRI bisa dimanfaatkan untuk melawan Islam, maka berdirilah CSIS yang dioperasikan oleh anak didiknya di Kasebul, Sofjan Wanandi, Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, mewakili ABRI: Ali Moertopo, dan Hoemardani (baca kesaksian George Junus Aditjondro, murid Pater Beek).

Tidak percaya gerakan anti Prabowo di kubu Golkar-PDIP-Hanura-NasDem ada hubungan dengan kelompok anti Islam santri yang dihancurkan Prabowo? Silakan perhatikan satu per satu nama-nama yang mendukung Jokowi-JK, ada Ryamizard Ryacudu (menantu mantan wapres Try Sutrisno-agen Benny untuk persiapan bila Presiden Soeharto mangkat); ada Agum Gumelar-Hendropriyono (dua malaikat pelindung/bodyguard Megawati yang disuruh Benny Moerdani); ada Andi Widjajanto (anak Theo Syafeii) ada Fahmi Idris (rumahnya adalah lokasi ketika ide Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 pertama kali dilontarkan Benny Moerdani); ada Luhut Panjaitan; ada Sutiyoso; ada Wiranto dan masih banyak lagi yang lain.


Lho, Wiranto anak buah Benny Moerdani? Benar sekali, bahkan Salim Said dan Jusuf Wanandi mencatat bahwa Wiranto menghadap Benny Moerdani beberapa saat setelah dilantik sebagai KSAD pada Juni 1997. Saat itu Benny memberi pesan sebagai berikut:

"Jadi, kau harus tetap di situ sebab kau satu-satunya orang kita di situ. Jangan berbuat salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto jika dia tahu."


(Salim Said, halaman 320)

Tentu saja Wiranto membantah dia memiliki hubungan dekat dengan Benny Moerdani namun kita memiliki cara membuktikan kebohongannya. Pertama, dalam Memoirnya, Jusuf Wanandi menceritakan bahwa pasca jatuhnya Soeharto, Wiranto menerima dari Benny Moerdani daftar nama beberapa perwira yang dinilai sebagai "ABRI Hijau", dan dalam sebulan semua orang dalam daftar nama tersebut sudah disingkirkan Wiranto. Ketika dikonfrontir mengenai hal ini Wiranto mengatakan cerita "daftar nama" adalah bohong. Namun bila kita melihat catatan penting masa setelah Soeharto jatuh maka kita bisa melihat bahwa memang terjadi banyak perwira "hijau" di masa Wiranto yang waktu itu dimutasi dan hal ini sempat menuai protes.

Fakta bahwa Wiranto adalah satu-satunya orang Benny Moerdani yang masih tersisa di sekitar Soeharto menjawab sekali untuk selamanya mengapa Wiranto menjatuhkan semua kesalahan terkait Operasi Setan Gundul kepada Prabowo; mengatakan kepada BJ Habibie bahwa Prabowo mau melakukan kudeta sehingga Prabowo dicopot; dan menceritakan kepada mertua Prabowo, Soeharto bahwa Prabowo dan BJ Habibie bekerja sama menjatuhkan Soeharto sehingga Prabowo diusir dan dipaksa bercerai dengan Titiek Soeharto. Hal ini sebab Wiranto adalah eksekutor dari rencana Benny Moerdani menjatuhkan karir dan menistakan Prabowo.


Membicarakan "kebejatan" Prabowo tentu tidak lengkap tanpa mengungkit Kerusuhan Mei 1998 yang ditudingkan pada dirinya padahal saat itu jelas-jelas Wiranto sebagai Panglima ABRI pergi ke Malang membawa semua kepala staf angkatan darat, laut dan udara serta menolak permintaan Prabowo untuk mengerahkan pasukan demi mengusir perusuh. Berdasarkan temuan fakta di atas bahwa Benny Moerdani mau menjatuhkan Soeharto melalui kerusuhan rasial dan Wiranto adalah satu-satunya orang Benny di lingkar dalam Soeharto maka sangat patut diduga Wiranto memang sengaja melarang pasukan keluar dari barak menghalangi kerusuhan sampai marinir berinisiatif keluar kandang. Selain itu tiga fakta yang menguatkan kesimpulan kelompok Benny Moerdani ada di belakang Kerusuhan Mei 98 adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan lawan menggunakan "gerakan massa" adalah keahlian Ali Moertopo (guru Benny Moerdani) dan CSIS sejak Peristiwa Malari di mana malari meletus karena provokasi Hariman Siregar, binaan Ali Moertopo (lihat kesaksian Jenderal Soemitro yang dicatat oleh Heru Cahyono dalam buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74 terbitan Sinar Harapan).


2. Menurut catatan TGPF Kerusuhan Mei 98 penggerak lapangan adalah orang berkarakter militer dan sangat cekatan dalam memprovokasi warga menjarah dan membakar. Ini jelas ciri-ciri orang yang terlatih sebagai intelijen, dan baik Wiranto maupun Prabowo adalah perwira lapangan tipe komando bukan tipe intelijen, dan saat itu hanya Benny Moerdani yang memiliki kemampuan menggerakan kerusuhan skala besar karena dia mewarisi taktik dan jaringan yang dibangun Ali Moertopo (mengenai jaringan yang dibangun Ali Moertopo bisa dibaca di buku Rahasia-Rahasia Ali Moertopo terbitan Tempo-Gramedia). Lagipula saat kejadian terbukti Benny Moerdani sedang rapat di Bogor dan ada laporan intelijen bahwa orang lapangan saat kerusuhan 27 Juli 1996 dan Mei 98 dilatih di Bogor!!!


3. Alasan Megawati setuju menjadi alat Benny Moerdani padahal saat itu keluarga Soekarno sudah sepakat tidak terjun ke politik dan alasan Benny Moerdani begitu menyayangi Megawati mungkin adalah karena mereka sebenarnya pernah menjadi calon suami istri dan Soekarno sendiri pernah melamar Benny, pahlawan Palangan Irian Jaya itu untuk Megawati, namun kemudian Benny memilih Hartini wanita yang menjadi istrinya sampai Benny meninggal (Salim Said, halaman 329).


Berdasarkan semua fakta dan uraian di atas maka kiranya sudah tidak bisa dibantah bahwa alasan Kelompok Benny Moerdani, dalang Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 ada di belakang Jokowi-JK dengan mengorbankan keutuhan partai masing-masing (PDIP, Hanura, Golkar) untuk melawan Prabowo adalah dendam kesumat yang belum terpuaskan sebab Prabowo menjadi penghalang utama mereka ketika mencoba mendeislamisasi Indonesia.

SUMBER

Read More

Akhirnya 8 Media Minta Maaf Beritakan 'Janji Palsu' Ahmad Dhani Potong Kelamin, Pendukung Joko-Kalla Kapan?

Pertemuan Ahmad Dhani, kuasa hukum, dewan pers dan media

intriknews.com JAKARTA - Setelah dimediasi Dewan Pers, musisi Ahmad Dhani dan delapan media online yang dilaporkannya, Kamis (24/7), akhirnya tercapai kesepakatan damai. Disepakati dua point yang diminta Dhani untuk memulihkan nama baiknya.

Delapan media tersebut yaitu media Republika Online, Solopos.com, Okezone.com, Kapanlagi.com, Seru.com, Wartaharian.com, Kompasiana, dan Detikforum.

"Kami berharap semua media ini bisa pulihkan nama Dhani. Karena akibat tweet tersebut, setelah diumumkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014, banyak yang menagih ke Dhani. Padahal tweet itu enggak lain cuma print screen (hasil editan), kemudian disebarkan lewat media," ucap Joseph Adi Prasetyo, Ketua Pokja Hukum Dewan Pers, Kamis, (24/7/2014), di kantornya.

Hasil kesepakatan itu kemudian ditandatangi bersama oleh perwakilan kedelapan media. Sebagai konsekuensinya, media tersebut akan memuat ucapan permintaan maaf terhadap Bos Republik Cinta Management (RCM) itu.

"Mas Dhani juga dapat memberi hak jawab tanpa potongan," timpal Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Ahmad Dhani.

Ramdan menambahkan bahwa tweet yang disebarkan ke masyarakat melalui media sosial, maupun BBM, Path, dan sebagainya itu merupakan tweet palsu. "Itu bukan klien kami yang membuat. Klien kami tidak buat, menghapus atau menghilangkan," tegasnya.

Terkait dengan cuitan palsu tersebut, Dhani meminta hak jawab bahwa cuitan di twitter itu bukan dirinya yang membuat. Dikatakannya, pengaduannya ke Dewan Pers lebih dititikberatkan pada upaya untuk mengoreksi pers di Indonesia.

Menurutnya, kejadian pemberitaan yang berasal dari akun-akun yang palsu bukan untuk pertama kalinya dan sering terjadi. "Saya ini warga negara Indonesia yang ingin Pers di sini baik masa depannya. Ini adalah modus baru untuk menjatuhkan seseorang dalam pemberitaan, nama baik saya mudah-mudahan bisa pulih." kata Dhani.

Setelah kejadian ini, lanjutnya, Dewan Pers diharapkan dapat mengingatkan media dalam pemberitaannya. Dhani menilai modus pemalsuan twitter saat ini marak dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki kepentingan.

Kepala Bidang Hukum Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo mengatakan dari hasil pertemuan yang dihadiri delapan media dari 17 media yang dipanggil tersebut, disepakati setiap media untuk memulihkan nama baik Dhani. Namun, untuk jenis pemulihan tersebut, Yoseph menyerahkan kepada setiap media yang bersangkutan.

"Karena medianya ada jenis forum ada online dan cetak. Kita sepakati untuk memulihkan nama baik Ahmad Dhani karena ada cuitan yang merugikan itu," kata Yoseph di Gedung Dewan Pers, Kamis (24/7).

Setelah delapan media tersebut berjanji akan meminta maaf, tentu giliran Jokowi Lovers yang dituntut keberaniannya untuk meminta maaf karena ikut menyebarkan bahkan menagih janji palsu tersebut ke Ahmad Dhani.

Berikut beberapa akun pendukung Joko-Kalla yang ikut menyebarkan bahkan menuntu janji potong kelamin dari Ahmad Dhani.

 

BERANI MINTA MAAF?

 

 SUMBER 

Read More

"WOW... Mantan Wartawan Tempo Ungkap Permainan Uang Brutal Media Besar di Indonesia"

Saya adalah seorang perempuan biasa yang sempat bercita-cita menjadi seorang wartawan. Menjadi wartawan TEMPO tepatnya. Kekaguman saya terhadap sosok Goenawan Mohamad yang menjadi alasan utamanya. Dimulai dari mengoleksi coretan-coretan

beliau yang tertuang dalam ‘Catatan Pinggir’ hingga rutin membaca Majalah TEMPO sejak masih duduk di bangku pelajar, membulatkan tekad saya untuk menjadi bagian dalam grup media TEMPO.

Dengan polos, saya selalu berpikir, salah satu cara memberikan kontribusi yang mulia kepada masyarakat, mungkin juga negara adalah dengan menjadi bagian dalam jejaring wartawan TEMPO. Apalagi, sebagai awam saya selalu melihat TEMPO sebagai media yang bersih dari praktik-praktik kotor permainan uang. Permainan uang ini, dikenal dalam dunia wartawan dengan istilah ‘Jale’ yang merupakan perubahan kata dari kosakata ‘Jelas’.

“Jelas nggak nih acaranya?”

“Ada kejelasan nggak nih?”

“Gimana nih broh, ada jale-annya nggak?”

Kira-kira begitu pembicaraan yang sering saya dengar di area liputan. Istilah ‘Jelas’ berarti acara liputannya memberikan ongkos transportasi alias gratifikasi kepada wartawan, dengan imbal balik tentunya penulisan berita yang positif. Dari kata ‘Jelas’, kemudian bergeser istilah menjadi ‘Jale’ yang menjadi kosakata slank untuk ‘Uang Transportasi Wartawan’.

Perilaku menerima uang sudah menjadi sangat umum dalam dunia wartawan. Saya pribadi jujur sangat jijik dengan perilaku tersebut.

Ketika (akhirnya) saya bergabung dengan grup TEMPO di tahun 2006, sebagaimana cita-cita saya dulu sekali, saya merasa lega.

“Setidaknya, saya tidak menjadi bagian dari media-media ecek-ecek yang kotor dan sarat permainan uang” pikir saya.

Dulu, saya berpikir, media besar seperti TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos dan sebagainya, tidak mungkin bermain uang dalam peliputannya. Dulu, saya pikir, hanya media-media tidak jelas saja yang bermain seperti itu.

Namun fakta berkata lain. Sempat tidak percaya karena begitu dibutakan kekaguman saya pada kewartawanan, Goenawan Mohamad, TEMPO dan lainnya, saya sempat menolak percaya bahwa wartawan-wartawan TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Antara dan lain-lainnya, rupanya terlibat juga dalam jejaring permainan uang.

Media-media tidak jelas atau yang lebih dikenal dengan media Bodrek bermain uang dalam peliputannya. Hanya saja, dari segi uang yang diterima, saya bisa katakan kalau itu hanya Uang Receh.

Mafia-nya bukan disitu. Media-media Bodrek bukan menjadi mafia permainan uang dalam jual beli pencitraan para raksasa politik, korporasi, pemerintahan. Adalah media-media besar seperti TEMPO, Kompas, Detik, Antara, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan sebagainya, yang menjadi pelaku jual beli pencitraan alias menjadi mafia permainan uang wartawan.

Siapa tak kenal Fajar (Kompas) yang menjadi kepala mafia uang dari Bank Indonesia dalam permainan uang di kalangan wartawan perbankan?

Siapa tak kenal Kang Budi (Antara News) yang mengatur seluruh permainan uang di kalangan wartawan Bursa Efek Indonesia?

Siapa tak kenal duet Anto (Investor Daily) dan Yusuf (Bisnis Indonesia) yang mengatur peredaran uang wartawan di sektor Industri?

Banyak lagi lainnya, yang tak perlu saya ungkap disini. Tapi beberapa nama berikut ini, sungguh menyakitkan hati dan pikiran saya, sempat menggoyahkan iman saya, lantas betul-betul membuat saya kehilangan iman.

Adalah Bambang Harimurti (eks Pimred TEMPO yang kemudian menjadi pejabat Dewan Pers, juga salah satu orang kepercayaan Goenawan Mohamad di grup TEMPO) yang menjadi kepala permainan uang di dalam grup TEMPO.

Siapa bilang TEMPO bersih?

Saya melihat sendiri bagaimana para wartawan TEMPO memborong saham-saham grup Bakrie setelah TEMPO mati-matian menghajar grup Bakrie di tahun 2008 yang membuat saham Bakrie terpuruk jatuh ke titik terendah. Ketika itu, tak sedikit para petinggi TEMPO yang melihat peluang itu dan memborong saham Bakrie.

Dan rupanya, perilaku yang sama juga terjadi pada media-media besar lainnya, seperti yang sebut di atas.

Memang, secara gaya, permainan uang dalam grup TEMPO berbeda gaya dengan grup Jawapos. Teman saya di Jawapos mengatakan, falsafah dari Dahlan Iskan (pemilik grup Jawapos) adalah, gaji para wartawan Jawapos tidak besar, namun manajemen Jawapos menganjurkan para wartawannya mencari ‘pendapatan sampingan’ di luar. Syukur-syukur bisa mendatangkan iklan bagi perusahaan.

TEMPO berbeda. Kami, wartawannya, digaji cukup besar. Start awal, di angka 3 jutaan. Terakhir malah mencapai 4 jutaan. Bukan untuk mencegah wartawan TEMPO bermain uang seperti yang dipikir banyak orang. Rupanya, agar para junior berpikir demikian, sementara para senior bermain proyek pemberitaan.

Media sekelas TEMPO, Kompas, Bisnis Indonesia dan sebagainya yang sebut tadi di atas, tidak bermain Receh. Mereka bermain dalam kelas yang lebih tinggi. Mereka tidak dibayar per berita tayang seperti media ecek-ecek. Mereka di bayar untuk suatu jasa pengawalan pencitraan jangka panjang.

Memangnya, ketika TEMPO begitu membela Sri Mulyani, tidak ada kucuran dana dari Arifin Panigoro sebagai pendana Partai SRI?

Memangnya, ketika TEMPO menggembosi Sukanto Tanoto, tidak ada kucuran dana dari Edwin Surjadjaja (kompetitor bisnis Sukanto Tanoto)?

Memangnya, ketika TEMPO usai menghajar Sinarmas, lalu balik arah membela Sinarmas, tidak ada kucuran dana dari Sinarmas? Memang dari mana Goenawan Mohamad mampu membangun Salihara dan Green Gallery?

Memangnya, ketika grup TEMPO membela Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam Skandal IPO Krakatau Steel dan Garuda, tidak ada deal khusus antara Bambang Harimurti dengan Mustafa Abubakar? Saat itu, Bambang Harimurti juga Freelance menjadi staff khusus Mustafa Abubakar.

Memangnya, ketika TEMPO mengangkat kembali kasus utang grup Bakrie, tidak ada kucuran dana dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang saat itu sedang bermusuhan dengan Bakrie? Lin Che Wei sebagai penyedia data keuangan grup Bakrie yang buruk, semula menawarkan Nirwan Bakrie jasa ‘Tutup Mulut’ senilai Rp 2 miliar. Ditolak oleh bos Bakrie, Lin Che Wei kemudian menjual data ini ke Agus Marto yang sedang berseberangan dengan grup Bakrie terkait sengketa Newmont. Agus Marto sepakat bayar Rp 2 miliar untuk mempublikasi data buruk grup Bakrie tersebut. Grup TEMPO sebagai gerbang pembuka data tersebut kepada masyarakat dan media-media lain, dapat berapa ya? Lin Che Wei dapat berapa?

Fakta-fakta itu, yang semula begitu enggan saya percayai karena fundamentalisme saya yang begitu buta terhadap TEMPO, sempat membuat saya frustrasi. Kalau boleh saya samakan, mungkin kebimbangan saya seperti seorang yang hendak berpindah agama. Spiritualitas dan mentalitas saya goncang akibat adanya fakta-fakta tersebut. Bukan hanya fakta soal permainan mafia grup TEMPO, tetapi juga fakta bahwa media-media besar bersama wartawan-wartawannya, lebih jauh terlibat dalam permainan uang dan jual beli pencitraan, layaknya jasa konsultan.

Mereka, media-media besar ini, tidak bermain Receh, mereka bermain dalam cakupan yang lebih luas lagi, baik deal politik tingkat tinggi, juga transaksi korporasi kelas berat.

Namun semua itu sebetulnya tidak terlalu saya masalahkan, hingga suatu hari saya lihat sendiri bahwa permainan uang dan jual beli pencitraan juga terjadi pada media tempat saya bekerja, TEMPO. Dikepalai oleh Bambang Harimurti sebagai salah satu Godfather mafia permainan uang dan transaksi jual beli pencitraan dalam grup TEMPO, kini tidak hanya bergerak dari dalam TEMPO, tetapi sudah menjadi jejaring antara grup TEMPO dengan para eks-wartawan TEMPO yang membangun kapal-kapal semi-konsultan untuk memperluas jaringan mereka, masih di bawah Bambang Harimurti.

Saya pribadi, memutuskan resign dari TEMPO pada awal tahun 2013. Muak dengan segala kekotoran TEMPO, kejorokan media-media di Indonesia, kejijikan melihat jejaring permainan uang dan jual beli pencitraan di kalangan wartawan TEMPO dan media-media besar lainnya.

Praktik mafia TEMPO kini semakin menjadi-jadi.

Agustus lalu, masih di tahun 2013, saya sempat mampir ke Bank Mandiri pusat di jalan Gatot Subroto. Saat itu, saya sudah resign dari grup TEMPO. Tak perlu saya sebut, kini saya bekerja sebagai buruh biasa di sebuah perusahaan kecil-kecilan, namun jauh dari permainan kotor TEMPO.

Di gedung pusat Bank Mandiri itu, saya memang janjian dengan eks-wartawan TEMPO bernama Eko Nopiansyah yang kini bekerja sebagai Media Relations Bank Mandiri. Ia keluar dari TEMPO dan pindah ke Bank Mandiri sejak tahun 2009, karena dibajak oleh Humas Bank Mandiri Iskandar Tumbuan.

Pada pertemuan santai itu, hadir juga Dicky Kristanto, eks-wartawan Antara yang kini juga menjabat sebagai Media Relations Bank Mandiri. Kami bincang bertiga. Pak Iskandar, yang dulu juga saya kenal ketika sempat meliput berita-berita perbankan sempat mampir menemui kami bertiga. Namun karena ada meeting dengan bos-bos Mandiri, pak Iskandar pun pamit.

Sambil menyeruput kopi pagi, saya berbincang bersama Eko dan Dicky. Mulai dari obrolan ringan seputar kabar masing-masing, hingga bicara konspirasi politik dan berujung pada obrolan soal aksi lanjutan TEMPO dalam ‘memeras’ Bank Mandiri terkait kasus SKK Migas.

Saya lupa siapa yang memulai pembicaraan mengagetkan itu, meski sebetulnya kami sudah tidak kaget lagi karena memang kami, kalangan wartawan (atau eks-wartawan) sudah paham betul perilaku wartawan.

Siapapun itu, Eko maupun Dicky menuturkan keluhannya terhadap grup TEMPO. Begini ceritanya.

“Ketika kasus suap SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini terkuak, saat itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri. Dan memang harus diakui bahwa aktivitas transaksi suap, pencairan dana dan sebagainya, menggunakan rekening Bank Mandiri. Tapi ya itu kami nilai sebagai transaksi individu. Karena berdasarkan UU Kerahasiaan Nasabah, kami Bank Mandiri pun tidak dapat melihat dan memang tidak diizinkan menilai tujuan dari sebuah transaksi pencairan, transfer atau apapun, kecuali ada permintaan dari pihak Bank Indonesia, PPATK, pokoknya yang berwenang. Oleh sebab itu, kami tidak terlalu memusingkan soal apakah Bank Mandiri akan dilibatkan dalam kasus SKK Migas,” tuturnya.

“Tiba-tiba, masuklah proposal kepada divisi Corporate Secretary dan Humas Bank Mandiri dari KataData. Itu lho lembaga barunya Metta Dharmasaputra (eks-wartawan TEMPO) yang didanai oleh Lin Che Wei (eks-broker Danareksa). Gua kira KataData murni bergerak di bidang pemberitaan. Eh, nggak taunya KataData juga bergerak sebagai lembaga konsultan. Jadi KataData menawarkan jasa solusi komunikasi kepada Bank Mandiri untuk berjaga-jaga apabila isu SKK Migas meluas dan mengaitkan Bank Mandiri sebagai fasilitator aksi suap,” ungkapnya.

“Rekomendasinya sih menarik, KataData menawarkan agar aksi suap SKK Migas dipersonalisasi menjadi hanya kejahatan Individu, bukan kejahatan kelembagaan, baik itu lembaga SKK Migas maupun Bank Mandiri. Apalagi, Metta mengatakan bahwa tim KataData juga sudah bergerak di social media untuk mendiskreditkan Rudi Rubiandini dalam isu perselingkuhan, sehingga akan mempermudah proses mempersonalisasi kasus suap SKK Migas menjadi kejahatan individu semata,” jelasnya.

“Data-data yang ditampilkan KataData memang menarik, karena riset data dilakukan oleh IRAI, lembaga riset milik Lin Che Wei yang menjadi penyedia data utama KataData. Kalau tidak salah waktu itu data utang-utang grup Bakrie yang dibongkar TEMPO juga dari IRAI ya? Itu lho, yang tadinya ditawarin ke pak Nirwan dan karena ditolak kemudian dibayarin Agus Marto Rp 2 miliar untuk menghajar grup Bakrie,” papar dia.

“Kita sih waktu itu melaporkan proposal tersebut kepada para direksi Bank Mandiri. Dan selama sekitar 2 pekan, memang belum ada arahan dari direksi mau diapakan proposal tersebut. Penjelasan pak Iskandar (humas Bank Mandiri) sih, direksi masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemerintahan. Biar bagaimanapun ini isu besar, salah langkah bisa berabe akibatnya. Gua sih yakin, saat itu bos-bos lagi memetakan dulu kemana arah isu ini sebelum memberikan jawaban terhadap proposal yang masuk. Karena selain KataData juga ada dari pihak-pihak konsultan lainnya,” kata dia.

“Eeh, tau-tau Pak Iskandar bilang, gila, TEMPO makin jadi aja kelakuannya. Masak BHM (Bambang Harimurti) sampai menelpon langsung ke pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin) terkait proposal KataData yang memang belum kita respon karena masih memetakan arah isunya. Secara tersirat kita tau lah telepon itu semacam ancaman halus dari BHM dan KataData bahwa jika tidak segera direspon, maka data-data akan dipublikasi, tentunya dalam cara TEMPO mempublikasi data dong yang selalu penuh asumsi dan bertendensi negatif,” ungkap dia.

“Menurut Pak Iskandar, meski sudah diperingati soal bahaya menolak tawaran (alias ancaman) TEMPO grup adalah terjadinya serangan isu negatif kepada Bank Mandiri, rupanya Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri) bersikeras tidak takut terhadap grup TEMPO. Penolakan memberikan respon cepat terhadap proposal KataData pun disampaikan kepada BHM (Bambang Harimurti),” singkap dia.

“Alhasil, terbitlah Majalah TEMPO edisi 18 Agustus 2013 dengan judul Setelah Rudi, Siapa Terciprat? yang isinya begitu mendiskreditkan Bank Mandiri dalam kasus SKK Migas. TEMPO membentuk opini bahwa aksi suap Rudi Rubiandini tidak akan terjadi apabila Bank Mandiri tidak memfasilitasinya,” keluh dia.

“Ini kan semacam pemerasan halus atau pemerasan Kerah Putih dari jejaring TEMPO (Bambang Harimurti), KataData (Metta Dharmasaputra, Eks-Wartawan TEMPO) dan IRAI (Lin Che Wei, Eks-Broker Danareksa dan pendana utama KataData). Begitu edisi tersebut tayang, kita sih tepuk dada saja menghadapi mafia TEMPO dalam memeras korban-korbannya. Biasanya memang begitu polanya. Begitu ada kasus skala nasional, calon-calon korban seperti kita (Bank Mandiri) akan didekati oleh mereka, ditawari jasa konsultan dengan ancaman kalau tidak deal, ya di blow up. Padahal data yang mereka publish tidak sepenuhnya benar. Tapi semua orang juga tau kalau TEMPO sangat pintar memainkan asumsi dan tendensi negatif,” keluh dia.

Mendengar cerita tersebut, dalam hati saya bersyukur kalau saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari TEMPO yang sudah tidak bersih lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan. Sama saja dengan media-media lainnya kayak Kompas, Antara, Detik, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan lain-lain.

Saya lega sudah dibukakan mata dan tidak lagi buta terhadap TEMPO maupun mimpi saya menjadi seorang wartawan yang bersih. Sulit menjadi bersih di kalangan wartawan. Godaan begitu banyak. Tidak hanya di luar organisasi tempat kamu bekerja, tetapi juga di dalam organisasi tempatmu bekerja.

Hampir mirip seperti PNS, mengikuti arus korupsi adalah sebuah keharusan, karena jika tidak, karirmu akan mandek. Korupsi yang melembaga tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah. Jejaring wartawan, media seperti yang terjadi pada grup TEMPO, meski mereka seringkali memeras dengan ‘kedok’ melawan korupsi, toh kenyataannya grup TEMPO telah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan.

TEMPO dan media-media besar lainnya tidak lagi bersih. Korupsi dalam grup TEMPO telah melembaga alias terorganisir, sebagaimana korupsi di organisasi pemerintahan, departemen dan sebagainya.

Saya bersyukur dibukakan mata dan dijauhkan dari dunia itu. Lebih senang dan tenang batin bekerja sebagai buruh biasa seperti yang saya lakukan kini.

Insya Allah jauh dari dunia hitam.

 

SUMBER

Read More

Relawan Pendukung Prabowo-Hatta Keluarkan Pernyataan Sikap

Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Mayjen (Purn) Kivlan Zen mengeluarkan enam pernyataan sikap terkait persidangan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan.

Pertama, kata Kivlan dalam pernyataan pers yang disampaikan di Jakarta, Minggu, mengajak dan mengimbau kepada seluruh saudara-saudara

sebangsa dan setanah air yang mendukung pasangan Capres Nomor 1 Prabowo-Hatta supaya bersama-sama mengawal sidang perdana dan seterusnya untuk sengketa pemilihan presiden yang akan dimulai pada 6 Agustus 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Kedua, bahwa berdasarkan Dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah terjadi ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilpres yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lebih dari 7 (tujuh) provinsi di Indonesia.

"Ketiga, bila tak ada ketimpangan di dalam proses penghitungan suara maka kami berkeyakinan bahwa pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara 50,25 persen atau 67.139.153 suara," kata Kivlan.

Keempat, berdasarkan rekap C1 yang dimiliki tim sukses Prabowo-Hatta ada 21 juta suara pemilih untuk pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta yang diselewengkan dan dihilangkan.

Keempat, KPU telah membuka kotak suara tanpa izin dari MK itu sudah merupakan bukti bahwa ada sesuatu ketimpangan yang telah terjadi.

"Keenam, memohon kepada para Hakim MK agar bisa mengambil keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun," katanya.

Kivlan diakhir pernyataan menegaskan, semua yang dilakukan demi untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk Indonesia yang lebih baik di masa kini dan di masa yang akan datang.

 

SUMBER

Read More

KEPPRES 96/2000: Pintu Masuk Swastanisasi Bisnis Pencetakan Rupiah

By Mas Hendrajit

Andaikata SBY tidak menyebut-nyebut periode 1999 dalam pernyataan bantahannya terhadap berita yang mengaitkan dirinya sebagaimana dilansir WikiLeaks, pasti saya akan bingung tujuh keliling menangkap konteks dari berita WikiLeaks tersebut.

Kalaupun SBY kemudian membantah bahwa dirinya dan Megawati tak ada sangkut-pautnya dalam soal skandarl percetakan uang negara, pastinya saya maupun publik pada umumnya akan bertanya-tanya ini sebenarnya kasus yang mana sih.

Untunglah, meski belum jelas motifnya, namun SBY seakan kemudian menggiring kita untuk kilas balik kejadian pada 1999. Di era itu, pemerintahan berada di tangan duet Gus Dur-Mega.

Dan SBY sempat dua kali gabung di pemerintahan ini, pertama sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Lalu kemudian sempat juga jadi Menko Politik dan Keamanan. Jadi sebenarnya masuk akal juga kalau SBY berkelit bahwa pada masa itu dia tidak berwenang di ranah ekonomi dan keuangan.

Tapi bagaimana dengan Megawati yang waktu itu mendampingi Gus Dur sebagai Wakil Presiden?

Sewaktu bongkar-bongkar lagi tumpukan berita lama, saya mulai menangkap sektor hulu atau jantung persoalan skandal pencetakan uang ini. Dan SBY memang betul, semua ini memang harus ditelisik sejak 1999 hingga 2001.

Dalam investigasi Tabloid Detak Januari 2001, Presiden Gus Dur sempat mengeluarkan dua aturan yang saling bertentangan hanya dalam tempo satu bulan. Dan keduanya berkaitan dengan masalah pencetakan rupiah. Aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 34/2000 dan Keppres 96/2000.

Pada 7 Juni 2000, Gus Dur menandatangani PP No 34/2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia(Perum Peruri). PP 34 itu merupakan pembaharuan terhadap PP No 30/1985.

Pada bab III Pasal 3 ayat 1 disebutkan: "Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan badan usaha tunggal di bidang percetakan uang yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pencetakan uang rupiah untuk Bank Indonesia. Dengan kata lain, poin penting dalam aturan PP 34/2000 ini, Perum Peruri menjadi satu-satunya badan yang berhak mencetak rupiah.

Namun tanpa sebab dan alasan yang jelas, pada 20 Juni 2000, Presiden Gus Dur membuat Keppres 96/2000 yang isinya bertentangan dengan PP 34 tadi. Keppres 96/2000 itu mengatur tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal.

Pada halaman lampiran, terutama Lampiran IV yang menyebut daftar usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu, terdapat kejanggalan pada sub bab SEKTOR INDUSTRI. Kenapa?

Pada butir ketujuh disebutkan Industri percetakan uang wajib mendapat izin operasional dari Botasupal-BAKIN dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Maka dengan diberlakukannya Keppres 96/2000 yang misterius ini, maka semua orang berarti boleh membuat perusahaan pencetakan rupiah asalkan mendapat izin dar Batosupal-BAKIN dan mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Artinya, Peruri tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan pencetakan rupiah.

Yang misterius dari Keppres ini, bukan sekadar bertentangan dengan PP no34/2000, namun siapa sesungguhnya aktor intelektual di balik pemerintahan duet Gus Dur-Megawati kala itu?

Analisis yang berkembang kala itu, Keppres 96/2000 ini dengan sengaja dikeluarkan untuk memuluskan skenario sebuah kekuatan modal besar yang bermaksud menguasai bisnis pencetakan uang di Indonesia. Sehingga keluarnya Keppres 96/2000, merupakan pintu pembuka ke arah swastanisasi bisnis pencetakan rupiah.

Melalui skema baru industri pencetakan uang yang dipayungi Keppres 96/2000 inilah, kemudian mencuat sosok Aulia Pohan, yang dalam periode kepemimpinan BI ketika itu, merupakan salah satu deputi Senior Bank Indonesia. Belakangan Pohan, merupakan besan dari Presiden SBY.

Apa gara-gara sosok ini kemudian SBY namanya disangkut-pautnya dalam berita yang dilansir WikiLeaks? Entahlah. Yang jelas, Pohan kala itu diindikasikan mendukung PT Pura Binaka Mandiri, untuk memenangkan tender sebagai perusahaan pembuat kertas uang.

Indikasi keterlibatan Aulia Pohan semakin menguat dengan adanya fakta bahwa sebagai Deputi Senior BI, Pohan membawahi masalah pengadaan dan pemasaran uang. Sehingga urusan tender untuk pemasokan kertas, berada dalam wewenang Pohan.

Bagaimana kemudian mengaitkan peran Pohan dalam kaitan dengan skema privatisasi Pencetakan Rupiah yang sumbernya dari kantor kepresidenan?

Investigasi Tabloid Detak Januari dan Februari 2001, mengindikasikan adanya keterlibatan Kantor Setwapres yang muaranya tertuju pada Bambang Kesowo, orang dekat Megawati.

Ketika Mega jadi presiden menggantikan Gus Dur, Kesowo ditunjuk Mega sebagai Menteri Sekretaris Negara(Mensesneg). Dan sejak itu, jaringan birokrasi Setneg sepenuhnya dikuasai oleh kliknya Kesowo, yang pada era Suharto, merupakan binaan Sudharmono dan GinandjarKartasasmita.

Konteks investigasi Detak kala itu memang sebatas mengungkap praktek tender yang tidak fair sehingga menguntungkan PT Pura, namun kalau dikembangkan kasus ini, sebenarnya skema Kepres 96/2000 inilah yang kemudian membidani lahirnya PT Pura PT Pura lainnya, yang bukan tidak mungkin, kasus korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia.

Yaitu Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia, juga merupakan buah dari skema swastanisasi pencetakan uang yang sudah dibukakan pintunya lebar lebar melalui Keppres 96/2000 tersebut.

Hal ini bisa kita lihat, ketika PT Pura akhirnya dimenangkan tendernya oleh Aulia Pohan yang merupakan Deputy Senior BI bidang pengadaan dan pemasaran uang, ternyata juga ada beberapa perusahaan asing yang ikut bertarung mendapatkan tender. Seperti Crane & Co(USA), Louisenthal GmbH(Jerman), Portals Limited (Inggris), dan Arjo Wiggins SA(Perancis).

Menurut pandangan saya pribadi, skema Keppres 96/2000 ini merupakan bentuk dari aksi subversi ekonomi, bukan sekadar mentolerir liberalisasi ekonomi di Indonesia. Betapa tidak. Di Amerika Serikat saja, pecetakan uang negara dan markas intelijen di Pentagon dianggap sama strategisnya. Sehingga perlu pengaman ekstraketat.

Namun di Indonesia, Badan Intelijen justru jadi sarana berbagai kepentingan untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan swasta pencetakan uang baik swasta dalam negeri maupun asing, untuk mengelola bisnis percetakan rupiah di Indonesia.

 

SUMBER

Read More

Inti Pidato ini : Lawan !!!

Inti Pidato ini : Lawan !!!

Kita harus siap menghadapi kesulitan, kita harus siap menghadapi penderitaan. Tapi pilihannya apa, kita menyerah, apakah kita seperti budak, yang disuruh duduk, duduk, yang disuruh berdiri berdiri, disuruh tunduk tunduk, disuruh diam diam, disuruh ambil air ambil air, atau, kita bangsa yang terhormat, bangsa yang mengerti membela haknya, membela hak-hak rakyat.

Saudara-saudara

sekalian, kekuatan kita besar, kita kemarin dicurangi karena itu, marilah kita susun barisan kita kembali, susun kekuatan kita kembali, dari orang ke orang.

Susunlah kekuatanmu, lima orang demi lima orang, nanti sepuluh orang demi sepuluh orang, adakan diskusi, bahas dirumah masing-masing, atur pada saat nanti kita akan umumkan bagaimana perjuangan kita, yang jelas pilihannya ada dua, berdiri terhormat sebagai bangsa ksatria atau tunduk selamanya sebagai bangsa kacung, bangsa budak, bangsa yang lemah, bangsa yang bisa dibeli, bangsa yang bisa disogok. Plihannya ada di hati kita masing-masing.

Saya tidak tahu, dari 8 juta sahabatku, berapa yang terus bersama saya, saya mohon turunlah, jawab kepada saya, sehingga saya tahu, siapa yang akan berjuang berjuang bersama saya, sampai titik darah penghabisan, atau mereka yang akan melihat dari pinggir, saya pun tidak masalah.

Terimakasih, ini belum akhir dari sebuah perjuangan, ini baru awal dari perjuangan kita. Merdeka, Wassallam WR WB.

Sumber di media online :
http://www.aktual.co/politik/191711prabowo-susun-kekuatan-kita-lawan

Sumber Pesan Video 25 Juli 2014 di Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=S9pfcbCzprU

Sumber Pesan Video 25 Juli 2014 di FB Prabowo Subianto :
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152225806161179&set=vb.23383061178&type=2&theater

Baca Juga :
Presiden Terpilih KPU tidak akan menjadi Presiden Terlantik :
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152225806161179&set=vb.23383061178&type=2&theater

Tak Ada Lagi Kredibiltas KPU Yang Akan Tersisa
Friday, July 25, 2014
http://www.spektanews.com/2014/07/tak-ada-lagi-kredibiltas-kpu-yang-akan.html

Pemenang itu seharusnya bahagia dan gembira. Bukan ketakutan dikejar-kejar kesalahannya sendiri :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=555478197896916&set=a.261473300630742.53553.100003042216114&type=1&theater

SUMBER

Read More

Mengapa kubu jokowi berisik?

Ini adalah rangkaian analisis singkat mengapa kubu Jokowi masih ramai & berisik. Logikanya, seandainya mereka yakin menang secara jujur, mereka dan Jokowi tinggal duduk manis untuk menunggu pelantikan.

Kenyataannya, saat ini terlihat upaya-upaya yang sangat masif melalui media yang bertujuan untuk:

a) Memecah belah koalisi Merah Putih
b) Menyulut emosi pendukung Prabowo agar lepas kendali dan bisa dituduh makar

Penyebabnya juga 2 hal:

a) Pilpres 2014 tidak jujur, mereka takut kecurangan terbongkar di MK!

b) Kalau toh tidak dianulir oleh MK, Jokowi tidak bisa dilantik oleh parlemen yang lebih dari 60%, beranggotakan Koalisi Merah Putih yang berpotensi menolak pelantikan, dengan dasar proses pilpres 2014 yang cacat & penuh kecurangan!

Siapa yang jujur dan benar tidak akan ada rasa takut, sebaliknya kalau ada rasa khawatir artinya tidak benar dan tidak jujur, dia akan berlaku gaduh serta berisik agar tidak ketahuan.

By Ferriandy Chianiago @_andy_ch

Sumber

Read More

Ungkap Kebohongan Wiranto Terkait Penculikan Aktivis, Pendiri Hanura Elza Syarif Akhirnya Dipecat

intriknews.com Salah satu pendiri Partai Hanura, Elza Syarief dipecat dari partainya. Dukungan Elza terhadap calon Presiden Prabowo Subianto diduga menjadi penyebab pemecatan tersebut.

Dihubungi secara terpisah, Elza Syarief yang juga seorang pengacara kondang itu mengaku telah diberhentikan secara sepihak oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto pada 24 Juli Juli lalu.

"Salah satu dasar pemecatan karena saya melakukan konpres yang meluruskan pernyataan pak Wiranto di Bawaslu," katanya saat dihubungi VIVAnews, Minggu 27 Juli 2014.

Elza menjelaskan, saat itu Wiranto di panggil ke Bawaslu atas dugaan kampanye hitam. Saat Bawaslu menurut Elza, Wiranto mengeluarkan pernyataan yang tidak tepat terkait DKPP dan Penculikan aktivis.

"Saya melihat pernyataan itu berbahaya. Saya melakukan konfrensi pers untuk meluruskan itu. Namun akhirnya justru saya diberhentikan," katanya.

Oleh karena itu, ia dicopot secara permanen dari Hanura, dimana isi surat tidak hanya menyebutkan pemberhentian Elza dari jabatannya di partai, namun isi surat menyebutkan dirinya diberhentikan sebagai anggota partai.

Elza menolak pemberhentianya bila dikaitkan dengan posisinya sebagai kuasa hukum Prabowo-Hatta yang menggugat KPU RI ke Mahkamah Konstitusi. Bagi Elza, posisinya dalam tim hukum tidak ada kaitan dengan partai.

"Saya profesional dalam tim hukum Prabowo-Hatta. Tidak ada kaitan dengan partai. Saya bersedia menjadi tim setelah dihubungi oleh pak Hashim dan Fadli Zon," jelasnya.

Ia yakin tim hukum Prabowo-Hatta bisa memenangkan gugatan di MK. Kayakinannya berdasarkan bukti berupa data yang dimiliki dan pengalaman PKS memenangkan gugatan di MK.

Gema dukung pemecatan

Gerakan Muda (Gema) Hanura, organisasi otonom di bawah Partai Hanura, mendukung sepenuhnya langkah pemecatan Elza Syarief dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Hanura.

Ketua Umum Gema Hanura Erik Satrya Wardhana menegaskan ada tiga pertimbangan prinsipil sehingga langkah partai memecat Elza Syarif itu dapat dibenarkan, yakni pertimbangan politis, organisasional serta menjaga wibawa partai.

Secara politis, kebijakan partai mendukung pasangan capres/cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla didasari atas pertimbangan programatik dan aspek-aspek lain melalui proses panjang dan matang. Sehingga, keputusan tersebut harus diperjuangkan oleh seluruh kader agar pasangan yang diusung dapat menang.

"Yang bersangkutan justru bermanuver dengan melakukan tindakan melawan kebijakan partai secara terbuka, dengan mendukung capres/cawapres yang tidak didukung oleh Partai Hanura," kata Erik dalam rilis yang diterima VIVAnews, Minggu 27 Juli 2014.

Menurut Erik, jangankan sebuah partai politik, paguyuban atau organisasi perkumpulan pun kalau ada anggota yang bersikap tidak sejalan dengan garis kolektif, sudah pasti masuk dalam kategori menyimpang.

"Dalam konteks ini, Elza Syarief kami anggap telah menyimpang secara politis," ujar Ketua Fraksi Partai Hanura.

Sementara pertimbangan organisasionalnya, lanjut Erik, sebagai organisasi yang memperjuangkan cita-cita melalui jalan politik, Partai Hanura berusaha menghimpun dan menyerap berbagai kontribusi khususnya gagasan dan perspektif dari seluruh kader.

Dengan demikian, mekanisme demokratis dalam internal organisasi diterapkan untuk mengatur agar gagasan-gagasan dari kader yang merupakan aset penting itu dapat menjadi satuan gerak dalam tindakan bersama.

Langkah Elza Syarif yang menurut Erik menyimpang secara politis itu, telah direspon secara organisasional oleh partai dengan memfasilitasi sebuah forum melalui Badan Kehormatan.

"Namun melaui forum terhormat itu, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan. Tindakan itu, dalam tradisi demokratis yang berlaku di internal  Partai Hanura, berarti sebuah pengangkangan organisasi," ujar Erik.

"Sehingga menurut mekanisme yang berlaku satu-satunya pilihan yang tersedia bagi partai adalah dengan mencabut keanggotaan atau pemecatan,” Erik menambahkan.

SUMBER

Read More

Ini Alasan Rahmawati Tolak Pilpres

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Rahmawati Soekarnoputri menduga banyak intervensi asing selama proses pemilihan presiden (pilpres) dilangsungkan. Menurutnya, semua yang terjadi dalam proses pilpres merupakan grand design dari asing.

Putri presiden Soekarno itu mengatakan, indikasi intervensi asing terlihat dengan kedatangan mantan presiden Amerika Serikat Bill Clinton beberapa waktu lalu ke Indonesia. Menurutnya, hal tersebut bukan sebuah kebetulan di tengah momentum pilpres.

"Sebagai politisi saya bisa membaca dengan jernih apa yang terjadi, oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih pemimpin. Jangan sampai kedaulatan ini diberikan kepada asing," katanya di kediamannya di Jakarta, Kamis (31/7).

Rahma juga ikut menolak hasil pilpres 2014 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dugaan banyaknya kecurangan yang terjadi selama proses pilpres menjadi dasar argumentasinya.

Dia mengatakan, kecurangan itu dilakukan oleh sebagian orang hanya untuk merebut kekuasaan. "Proses pilpres banyak kecurangan yang diperlihatkan oleh anak bangsa dalam mengambil momentum kekuasan," ujar adik kandung Megawati Soekarnoputri itu.

SUMBER

Read More

SIAPAKAH PEMILIK REPUBLIK INI ?

MENANGIS ANDA MEMBACA INI…..!!

1. Siapakah pemilik republik ini ? Pribumi ! Dan mayoritas pribumi Indonesia adalah umat Islam. 87%. Apa yang terjadi pada umat Islam RI?
2. Umat Islam RI seperti buih di lautan..banyak tetapi terpecah. Mayoritas tapi tak berdaya. Pemilik negara RI tetapi tak dapat dividen ..
3. Selama masa kemerdekaan, umat Islam yang mayoritas, tak mampu mengisi posisi top level pemerintahan, tak mampu isi ruang bisnis/ekonomi
4. Pemerintah RI lalai mewujudkan kesetaraan antara kaum pribumi (mayoritas islam) dgn kaum non pribumi yg ratusan tahun dibina penjajah
5. Pada masa Orba 1966-1990, RI dikendalikan secara politik oleh Elit Katolik (CSIS cs) dan secara ekonomi oleh etnis Cina, kolaborator Orba
6. Kelompok lain yang menjadi pengendali politi RI 1966-1990 adalah elit Kejawen. Agama Jawa. Islam menjadi mayoritas paria, sudra, nista
7. Akhir Tahun 1990, mulai terjadi perubahan besar thdp arah dan orientasi kebijakan Presiden Suharto dan pemerintah orde baru
8. Ibu Tien Suharto semula katolik masuk Islam, Pak Harto semula Kejawen Birawa, jadi mualaf. Mereka pun naik haji. Islam- negara = mesra
9. Siapa yang membawa perubahan besar terhadap sikap Suharto, Ibu Tien, Cendana dan Orba? Namanya Kapten Prabowo Subianto.
10. Kapten Prabowo Subianto, saat itu staf khusus menhankam/

pangab Benny Moerdani, dijodohkan dgn Titiek Suharto oleh Benny Moerdani
11. Maksud tersembunyi Moerdani adalah utk makin mengokohkan cengkramannya di Cendana, utk dukung rencananya jadi Presiden successor Suharto
12. Allah Maha Besar, Dia berkehendak lain. Grand Design Moerdani mengadu domba Negara Vs Islam, digagalkan Kapten Prabowo, stafsus LBM.
13. Prabowo menilai rencana keji LBM (Leonardus Benjamin Moerdani) membenturkan Islam vs Negara akan membahayakan posisi Pak Harto
14. Prabowo sekuat tenaga meyakinkan Pak Harto mengenai rencana pengkhianatan Benny Moerdani itu. Salah satu caranya, Pak Harto jadi Mualaf
15. Provokasi dan rencana LBM adudomba islam vs negara saat itu luar biasa : kasus pembantaian umat Islam Tj Priok, Talang Sari, Lampung ..
16. Rekayasa pembajakan garuda Wolya, sampai pada penerapan azas tunggal Pancasila, yg hampir memicu Islam vs negara..alhamdulillah batal.
17. Tahun 1990 - 1997 adalah masa "kemerdekaan Islam Indonesia". Sayangnya, Pak harto yg sedang mesra dan akomodir Islam dijatuhkan KG
18. Konspirasi Global (KG) berkolusi dgn elit katolik militer, sipil, konglo cina dan tokoh2 Islam (yg tak sadar) bersatu jatuhkan Suharto
19. Pada Mei 1998 Pak Harto jatuh, plus RI dirampok bankir2 cina memalui BLBI Rp 600 triliun lebih (utang & bunga). RI pun "dijajah KG"
20. RI dijajah KG via LOI IMF - RI. Semua kebijakan RI dikendalikan KG. Mulai RUU, RPP, Perpres, Permen dst, draftnya hrs diserahkan ke IMF
21. RI paska 1998 tak lebih dari negara jajahan. Hrs bayar utang IMF (US$ 32 M) dan BLBI Rp. 600 T. Plus didikte IMF
22. Barulah pada zaman Presiden SBY, IMF didepak dan diganti dgn World bank. Sekurang2nya, WB tdk se imperialis IMF. Syarat2 lebih lunak
23. Meski begitu, utang BLBI Rp 600 Triliun belum lunas. Baru lunas via APBN setelah 2032. Negara, bangsa, rakyat RI yg menanggungnya semua
24. Kemana Bankir2 Cina penggarong BLBI itu? Sbgn dinyatakan lunas oleh Presiden Megawati (Antoni Salim cs), sbgian BURON ke Luar Negeri
25. Upaya KPK utk menyeret dan menuntaskan pada buronan Bankir Cina bejat koruptor BLBI ini, gagal ketika Antasari Azhar ditangkap. Dijebak.
26. Rencana bankir2 cina koruptor BLBI Rp 600 triliun menghapus delik pidana pada skema BLBI dgn menyuap jaksa UTG digagalkan Antasari Azhar
27. Akibanya, antasari azhar gantian dihabisi mafia BLBI dan mafia hukum dgn fitnah pembunuhan thdp Nasrudin. How poor antasari Azhar ..
28. Sebenarnya, PK antasari azhar bisa dikabulkan MA, tetapi sayangnya MA yang dikendalikan Genk Makassar & JK, cegah kebebasan Antasari A
29. Sbg kompensasi keberhasilan JK membatalkan kemenangan PK antasari azhar, bank Bukopin entah bgmn caranya jadi milik JK & aksa mahmud
30. Setelah 15 thn reformasi, Pribumi, umat Islam, bangsa & negara Indonesia ini tdk sadar akan dihabisi/dirampok lagi oleh KG. Dijajah lagi
31. Kali ini konglomerat2 cina RI, bankir2 koruptor BLBI, china connection dunia, plus KG berupaya merebut kendali kedaulatan RI via PROXY
32. Rencana penjajahan baru kedaulatan RI ini sdh disiapkan 2006-2008 lalu. Didukung AS, RRC, Timor Leste, Australia, Spore, Israel, Canada
33. Rencana mereka mulai dijalankan pada pilgub DKI Jakarta 2012. Proxy KG - Aseng - Antek ini adalah Joko Wododo & Ahok. Sukses !!
34. Sejak Pilgub DKI 2012 lalu kami sdh tahu rencana KG-asing-aseng antek mau jajah RI via proxynya Jokowi-ahok. Kami ungkap di twitter
35. Tetapi, KG-asing-aseng-antek ini luar biasa. Mereka sdh kuasai 87% media, kuasai 90% ekonomi RI, bayar tokoh2/akademisi/pengamat pelacur
36. Mereka mendominasi opini dan membentuk persepsi publik, rakyat RI. Hasilnya ? Proxy (boneka) mereka Jokowi-ahok jadi nabi suci surgawi
37. Sementara itu umat Islam& pribumi RI terpecahbelah. Sebagian krna tidak tahu, sebagian lagi krna mabok uang dan kekuasaan. Innalilahi ..
38. Mayoritas Katolik dan Kristen fundamentalis malah tergoda mendukung Jokowi-ahok yang mereka pikir dapat perjuangkan kepentingan mereka.
39. Penilaian mereka pada Jokowi-ahok itu salah. Karena kali ini Jokowi ahok lebih merupakan boneka RRC-AS-Rusia-Australia-Spore-Israel dst
40. Dan lebih dari segala2nya, Jokowi-ahok adalah boneka ciptaan James Riady, tokoh utama skandal Lippogate di AS, agen intelijen RRC
41. James Riady pasti akan prioritaskan kepentingan RRC (dan juga AS via Arkansas Connection) jika bonekanya : Jokoiw -ahok berkuasa
42. Dan bagi JR, RRC serta KG, mereka tdk mengenal agama. Mereka tdk mengenal tuhan. Otak mereka hnya kepentingan dan penguasaan atas NKRI
43. Jokowi dipilih KG sbg Proxy atas jasa hendro priyono dan Luhut P yg "menjual" Jokowi ke AS - RRC sejak 2006. Pejabat2 AS bolak2 ke Solo
44. Hendro dan Luhut jual Jokowi ke AS dan RRC. Awalnya secara langsung. Tdk efektif. Akhirnya melalui James riady, si agen intelijen RRC
45. Status JR agen CMI ( China Military Intelligence) sdh lama terungkap paska Lippogate. Fakta2 investigasi AS membuktikan JR agen RRC
46. Ini bukti otektik Kementerian Kehakiman AS, mengenai siapa JR dan vonis yg dijatuhkan AS thdp JR cs (Lippogate) justice.gov/opa/pr/2001/Ja…
47. BUKTI James Riady, divonis bersalah, ia tetap jadi sohib Clinton. Tanpa JR cs Clinton mustahil jadi Presiden AS ontology.buffalo.edu/smith/clinton/…
48. Eratnya hubungan pribadi JR-Clinton sbbkan peta politik dunia berubah. RRC-AS menjadi mesra. Presiden RRC diundang khusus ke Rumah Obama
49. Clinton adalah orang yang paling berpengaruh di AS (survey CNN Maret 2014). Clinton adalah mentor Obama. Clinton sohib karib James Riady
50. Fakta demikian menyebabkan rencana KG utk kuasai dan kendalikan RI menjadi terbuka lebar. NKRI terancam. Jokowi-ahok pion KG-Aseng-antek
51. Sementara itu pribumi terpecah belah. Syuur sendiri. Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Islam, Kejawen, dst tak sadar dimanfaatkan KG.
52. Komunitas Cina RI, entah sadar atau tidak, mendukung penuh rencana elit cina RI utk kuasai dan kendalikan RI melalui proxy (Jokohok)
53. Seperti diucapkan penasihat militer Presiden RI Jend Purn Jusuf Iskan : "dahsyat, komunitas cina begitu solid dan bersatu dukung Jokowi"
54. Kenapa Jokowi? Kenapa Ahok? Semua bermula dari mimpi hendroprioyono jadi presiden dgn tunggangi Global War To Terorisme by USA
55. Hendro yg mimpi dapat dukungan dan bantuan sumber daya politik dari AS, menunggangi Perang Global terhadap Terorisme dgn cara licik
56. Sebagai Ka BIN ia menciptakan "terorisme Islam RI" berpusat di Solo. Meledaklah Bom Bali 1 & 2, bom kedubes Ausie, BEJ dst ..rekayasa
57. Rencana busuk Hendro akhirnya terungkap, AS tahu ada yg ga beres terkait "terorisme islam RI"..bom2 peledak terlalu canggih, milik Barat
58. Hendro gagal dapat support AS, meski begitu ia difasilitasi menjadi "asset" Australia. Rencana Hendro berganti, dia jual boneka (Jokowi)
59. Sejak 2006, Jokowi dijual Luhut dan Hendro ke RRC dan AS cs. Digambarkan sbg sosok Islam abangan yg pantas jadi RI-1 ke depan
60. Knp Hendro - Luhut berani bertaruh mimpi mereka dgn jualan jokowi? Karena mereka tahu rahasia besar Jokowi yg jadi "sandera" bagi Jokowi
61. Yakni : Joko Widodo terlibat PKI. Ayahnya Widjiatno adalah Komandan OPR (Operasi Perlawanan Rakyat) satgas PKI Boyolali
62. Ibu Jokowi adalah Sudjiatmi , kader Gerwani dan didik langsung oleh Sulami Sekjen Gerwani. Widjiatno -Sudjiatmi kader utama PKI Boyolali
63. Widjatno - Sudjiatmi diduga termasukpara pelaku pembataian umat Islam Giriroto 1 Okt 1965 dulu. Mereka lari paska RPKAD/TNI tumpas PKI
64. Jokowi terlibat PKI tdk semata2 karena kedua orang tuanya PKI. Tetapi juga dgn intensnya Jokowi ikut dlm latihan/pendidikan kader PKI
65. Pada tahun 2008, sbg bagian dari pendidikan paham komunis di RRC - Rusia, Jokowi sempatkan diri ziarah ke makam tokoh Komunis rusia
66. Jokowi lagi nyekar ke Makam Boris Yeltsin, Tokoh Komunis Radikal Rusia pada 2008 lalu >>
67. Jokowi selama jadi walikota solo, bolak balik ke RRC - Rusia dgn kedok kunjungan Forum World Heritage
68. Siapa Jokowi Sebenarnya? kom.ps/AFkF63 "JokowiPKI
Kenapa otak rakyat RI mudah dikibuli media2 pelacur KG-aseng-antek?
69. Terlalu banyak BUKTI Jokowi adalah kader PKI, demikian juga ayahnya Widjiatno (yg diganti dgn nama Noto Mihardjo utk kelabui rakyat RI)
70. Siapa Sudjiatmi? Kader Gerwani. Siapa Miyono ? Om Jokowi kader Pemuda Rakyat. Mereka semua asal Giriroto, Boyolali, BASIS PKI !
71. Fakta Jokowi PKI itulah menyebabkan banyak jenderal2 TNI AD purnawirawan berada dibalik dan mendukung Jokowi. Lho ? Kok ? Kenapa?
72. Mas Joko si Klemer (panggilan Jokowi di Tirtoyoso) dianggap para jendral purn itu nanti tdk akan berkutik dan bisa dikendalikan mereka
73. Semua BUKTI Jokowi PKI disimpan hendropriyono dan "Heru Besar" eks pejabat BIN Jateng. Lalu, dibuat riwayat hidup palsu Jokowi sbg ganti
74. Mereka lupa, tdk sadar. Begitu Jokowi jadi Presiden, bukan mereka yg kendalikan Jokowi 100%. Bukan jg Megawati atau Jusuf Kalla. BUKAN !
75. Jokowi begitu dilantik jd presiden (jika menang di MK, meski peluangnya tipis), yang kendalikan Jokowi adalah RRC- AS via James Riady cs
76. Sekarang saja, sdh sulit bagi Luhut, Hendro, Mega, JK, Try Sutrisno cs mengendalikan Jokowi. Dia adalah "asset KG". RRC-AS pengendalinya
77. RI akan jadi bancakan lagi. SDA habis dirampok dikuras KG. Utang BLBI blm lunas, kekayaan Ri dihisap sampai kandas. NKRI dipecahbelah
78. Tinggalah pribumi gigit jari, setelah RI merdeka hnya nikmati masa jaya 7 tahun saja (1990-1997), sisanya, pribumi Ri jadi warga paria
79. Begitu halus, licik, cerdik sekaligus keji rencana KG-aseng-asing-antek menjajah RI. Kok bisa? Karena kita tdk belajar dari Malaysia !
80. Dilema Melayu : Komunis Cina Ingin Dirikan Negara Cina di Melayu. Kini di Tanah Indonesia gebraknews.com/2014/08/dilema… (Mahatir Muhammad)
81. Utang BLBI Rp60 Triliun, BCA hanya Dijual Pemerintah Rp5 Triliun: gebraknews.com/2014/07/diutan… (RI saki jiwa? Atau dikuasai Mafia Cina?)
82. Inga ! Inga ! >> BCA Grup Rekan Kolusi Korupsi dan Donatur Terbesar Jokowi gebraknews.com/2014/07/bca-gr… (kasus Videotron Manahan Solo)
83. Jokowi antek KG dalam mengAdudomba Umat Beragama di Indonesia gebraknews.com/2014/07/jokowi…
84. Akar Masalah Perselisihan Melayu - Cina gebraknews.com/2014/07/dilema… Malaysia sadar tahun 1969. RI ga sadar !!!
Banguuuun !!
lawaaaan !!
85. Presiden SBY Tegaskan Akan Kawal Sengketa Pilpres di MK gebraknews.com/2014/08/presid… . MK masuk angin. Ketua MK adik timses Joki PKI
86. Ya begini jika PKI nyamar Islam >> Ditegur Cara Wudhu Jokowi Salah, Sekda Dimarahi shar.es/LYxNz v kok umat Islam RI bego?
87. Ini 62 janji Jokowi Yang Tak Bakal Dipenuhi wp.me/p3Ork5-lx via plus 71 janji masa kampanye pilpres 2014. Semua hanyalah dusta

SEBARKAN INI KEPADA SELURUH RAKYAT INDONESIA..!!

 

SUMBER

Read More