NAVIGASI

Tampilkan postingan dengan label Kebocoran negara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kebocoran negara. Tampilkan semua postingan

Kamis, 18 Desember 2014

MUBYARTO: ILMU EKONOMI YANG KITA AJARKAN KELIRU


By Tarli Nugroho

::: [Petikan pendek ini dicuplik dari wawancara panjang dengan Mubyarto sebagaimana dimuat dalam buku Dumairy & Tarli Nugroho, “Ekonomi Pancasila: Warisan Pemikiran Mubyarto” (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014). Wawancara dilakukan oleh Tarli Nugroho, Fauzul A. Muhammad, Indarti Yuni Astuti, dan Karlina pada 29 Mei 2003] :::

Bermula di awal tahun 1980-an, gagasannya mengenai Ekonomi Pancasila mengundang polemik. Karena keberaniannya menawarkan gagasan, yang diklaimnya alternatif, tak urung ia kerap dicap sebagai ekonom “ngawur”, karena pikiran-pikiran
nya dianggap normatif. Tak cuma itu, ia pun dituduh punya maksud politis tertentu dengan gagasan Ekonomi Pancasila-nya, sampai-sampai Presiden Soeharto, kala itu, ikut mengomentari gagasannya.

Kini, di jaman yang acap disebut era Reformasi ini, ayah empat orang anak yang meraih gelar profesor di usia muda ini dengan cukup leluasa mengembangkan gagasannya mengenai Ekonomi Pancasila melalui pusat studi yang baru saja didirikannya. Kini ia tak perlu takut lagi dituduh macam-macam.

Dan keberaniannya memang tak pernah surut. Di saat sebagian besar orang merasa alergi mendengar kata “Pancasila”, ia sebaliknya justru semakin percaya dengan ide itu. Ide-idenya yang dulu dianggap sepi oleh banyak pengamat, kini sedikit demi sedikit menuai hasilnya. Semakin banyak kepala daerah yang mengundangnya untuk membantu pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Sejumlah ekonom muda yang dianggap sepemikiran ia ajak untuk menghidupkan Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP), yang didirikannya persis pada peringatan Satu Abad Bung Hatta.

Seakan ingin menjawab keraguan sebagian orang akan gagasannya, ia lantas menggandeng seorang ekonom Amerika, Daniel W. Bromley, untuk menulis sebuah buku, “A Development Alternative for Indonesia” (2002). Tidak berhenti di situ, pada saat proses pembahasan amandemen Pasal 33 UUD 1945, ia bersama dengan M. Dawam Rahardjo menyatakan mengundurkan diri dari Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Pangkal mulanya adalah usulan penghapusan asas kekeluargaan oleh sebagian besar anggota tim yang dipimpinnya, yang ia rasa sudah mengkhianati ideologi bangsa.

Begitulah, meski sudah pensiun sebagai guru besar, semangatnya tak pernah surut. Sebuah perbincangan yang bertenaga di kantornya membuktikan itu. Tiga jam lebih ia luangkan untuk berbincang, pada 29 Mei 2003. Berikut petikannya.

>>> SEBENARNYA, BAGAIMANA KONSEP EKONOMI PANCASILA YANG SERING ANDA TAWARKAN ITU?

Ekonomi Pancasila itu ekonomi pasar yang mengacu pada setiap sila Pancasila. Kalau kita jabarkan sila-sila Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu artinya ekonomi harus mendasarkan diri pada moral, karena Tuhan-lah sesungguhnya yang menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil, menganggap sama semua manusia, satu dengan yang lain tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan atau hak yang lebih tinggi.

Lalu persatuan Indonesia, ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi, bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan nafas nasionalisme. Contohnya adalah ketika kita memutuskan cerai dengan IMF (International Monetary Fund), itu sebenarnya menguntungkan ekonomi Indonesia. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini adalah prinsip demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang, meski dia itu miskin ataupun lemah, tetap harus diikutsertakan dalam tiap pembuatan kebijakan. Lalu yang terakhir, keadilan sosial, ini sudah jelas yang dituju.

Jadi, kalau lima sila itu kita peras secara analitis, sila pertama dan kedua itu menjadi dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan; sila tiga dan empat itu caranya, berupa nasionalisme yang demokratis; lalu sila kelima itu adalah tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persis seperti cerita tata, titi, tentrem, kerta raharja, benar-benar adil dan makmur.


>>> APA YANG SELAMA INI MENDORONG ANDA BEGITU GIGIH UNTUK MEMPERJUANGKAN EKONOMI PANCASILA?

Waktu pulang dari Amerika saya yakin, saya merasa berdosa karena telah mengajarkan ilmu ekonomi yang keliru kepada mahasiswa. Mahasiswa saya diajari ilmu ekonomi yang bukan ekonomi Indonesia, tapi ilmu ekonomi Amerika. Kalau diklasifikasikan, dosanya itu saya pisahkan menjadi tiga.

Dosa pertama, ekonomi yang kita ajarkan itu selalu mengacu pada buku Adam Smith, Wealth of Nations (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, terbit pada 1776—Red.). Padahal dalam bukunya yang pertama, The Theory of Moral Sentiments, yang ditulis 17 tahun sebelumnya (1759), berbeda sekali isinya. Dalam buku pertama, Smith mengatakan bahwa manusia adalah homo socius, sedangkan pada buku kedua ia menulis bahwa manusia adalah homo economicus. Nah, yang diajarkan pada mahasiswa kita adalah bahwa manusia itu hanya homo economicus. Ini ‘kan dosa. Sehingga semua mahasiswa ekonomi kemudian mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, padahal tidak! Itu hanya di buku kedua Smith, sedangkan buku pertama mengajarkan bahwa manusia adalah homo socius, yang hidup bersama, yang mementingkan moral, tidak mengejar kepentingan ekonomi semata, tidak selfish.

Jadi, seharusnya dua buku itu diajarkan secara bersama, bahwa manusia adalah homo socius dan homo economicus, tidak seperti sekarang ini yang diajarkan hanya buku kedua.

Kemudian dosa kedua adalah pembedaan ilmu ekonomi dalam dua bentuk, yaitu ekonomi normatif dan ekonomi positif. Nah, yang kita ajarkan selama ini adalah ilmu ekonomi yang positif. Jadi yang normatif, yang das sollen itu nggak perlu. Persoalannya, yang positif (das sein) dalam buku-buku ekonomi Amerika itu ketika diterapkan di sini tidak lagi das sein, tapi das sollen. Artinya, harus dilihat dulu apakah contoh-contoh dari buku Amerika itu cocok untuk diterapkan di Indonesia atau tidak.

Jadi, das sein itu harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia lewat penelitian-penelitian. Sehingga, sebenarnya ekonomi positif dengan ekonomi normatif itu sudah tidak perlu lagi dibedakan, karena pada akhirnya ilmu itu harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakatnya. Makanya 62% mahasiswa Harvard mengatakan bahwa perdebatan positif dan normatif itu tidak perlu lagi dilakukan. Lha, kok kita malah masih membeda-bedakannya?!

Lalu dosa ketiga, guru-guru Indonesia yang pulang dari luar negeri kebanyakan hanya mengajar secara deduktif, bersifat text book, sedangkan metode induktif tidak pernah dilaksanakan. Sehingga, banyak hal yang harus dirombak dalam buku dan pengajaran ekonomi kita. Seperti di SMP (Sekolah Menengah Pertama) misalnya, yang namanya rumah tangga itu diajarkan semata-mata hanya bisa menjadi konsumen. Padahal, itu ‘kan tidak benar. Itulah yang harus kita luruskan. Terus teori yang menyebutkan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, itu juga ‘kan keliru, membuat manusia menjadi serakah.

(Mubyarto lantas membacakan beberapa terjemahan ayat Al-Quran, sebagai bukti kontradiksi teori tersebut dengan ajaran agama yang dia yakini. Ia juga menerangkan kontradiksi itu juga terjadi dengan ajaran agama-agama lain).

Jadi, bisa dikatakan teori neoklasik itu anti-agama. Dosa-dosa itulah yang ingin saya tebus, di antaranya dengan mendirikan Pustep (Pusat Studi Ekonomi Pancasila) ini.

>>> SEBELUMNYA ANDA ‘KAN ORANG YANG BERADA DI LUAR PAGAR, BERSEBERANGAN DENGAN PEMERINTAH. KENAPA PADA 1993 ITU BISA MASUK KE LINGKARAN KEKUASAAN, JADI MESRA BEGITU?

Pada waktu itu ‘kan menterinya Pak Ginandjar Kartasasmita, dia itu teman dekat saya waktu di MPR. Setelah dilantik menjadi menteri, sorenya dia telpon saya. Dia tanya, Pak Muby mau nggak membantu saya melaksanakan program yang kita susun di MPR dulu. Nah, agar konsep ekonomi rakyat dan sebagainya itu sampai ke presiden, ya harus lewat orang-orang seperti Pak Ginandjar itu. Sebab, kalau di departemen lain ‘kan ekonomnya betul-betul dari Barkeley Mafia.
Sebenarnya kami yang di Bapennas itu ‘kan bukan pelaksana ekonomi. Makanya program IDT itu menjadi perkecualian dari kebijakan ekonomi, sebab ekonomi yang di luar itu tetap tidak berubah, tetap dipercayakan pada pasar, tetap memihak pada konglomerat.

Saya di Ekuin sampai Habibie diganti, jadi lima tahun. Waktu presidennya Gus Dur, saya tahu yang akan jadi menteri dan ketua Bappenas itu ‘kan Pak Kwik Kian Gie. Saya sudah lama tahu kalau Pak Kwik itu pendapatnya banyak yang berseberangan dengan saya, meskipun kini saya banyak setuju dengan gagasan dia. Tapi pada waktu itu pokoknya Kwik sangat percaya dengan kapitalis, pokoknya semua harus kapitalis, sangat berbeda dengan Arief Budiman yang harus sosialis.Saya ‘kan kebetulan bukan orang yang percaya pada kapitalisme ataupun sosialisme, tapi saya percaya pada Sistem Ekonomi Pancasila.

Semisal, dulu Pak Kwik bilang kalau dua puluh orang masing-masing punya uang dua puluh juta, itu sudah boleh mendirikan koperasi. Nah, saya bilang, kalau punya uang dua ratus juta itu lebih baik mendirikan perusahaan saja. Jadi pengertian koperasi Pak Kwik itu keliru. Koperasi itu untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak berdaya agar menjadi berdaya. Kalau orang kaya itu jangan mendirikan koperasi, mendirikan perusahaan saja.

Jadi, daripada Pak Kwik yang memecat saya, lebih baik saya saja yang pergi. Meski di kemudian hari saya tahu, Pak Kwik ternyata menanyakan keberadaan saya, kenapa saya kok dibolehkan pulang, padahal masih dibutuhkan di sana.

>>> KALAU KITA MELIHAT KE BELAKANG, SEBENARNYA SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI KITA ITU DULU BERSIFAT SOSIALIS, SEPERTI BUNG HATTA, LALU KEMUDIAN SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO. TAPI KENAPA KEMUDIAN KITA CENDERUNG MENJADI LIBERAL?

Tetapi liberalnya itu setelah kita prihatin lho, setelah harga minyak jatuh pada tahun 1981. Sebelum itu ‘kan ekonomi kita bersifat etatis. Karena negara menguasai penjualan minyak, melonjaknya harga minyak pada awal 1970-an membuat negara menjadi kaya. Karenanya banyak pemodal yang ingin berinvestasi di Indonesia. Tetapi setelah harga minyak jatuh pada tahun 1982, kita itu mulai prihatin. Pertumbuhan ekonomi hanya 2,2% waktu itu. Maka pemerintah kita berpikir, “Kalau begini terus kita harus mengundang swasta untuk berinvestasi.”Lalu swasta nasional diberi kesempatan lebih dahulu untuk berinvestasi, baru modal asing. Nah, tanggal 1 Juni 1983 itu awal dari deregulasi, kemudian dilanjutkan dengan Pakto (Paket Oktober, paket kebijakan deregulasi jilid dua—Red.) 1988. Bank-bank boleh meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito.

Pada tahun 1988 itu orang-orang yang punya uang lebih dari 5 miliar boleh mendirikan bank. Makanya kemudian bank-bank tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Dari jalan Solo sampai jalan Sudirman itu, ini guyonan, dulu kalau kita melempar batu bunyinya “duk…duk…duk!”, maka pada tahun 1988 bunyinya jadi “bang…bang…bang!” karena demikian banyaknya jumlah bank. Bayangkan, dalam tujuh tahun naik tiga kali lipat, dari 70 menjadi 240. Ketika krisis, jumlah itu banyak berkurang. Jadi betul kalau orang asing mengatakan di Indonesia itu terlalu banyak jumlah bank. Saya mengatakannya lebih spesifik, bukan hanya terlalu banyak bank, tapi terlalu banyak bank yang tidak diawasi, nggugu karepe dhewe (semaunya sendiri—Red.). Karena tidak diawasi, mereka lalu sibuk mengumpulkan uang dari masyarakat, tapi tidak pernah memberikan kredit pada masyarakat. Uangnya digunakan untuk mengembangkan perusahaan pemilik bank itu sendiri. Jadi, sebenarnya mereka hanya menyedot uang masyarakat untuk kepentingan pribadi. Mereka inilah yang kemudian saya sebut sebagai bank tipuan.

>>> JADI, JELASNYA, KALAU BISA DIKATAKAN SEBAGAI “PENYIMPANGAN”, PENYIMPANGAN ITU TERJADI MULAI KAPAN?

Sejak mulai tahun 1967-1968 itu kita sudah mulai menjauhi sistem sosialis, sebab Ketetapan MPRS No.23 itu mengamanatkan pembaharuan kebijakan ekonomi, terutama berkaitan dengan kata demokrasi ekonomi. Lalu, tahun 1973 terjadi hal yang menarik. Waktu itu ‘kan kita lagi prihatin, kok tiba-tiba ditolong oleh Yang Maha Kuasa dengan kenaikan harga minyak. Itu yang menyebabkan kita jadi etatistik.

Nah, etatistik kalau dikawinkan dengan liberal, ya menjadi modal asing, yang kemudian berkembang menjadi persekutuan antara pejabat dengan konglomerat. Konglomerat itu mulai berkiprah pada tahun 1974. Kebetulan waktu itu putra-putri Presiden masih kecil-kecil, walaupun ada kroni-kroni di luar itu. Nah, tahun 1988 itu Tutut, Bambang, Sigit, sudah mulai dewasa. Sejak saat itu KKN lebih merajalela lagi, karena tidak hanya melibatkan kroni, tapi juga anak. Cina-cina itu sudah mulai dari sebelum tahun ‘83.

Persis pada waktu pidato pengukuhan tahun 1979, saya juga kebetulan sedang mengikuti angkatan kedua Penataran P4 di Kepatihan. Makanya, saya berpidato mengenai Pancasila. Pada waktu itu saya melihat, kalau pada Pelita I dan Pelita II kita konsen mengenai pertumbuhan dan berhasil, maka pada Pelita III yang menitikberatkan pada pemerataan, saya kok merasa khawatir kalau-kalau teori Barat, yang neoklasik itu nggak bisa dipakai. Artinya, teori itu hanya bisa dipakai untuk pertumbuhan saja, tidak bisa untuk pemerataan. Nah, itulah pertama kalinya saya menyebutkan kata Ekonomi Pancasila, meskipun Emil Salim sudah menyebut itu pada tahun 1966.

>>> KALAU DICERMATI, KELIHATANNYA ADA PERBEDAAN-PERBEDAAN YANG CUKUP SIGNIFIKAN ANTARA PEMIKIRAN EKONOM-EKONOM UGM, IPB, DAN UI. ADA YANG MENGATAKAN KALAU PEMIKIRAN EKONOM UGM DAN IPB ITU SAMA, YAITU AGAK BERBAU SOSIALIS. SEDANGKAN EKONOM UI ITU CENDERUNG KAPITALIS, LIBERAL, MESKI PENDIRI FAKULTAS EKONOMINYA, SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, ADALAH SEORANG SOSIALIS. KOMENTAR ANDA?

Pada waktu saya masih di Badan Pekerja MPR, Maret 2001 lalu, yang membahas amandemen Pasal 33 UUD, sempat terjadi perdebatan di Hotel Sabang (Mubyarto lalu menyebut beberapa nama ekonom muda yang tidak sepemahaman dengannya). Waktu itu ada yang mengatakan, “Pak Muby, kita nggak bisa deh mengatakan bahwa yang namanya Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi Indonesia! Pokoknya kita harus manut dengan ekonomi yang sekarang menang, sekarang jalan, yaitu ekonomi kapitalis!”

Lalu saya bilang, ekonomi kapitalis itu ‘kan aturan main. Saudara setuju tidak dengan saya kalau sistem itu dibuat oleh negara-negara yang paling maju, negara-negara yang paling kapitalis. Apakah Saudara percaya kalau sistem itu nanti menguntungkan kita? Jadi kalau sistem ekonomi kapitalis yang kita gunakan, apakah nanti akan menguntungkan kita? Pasti ada bias dengan kepentingan mereka, negara-negara kapitalis. Lebih baik ‘kan percaya pada sistem perekonomian kita sendiri.

Dulu pernah ada juga yang bilang, “If you can’t beat them, join them!” sebuah pernyataan yang betul-betul mengaku kalah sebelum berperang. Mereka teman-teman kita dari ekonomi makro Jakarta, yang memang sebagian besar dari UI. Akan tetapi ada teman kita dari UI, Sri-Edi Swasono, itu bergabung dengan kita, mendukung Ekonomi Pancasila. Tapi ya memang minoritas. Sebenarnya bukan hanya UI yang begitu, Fakultas Ekonomi UGM juga sama, tidak semua sepemahaman dengan saya. Makanya, Pustep dapat merekrut sembilan orang itu sudah sangat lumayan, karena sebagian besar memang masih meragukan apakah Ekonomi Pancasila itu ada, masih belum welcome terhadap Ekonomi Pancasila. Kalau FE UGM setuju dengan saya, pasti Ekonomi Pancasila itu sudah dikenalkan sebagai mata kuliah. Tapi sebagian besar mereka masih percaya pada teori yang berasal dari Barat.

>>> KALAU EKONOM MUDA SENDIRI ANDA MELIHATNYA BAGAIMANA?

Sebagian besar masih percaya pada ekonomi neoklasik, seperti yang mereka pelajari dari text book. Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk yang muda-muda. Sebab, persis seperti yang saya tulis di buku Alternative Development for Indonesia, yang saya karang bersama orang asing, di situ kami mengatakan bahwa ekonom-ekonom tua, yang sudah senior itu, pahamnya sudah susah diubah, karena sudah mantap. Sebab kalau diubah, apa yang akan mereka ajarkan? Wong yang mereka ketahui hanya itu kok. Tapi kalau anak-anak muda, kesempatannya untuk berubah masih sangat terbuka. Makanya, sasaran perjuangan Ekonomi Pancasila adalah anak-anak muda.

>>> DALAM SALAH SATU TULISAN ANDA, ANDA MENGAKUI BAHWA PERDEBATAN MENGENAI EKONOMI PANCASILA PADA 1981 ITU BELUM SAMPAI PADA PERDEBATAN TEORITIS, YAITU BAGAIMANA MENURUNKAN KONSEP-KONSEP IDEAL EKONOMI PANCASILA KE DALAM TEORI PRAKTIS. BAGAIMANA PERKEMBANGANNYA SEKARANG?

Tiap cabang ilmu ekonomi, atau topik ekonomi khusus, seperti misalnya perdagangan internasional, memang harus diarahkan untuk memiliki teori. Nah, bagaimana perdagangan internasional menurut Ekonomi Pancasila? Itu memerlukan dukungan dari banyak ahli ekonomi. Saya sendirian tidak mungkin bisa. Sebenarnya, teman-teman yang lain sejak dulu sudah ada keinginan untuk merumuskan itu secara detail, tapi keburu “dipukul” oleh pidato presiden pada tanggal 18 Agustus 1981. Waktu itu Presiden mengatakan bahwa tidak usah neko-neko mencari Ekonomi Pancasila dari luar. Sudahlah, dicari di dalam negeri saja. Itu ‘kan menunjuk saya dan teman-teman, seakan-akan kami itu mau membuat teori Ekonomi Pancasila yang dilihat dari Barat, karena kita semua sekolah di Amerika.

Imbas dari pidato itu adalah semua orang kemudian menganggap Mubyarto dan kawan-kawan yang dari Gadjah Mada itu ngaco, jangan digugu, lah (dituruti—Red.). Pokoknya situasi waktu itu memang berat. Pada 1981 itu, sejak tujuh tahun sebelumnya, 1973, perekonomian Indonesia itu memang blessing. Kalau pada waktu itu ada yang bilang bahwa perekonomian kita jelek, seperti yang saya katakan itu, ya memang sulit untuk dipercaya. Perekonomian sebegini bagus kok dibilang jelek. Padahal, yang kelihatan bagus itu hanya permukaannya saja. Tapi ya sudah, terlanjur begitu, jika seorang presiden sudah bicara begitu, lalu semua orang jadi takut semua, manut. Saya sebenarnya tidak takut, tapi karena saya sendirian ya sudah, akhirnya tenggelam.

Tapi kita sudah memulai ke arah itu (teori—Red.). Dalam situs, saya sudah mempublikasikan tulisan tentang teori inventasi dan pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan dari staf Pustep di luar saya, yang sembilan orang itu, serta tiga orang dari luar Yogya, seperti Sri-Edi Swasono, Dawam Rahardjo, dan Bayu Krisna Murti, juga bisa mulai merumuskan topik-topik khusus. Sony (maksudnya Revrisond Baswir, salah seorang peneliti Pustep—Red.), misalnya, sudah konsentrasi di teori privatisasi.

>>> SELAMA INI, JIKA MENILIK TULISAN-TULISAN TENTANG EKONOMI PANCASILA, BAIK YANG ANDA TULIS ATAUPUN OLEH TEMAN-TEMAN ANDA, KONSEPNYA MASIH TERLALU MENEKANKAN REKAYASA NORMATIF, BELUM MENYENTUH REKAYASA MATERIAL. PADAHAL, UNTUK ILMU KEMANUSIAAN KEDUA PENDEKATAN ITU SAMA-SAMA DIPERLUKAN.

Dulu saya belum punya jawaban, tapi sekarang saya sudah punya jawaban. Saya punya jawaban begini, teori ekonomi Barat itu positif kalau adanya di Amerika, di Inggris, dan lain-lain. Di Indonesia, ekonomi Barat itu menjadi normatif, karena belum tentu cocok dengan kultur budaya sini.

Jadi, kalau dulu Arief Budiman pernah menuduh bahwa ekonominya Pak Mubyarto itu ahistoris, itu sesungguhnya gampang sekali dibantah. Normatif itu artinya sesuai dengan norma-norma masyarakat. Tapi orang-orang ini apriori duluan pada Ekonomi Pancasila. Maunya, mereka mendukung kalau kita sudah menemukan rumus-rumus perdagangan internasional, atau rumus otonomi daerah menurut Ekonomi Pancasila. Mereka hanya ingin menjadi penonton, tidak mau turut menjadi pemain.

Tuduhan normatif itu barang kali adalah senjata untuk “mematikan” saya. Di Australia, misalnya, meski tidak bicara secara langsung, ada yang ngomong “Kenapa Indonesia Update yang diadakan tiap tahun itu tidak pernah mengundang Mubyarto? Karena Mubyarto sekarang sudah menjadi terlalu normatif.” Karena saya dianggap normatif, maka apa yang saya omongkan itu nggak cocok dengan yang positif, yang nyata. Lha, saya ‘kan kaget kalau sekarang dituduh begitu. Karena, selama saya menjadi direktur P3PK (sekarang PSPK, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan—Red.), sebelas tahun lamanya saya mengadakan penelitian tentang kemiskinan di pedesaan, mengunjungi daerah-daerah. Kalau saya masih juga dituduh normatif, saya tidak tahu yang positif itu seperti apa?! Apa contoh-contoh yang saya omongkan, seperti tentang Gunung Kidul dan Sumatera Barat tadi nggak riil?

Sampai sekarang saya tetap tidak mengerti. David Bromley, orang Amerika yang menulis buku Alternative Development for Indonesia bersama saya, mengatakan bahwa menurut pengamatannya “Ekonomi Pancasila itu harus menjadi ekonomi bangsamu.” Saya jawab, ya, saya sudah berusaha mati-matian selama 45 tahun mengajar ilmu ekonomi, dengan dua puluh lima tahun di antaranya sebagai profesor. Rasanya saya sudah cukup banyak makan garam, sudah pol (tuntas—Red.) gitu. Jadi, kalau masih ada yang meremehkan Mubyarto, ya ndak apa-apa.

>>> DALAM SALAH SATU WAWANCARA DENGAN SURAT KABAR, ANDA MENGATAKAN BAHWA UNTUK KONDISI SAAT INI KONSUMSI LEBIH BAIK DARI INVESTASI. ADA NGGAK BUKTI EMPIRIS YANG MEMBUKTIKAN HAL ITU? SEBERAPA SIGNIFIKAN KONSUMSI BISA MEMULIHKAN KEMBALI PEREKONOMIAN?

Kesimpulan itu salah kaprah. (Mubyarto lalu berdiri, kemudian menulis di papan tulis). Dalam teorinya Keynes, ada rumus Y=C+I+G (X-M). (Rumus ini adalah rumus perhitungan pendapatan nasional, dimana C= Konsumsi, I= Investasi, G= Pengeluaran Pemerintah, X= Ekspor, dan M= Impor). Kita berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang ini tidak terjadi karena adanya investasi, tapi dari konsumsi. Sebab investasi asing saat ini nggak ada. Bahkan, dalam laporan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal—Red.), bukan hanya menurun, melainkan juga terjadi pelarian modal keluar ke luar negeri. Tetapi kenapa kok pertumbuhan kita masih bisa 3-4% per tahun? Siapa lagi yang bisa membuat itu kalau bukan ekonomi rakyat, ekonomi yang bukan perusahaan, tapi ekonomi kelas menengah ke bawah!?

Kalau itu sudah diketahui, yaitu ekonomi kita tumbuh 4%, meskipun investasinya anjlok, itu artinya ‘kan teori itu sudah salah, karena mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa lewat investasi. Itu maksudnya kalau dikatakan konsumsi lebih penting. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan investasi di Indonesia itu sebenarnya tidak anjlok, tetapi sekarang dilakukan oleh orang-orang kecil, oleh ekonomi rakyat. Hanya saja, karena dalam statistik resmi itu ekonomi rakyat nggak ada angkanya, maka yang terlihat seakan-akan tidak ada investasi. Padahal ada. Itulah kenapa pertumbuhan ekonomi kita masih 3-4%. Lalu kekeliruan lain, selalu saja dilaporkan bahwa membeli sepeda motor itu adalah konsumsi. Padahal, kalau di sini ‘kan sepeda motor itu banyak yang dipakai untuk ngojek. Dan itu mendatangkan pendapatan. Lalu ibu-ibu di pasar itu, sepeda motor dipakai untuk mengangkut barang-barang dagangan. Masak yang seperti itu bukan investasi? Jadi, sekarang itu banyak sekali kekeliruan definisi, investasi dinilai sebagai konsumsi.

>>> SEKARANG KITA BERHADAPAN DENGAN PERDAGANGAN BEBAS DAN SERBUAN MODAL ASING YANG DEMIKIAN KUAT. PADAHAL, KONDISI INTERNAL KITA MASIH DEMIKIAN RAPUH. MUNGKIN NGGAK KITA MELINDUNGI STRUKTUR YANG ADA DI DALAM DENGAN CARA MENUTUP DIRI, MENCONTOH SEPERTI YANG PERNAH DILAKUKAN OLEH CINA DULU?

Sebetulnya memang kita sudah keliru, karena terlalu mudah membuka diri. Kita tidak memperhatikan bahwa sebenarnya masuknya modal asing itu untuk kepentingan mereka sendiri, tidak untuk membantu kita. Teman saya, Bromley, itu pernah menulis email pada saya, “Mubyarto, less globalized world better for your cuntry.” … Maksudnya sama dengan inward dan outward looking tadi, bukannya menutup diri dari asing, tapi mbok pasar dalam negeri itu digarap dengan baik, jangan hanya berpikir keluar, tentang ekspor saja.

>>> SEBAGAI IDEOLOGI, PANCASILA ‘KAN KATANYA IDEOLOGI YANG TERBUKA, ARTINYA BISA MENERIMA HAL-HAL DARI LUAR. TAPI JIKA KEMUDIAN EKONOMI PANCASILA—YANG TADI KATANYA BERDASARKAN IDEOLOGI PANCASILA—ITU DEMIKIAN PROTEKTIF, SEMENTARA IDEOLOGINYA SENDIRI BERSIFAT TERBUKA, BUKANNYA ITU BERSIKAP MENDUA?

Saya kira dilihatnya tidak begitu. Setiap negara harus percaya diri bahwa ia punya ideologi, yang akan jadi pegangan seluruh bangsa. Kalau misalnya ada ideologi bangsa lain yang kita perhatikan itu kok kelihatannya lebih baik, itu ya harus dites dulu dengan ukuran kita, apa betul-betul lebih baik dari pada Pancasila? Jadi, memang Pancasila tidak dianggap perfect, sempurna, lalu menjadi dogma. Tidak. Kebanyakan dari kita memang berpikir tidak percaya pada Pancasila. Bukankah Amerika bisa maju bukan karena Pancasila? Jepang bisa maju bukan karena Pancasila? Mereka berpikirnya begitu. Tapi tidak pernah berpikir, jangan-jangan mereka maju karena lebih “Pancasila” dari kita.

Karena itu, jangan buru-buru menilai bahwa kemajuan atau keterbelakangan ini karena ini atau itu. Sebelum menilai Ekonomi Pancasila, atau ekonomi rakyat, harus dilihat dulu dong, kita sudah melaksanakan Pancasila dengan sungguh-sungguh atau belum. Selama ini ‘kan kita belum serius melaksanakan ekonomi rakyat, karena memang itu hanya dihapalkan di luar kepala, tidak kita pahami betul.

>>> KATANYA, FAKULTAS EKONOMI JUGA NAMANYA MAU DIGANTI?!

Sekarang ini banyak sekali yang keliru dalam menilai ilmu ekonomi. Orang mengatakan bahwa konglomerasi, globalisasi, itu adalah ekonomi, padahal itu keliru. Konglomerasi dan globalisasi adalah ekonomi yang sudah menjadi alat businessman untuk mengejar untung. Economy is not business. Saya tentang habis-habisan perubahan itu. Lho, ekonomi kok diperkecil hanya menjadi bisnis itu gimana? Ekonomi itu moral, sedangkan bisnis itu untung. Jadi ‘kan nggak bener. Terus sekarang juga ada ekonofisika, itu nggak akan bermanfaat. Ekonomi kok dibuat makin eksak, seperti ilmu alam, yang benar saja?! Ekonomi itu ilmu sosial. Mereka tidak pernah turun ke lapangan mempelajari praktek ekonomi orang kecil sih, karena hanya puas dengan sebatas menjadi “computer mind”; bermain di belakang komputer, tapi merasa sudah bermain ekonomi.

Memang dalam bukunya Kenneth Boulding, ilmu ekonomi itu bisa ilmu moral, sosial, politik, matematika, atau fisika. Memang bisa macem-macem. Tapi at all, economics is social science. Kalau ekonomi sudah melupakan diri bahwa dia adalah anaknya ilmu sosial, sudah nggak ada gunanya.

>>> SEBENARNYA FENOMENA KETERPUKAUAN PADA ILMU-ILMU IMPOR ITU ‘KAN TIDAK HANYA TERJADI PADA ILMU EKONOMI, TAPI HAMPIR PADA SEMUA ILMU-ILMU SOSIAL, JUGA SAINS. SEBAGAI SEORANG INTELEKTUAL, ANDA MELIHATNYA BAGAIMANA?

Itu mental inlander. Kita nggak pernah punya semangat untuk mengatakan, “Ini lho dadaku!” Selalu saja takut, silau pada pada apapun yang dikatakan orang asing. Kadang-kadang saya jadi kecil hati. Pikiran-Pikiran saya, tulisan-tulisan saya, buku-buku saya, itu dianggap seperti buku putih, nggak ada yang mau meresensi. Jadi, memang benar kalau dikatakan orang-orang asing itu lebih dihargai, sementara ilmuwan sendiri nggak dihargai.
Read More

Liberalisasi ekonomi indonesia runtuhkan negara

Sampul Majalah WARTA EKONOMI No. 6/XXII, 4 April 2010

By PANASEA

Sebab dari kegagalan pasar bukanlah pasar itu sendiri, melainkan karena pasar tidak dibiarkan leluasa bekerja. Jadi, solusi atas kegagalan pasar bukanlah dengan melakukan kontrol atas pasar, melainkan justru dengan memberi pasar keleluasaan yang jauh lebih besar lagi.

Itulah pola argumentasi banyak ekonom arus utama yang bisa kita ikuti dari proyek liberalisasi yang terjadi sejak masa Orde Baru. Setiap kegagalan “deregulasi ekonomi” (baca: liberalisasi) selalu dibaca sebagai bentuk dari masih kurang liberalnya pasar.

Proyek liberalisasi yang dibuka oleh UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing itu memang sempat diinterupsi oleh Peristiwa Malari dan rejeki nomplok “oil boom” pada akhir paruh awal 1970-an, yang membuat ketentuan dibolehkannya 100 persen modal asing sempat dikoreksi menjadi hanya maksimal 49 persen. Namun, berakhirnya era bonanza minyak pada akhir paruh awal 1980-an telah menghidupkan kembali proyek “deregulasi” tadi.

Sejak lama para teknokrat ekonomi kita selalu memandang persoalan-perso
alan ekonomi Indonesia melalui kerangka oposisi biner, yaitu antara terlalu dominannya peran negara di satu sisi dan terlalu kecilnya peran mekanisme pasar di sisi yang lain. Dalam kacamata yang bersifat dualistis itu, negara selalu diposisikan sebagai kambing hitam dari berbagai persoalan ekonomi, dan pasar selalu dilihat sebagai panasea. Itulah yang terjadi selama ini. Padahal, baik negara maupun pasar sesunggunnya sama-sama memiliki problemnya sendiri yang butuh dipecahkan.

Saya masih memiliki arsip tulisan seorang bekas menteri ekonomi kita yang sepuluh tahun lalu menulis bahwa liberalisasi adalah cara paling ringkas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jadi, solusinya bukanlah pembenahan kelembagaan atau penegakan hukum, karena itu menurutnya akan memakan waktu yang sangat lama. Solusinya adalah liberalisasi. Tulisan itu selalu mengingatkan saya untuk berusaha melihat banyak sisi dari setiap isu pemberantasan korupsi di negeri kita.

Sampai kapan para teknokrat kita akan terus berpikir bahwa masalah ekonomi yang kita hadapi muncul karena kita kurang mengadopsi mekanisme pasar, sehingga solusi untuk mengatasi persoalan itu adalah dengan semakin menyerahkan diri kepada mekanisme pasar?


Read More

Sabtu, 23 Agustus 2014

Olok-olok penguasa kegelapan

   

By Mbah Lalar

"Setan" adalah sekata yang digunakan untuk menunjukkan prilaku atau sifat buruk sesuatu.

Setan selalu ada sepanjang masa disetiap kerumunan para pengajak kebaikan.

ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﺒﻲ ﻋﺪﻭا ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﻹﻧﺲ ﻭاﻟﺠﻦ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺯﺧﺮﻑ اﻟﻘﻮﻝ ﻏﺮﻭﺭا ﻭﻟﻮ ﺷﺎء ﺭﺑﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻓﺬﺭﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﻭﻥ

"Dan demikianlah Aku jadikan tiap tiap Nabi itu setan setan yang terdiri dari manusia dan jin menjadi musuh, satu sama lain saling mengilhami untuk menipu dengan kata kata manis, jika Tuhanmu menghendaki, mereka tidak akan bisa berbuat, maka berhati hatilah, dan mereka tidak akan peduli"

Yang menjadi ciri setan setan itu adalah "Zukhruful Qoul" (bermulut manis), menebar janji janji dengan maksud menipu atau terkesan baik, berbicara dan menetapkan sesuatu dengan penafsiran ganda,dan sering berbicara demi kemanusiaan, bangsa, nusa dan agama. Selalu punya alasan untuk membela kesenangannya, tak peduli dengan kesengsaraan orang lain akibat ulahnya.

Misterius, tidak jelas dan tidak terduga, itulah strategi setan dalam menyengsarakan manusia, persis dengan kasus fenomena kucuran BLBI, tidak jelas berapa, kemana dan untuk apa.

Bahkan jumlahnya saja simpang siur, ada yang bilang 640 T, ada yang 319,8 T, dan keadaan yang serba tidak jelas siapa yang mengeluarkan, siapa yang menerima, dan anehnya lagi kelihaian setan setan itu dalam menipu masih bisa memposisikan dirinya tetap menjadi orang terhormat, mereka justru menciptakan koloni koloni dalam kekuasaan dari zaman kezaman, dan Rakyat masih memandang mereka bukan penjajah.

Justru yang berani bersuara tentang itu akan menjadi musuh bersama atas nama Bangsa, atas nama keadilan, atas nama stabilitas dan atas nama pembangunan.
Read More

Kamis, 14 Agustus 2014

Rachma Sebut Mega Sedang Mantapkan Menjual Indonesia


JAKARTA - Kunjungan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) ke Amerika Serikat (AS), dipersoalkan Putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri.

Rachmawati berpendapat, kunjungan Mega ke AS itu, untuk memantapkan dukungan negeri Paman Sam dan negara-negara pemodal lain kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

"Dengan datangnya Mega ke Washington, konon katanya ketemu Presiden Obama. Saya kira tidak jauh membicarakan masalah kepentingan di dalam pilpres," ujar Rachmawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Jatipadang Raya 54A, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014).

Menurut mantan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem itu, keunggulan pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, tak lepas dari campur tangan pihak asing.

Dia mengatakan, banyak konsensi yang akan dibarter dengan dukungan asing, seperti dalam bidang politik dan perdagangan. Di antaranya, ujar dia, yakni perpanjangan kontrak PT Freeport dan penguasaan aset-aset negara oleh asing.

Pada akhirnya, lanjut dia, Papua akan dilepas, jika Jokowi-JK memimpin bangsa nanti. "Menjajaki penjualan Indonesia sudah dari awal dulu. Kalau sekarang ke sana (AS) untuk memantapkan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, intervensi asing terhadap Pilpres 2014 makin diperkuat dengan kedatangan senator AS John McCain ke Indonesia. "Untuk apa pihak asing bicara Pilpres kita," kata Rachmawati.

Nantinya, menurut dia, Amerika Serikat turut menentukan siapa saja yang bakal menduduki jabatan strategis di pemerintahan dalam grand design memenangkan pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014.

"Penjualan negara, bukan hanya Freeport saja. Itu hanya contoh dari grand design mereka. Intinya negara ini dipecah-pecah menjadi negara federal," pungkasnya.

(hyk,maf)

Read More

Selasa, 05 Agustus 2014

Selama Kekayaan Alam Dirampok Asing Indonesia Akan Terus Miskin

Ladang Minyak dan Gas Indonesia Dikuasai Asing
Ladang Minyak dan Gas Indonesia Dikuasai Asing
Kenapa Pesawat dan Helikopter TNI Indonesia sering jatuh sehingga lebih dari 150 orang tewas di tahun 2008-2009?
Kenapa 120 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan (versi Bank Dunia)?
Kenapa meski SD-SMP gratis tapi SMU dan Perguruan Tinggi Negeri justru mahal dan tidak terjangkau bagi rakyat miskin?
Kenapa pelayanan kesehatan umum di Indonesia sangat mahal dan tidak terjangkau?
Kenapa korupsi merajalela di Indonesia?
Kenapa rel kereta api dan kabel telpon dicuri?
Kenapa penculikan anak sering terjadi, begitu pula perampokan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa?
Kenapa Hutang Luar Negeri Indonesia terus meningkat dari Rp 1.200 trilyun di tahun 2004 jadi Rp 1.600 trilyun di tahun 2009?
Kenapa Indonesia selalu bergantung pada Investor Asing dan jika tak ada Investor Asing datang maka pembangunan tidak berjalan?
Jawaban dari semua pertanyaan di atas adalah karena Indonesia tidak punya cukup uang. Kenapa tidak punya cukup uang? Karena kekayaan alam Indonesia dikuras asing dan perekonomiannya dikuasai asing. Contohnya untuk tambang emas dan perak di Papua, Freeport dapat 99% sementara 230 juta rakyat Indonesia harus puas dgn 1% saja. Bagaimana Indonesia tidak miskin?
Akibatnya, mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Sebagian dari mereka terpaksa mencuri, menculik, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang. Seorang anggota Kapak Merah yang didor polisi berkata, “Biarlah saya ditembak mati. Habis saya cuma lulus SD. Cari kerja susah. Jadi merampok guna mendapatkan uang”
Pemerintah tidak bisa membeli pesawat dan helikopter baru untuk menggantikan pesawat dan helikopter lama yang umurnya sudah 30 tahun lebih. Pemerintah hanya bisa memberi bantuan Rp 100 ribu/bulan untuk kurang dari 40 juta rakyat Indonesia. Itu pun BLT tidak bisa berjalan rutin setiap bulan. Pemerintah tidak bisa membiayai penuh pendidikan dan kesehatan sehingga mayoritas rakyat Indonesia meski tergolong miskin versi Bank Dunia harus membayar mahal untuk pendidikan dan kesehatan.
Dengan mahalnya biaya pendidikan di SMU dan Perguruan Tinggi Negeri, maka jika zaman ORBA mayoritas rakyat lulusan SMA, maka dalam 5-10 tahun mendatang jika kebijakan Ekonomi tidak berubah rata-rata pendidikan hanya lulus SMP saja.
Karena pemerintah tidak punya cukup uang, maka terpaksa harus berhutang dan menggantungkan pada datangnya Investor Asing. Jika tidak, pembangunan tidak akan jalan. Menurut penganut paham Ekonomi Neoliberalisme tanpa hutang tidak mungkin ada pembangunan. Padahal kalau hutang sudah membukit dan si peminjam sampai mendikte bangsa Indonesia untuk menyerahkan kekayaan alam dan menjual BUMN yang dimiliki serta menaikkan berbagai harga yang menyengsarakan rakyat, itu sudah tidak sehat lagi.
Hutang Indonesia yang sudah mencapai 68% dari GNP jelas sudah sangat besar dibanding Singapura yang hanya 14%, Arab Saudi 11%, Iran 8%, atau bahkan Malta yang 0%! Jangan “Besar Pasak daripada Tiang!” begitu kata-kata yang bijak dari nenek moyang kita.
Korupsi merajalela di negara kita karena gaji pejabat dan pegawai negeri di Indonesia sangat kecil. Menurut seorang staf Bappenas, GAJI POKOK pejabat tertinggi hanya Rp 3 juta. Padahal di AS, gaji pengantar Pizza saja yang menurut ukuran sana miskin, mencapai Rp 14 juta. Itu pun belum termasuk Tips!
Gaji Presiden Indonesia kurang dari Rp 70 juta/bulan. Kekayaan Presiden SBY “hanya” RP 8,5 milyar! Padahal gaji CEO Chevron (satu perusahaan migas asing yang beroperasi di Indonesia) mencapai US$ 7,8 juta/tahun atau Rp 7,1 milyar/bulan. Artinya dalam 30 tahun masa kerja, CEO perusahaan migas asing ini pendapatannya mencapai  Rp 2,5 trilyun! Itu baru satu orang. Kalau Direksi ada 5 orang dan komisaris ada 5 orang, semuanya bisa mendapat Rp 12 trilyun. Darimana uang untuk menggaji mereka sebesar itu? Di antaranya ya dari minyak dan gas Indonesia!
Coba anda bayangkan, jika Dirut perusahaan migas asing total gajinya mencapai Rp 2,5 trilyun, sementara Dirut BUMN Pertamina hanya Rp 100 juta/bulan atau Rp 36 milyar, mana yang lebih banyak mengambil uang dari kekayaan alam Indonesia? Tentu Dirut perusahaan asing bukan? Bahkan seandainya Dirut BUMN itu korupsi Rp 1 trilyun pun tetap saja lebih banyak uang yang diambil Dirut perusahaan asing dari bumi Indonesia dengan gaji raksasanya yang “legal.”
Silahkan lihat Daftar Perusahaan Terkaya versi Forbes 500:
1. Exxon Mobil, pendapatan $390.3 billion/tahun, gaji CEO, Rex W. Tillerson, $4.12M/tahun
3. Shell, pendapatan $355.8 billion/tahun, gaji CEO, Jeroen van der Veer, €7,509,244
4. British Petroleum, pendapatan $292 billion/tahun, gaji CEO, Tony Hayward, $4.73M
6. Total S.A., pendapatan $217.6
7. Chevron Corp., pendapatan 214.1 billion/tahun, gaji CEO, David J. O’Reilly, $7.82M
8. Saudi Aramco (BUMN Saudi), pendapatan $197.9 billion/tahun
10. ConocoPhillips, pendapatan $187.4 billion/tahun, gaji CEO, James Mulva, $6.88M
Total dari perusahaan itu saja (10 perusahaan teratas versi Forbes 500) yang juga beroperasi di Indonesia mengelola kekayaan alam kita, itu US$ 1.655 milyar atau sekitar 17 ribu trilyun/tahun. Di antaranya berasal dari kekayaan alam Indonesia. Jumlah itu 17 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2009 yang hanya mencapai Rp 1.037 Trilyun.
Dari data di atas, cukup aneh jika Indonesia yang katanya untuk Migas dapat 85% (kalau Pertambangan lain Indonesia memang cuma dapat 15%) dan asing cuma 15% ternyata dapat tidak lebih dari Rp 350 trilyun/tahun dari Migas sementara 6 perusahaan migas tersebut yang “cuma” dapat 15% bisa mendapat Rp 17.000 Trilyun! Atau 5.600% lebih! Menurut nalar saya itu tidak masuk di akal.
Itu belum dari berbagai perusahaan lain seperti Freeport, Newmont, BHP, dsb yang menguasai emas, perak, tembaga, nikel, dsb di Indonesia. Bisa jadi total penerimaan mereka sekitar Rp 30 Ribu Trilyun/tahun.
Ada yang menyebut bahwa selain yang 15% itu, pihak asing juga mengklaim “Cost Recovery” untuk eksplorasi migas dan juga operasional sehingga besarnya bisa mencapai 30-40%. Selain itu besar migas yang diproduksi juga tidak jelas. Amien Rais berkata, “Jika dari perusahaan migas langsung gasnya disalurkan melalui pipa ke Singapura, bagaimana kita tahu berapa gas yang sebenarnya diproduksi?”
Perbedaan signifikan besarnya angka pendapatan yang diperoleh 6 perusahaan Migas dengan minimnya pendapatan yang diperoleh bangsa Indonesia harusnya menjadi satu indikasi yang harus diinvestigasi.
Freeport yang sekedar “Tukang Cangkul” di Papua mendapat royalti emas dan perak sebesar 99%, sementara lebih dari 230 juta rakyat Indonesia yang merupakan pemilik tambang emas dan perak cuma diberi 1%. Menkeu Agus Martowardojo juga menyatakan bahwa ada ilegal ekspor tambang. Penambang asing cuma mengaku mengekspor 5 juta ton hasil tambang. Sementara data impor tambang tersebut di luar negeri dari Indonesia mencapai 20 juta ton:
Jadi jika ternyata yang diakui asing jumlahnya cuma 1/4, dan dari 1/4 itu Indonesia hanya diberi 1%, Indonesia itu cuma dapat 0,25% dari hasil tambang emas, perak, dsb. Inilah sebabnya kenapa negeri Indonesia yang kaya dengan hasil alamnya, ternyata mayoritas rakyatnya hidup miskin dan melarat.
Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974. Tahun 1970-an, Arab Saudi masih termasuk negara miskin. Kekayaan alam mereka berupa minyak tidak dapat mensejahterakan mereka karena dikuasai perusahaan AS, Aramco. Namun sejak raja Faisal menasionalisasi Aramco, maka seluruh hasil minyak dapat dinikmati oleh rakyat Saudi Arabia. Jumlah uang yang masuk untuk pembangunan pun berlimpah sehingga listrik di sana gratis, sementara bensin cuma Rp 1700/liter. Ini jauh lebih murah ketimbang Indonesia yang Rp 4.500/liter saja sudah ribut soal kurangnya subsidi karena 90% migas kita dikuasai perusahaan migas asing.
Foto di atas adalah foto Masjidil Haram saat Arab Saudi masih dilanda kemiskinan meski saat itu mereka sudah memproduksi minyak lewat perusahaan AS, Aramco. Foto di bawah adalah foto Masjidil Haram saat Arab Saudi kaya setelah menasionalisasi Aramco:
Chavez presiden Venezuela juga menasionalisasi perusahaan migas di sana sehingga Venezuela yang merupakan negara penghutang terbesar, sekarang rasio hutangnya hanya kurang dari 40% total GDPnya. Di bawah Indonesia yang rasio hutangnya sudah mencapai 68% dari GDP dan terus bertambah sekitar Rp 100 trilyun/tahun. Kuwait dan Qatar juga mengandalkan BUMN mereka untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga tidak bocor ke asing.
Akibatnya negara mereka makmur. Ketika saya tinggal di Arab Saudi selama 6 bulan di rumah satu warga negaranya, di sana bukan cuma bensin lebih murah, tapi sekolah, listrik, rumah sakit gratis. Bahkan di sana kalau kuliah diberi uang saku.
Negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dsb itu tidak pernah menyerahkan kekayaan alam mereka ke asing. Mereka mengelola sendiri kekayaan alam mereka. Qatar dan Kuwat meski SDMnya sedikit, mereka tetap buat BUMN sendiri. Tenaga ahli mereka cari dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Coba lihat Kompas Sabtu-Minggu di kolom lowongan kerja, banyak iklan lowongan kerja dari BUMN Qatar, Kuwait, dsb yang mencari ahli migas dari Indonesia. Dan memang SDM Migas Indonesia cukup ahli dan melimpah karena sebagian besar pekerja di perusahaan migas asing di Indonesia juga merupakan putra-putri Indonesia.
Bahkan Malaysia pun yang serumpun dengan kita dengan jumlah penduduk lebih sedikit dan di bawah kita kualitas SDMnya tetap mengelola sendiri migas mereka via BUMNnya Petronas sehingga 4 kali lipat lebih makmur dari kita. Gedung Petronas pun berdiri megah sebagai gedung tertinggi kedua di dunia sebagai bukti nyata keberhasilan BUMN tersebut.
Biaya Nasionalisasi ternyata amat rendah. Meski Exxon menuntut ganti rugi US$ 12 Milyar atas aset mereka yang dinasionalisasi, namun Lembaga Arbitrase Internasional setelah menaksir hanya menetapkan pemerintah Venezuela membayar US$ 907 juta saja. Artinya dengan produksi minyak 3 juta bph dan harga minyak US$ 100/barel, pemerintah Venezuela sudah bisa melunasi aset Exxon tersebut.
Jadi untuk apa “mengundang Investor Asing” dan membiarkan mereka menyedot minyak dan gas Indonesia hingga puluhan tahun kalau ternyata biayanya bisa dilunasi dalam waktu yang sebentar saja?
Selama kekayaan alam Indonesia masih dinikmati oleh asing, Indonesia tidak akan pernah bebas dari kemiskinan.
Tidak ada satu bangsa pun yang maju dan sejahtera yang menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Jika kita lihat negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, Swis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Venezuela, dan sebagainya, mereka tidak mau menyerahkan kekayaan alamnya ke pihak asing. Harusnya ekonom Indonesia berjuang agar Indonesia bisa mandiri. Bisa berdikari.
AS, Inggris, Perancis, Belanda, dsb maju dan makmur karena selain mengelola kekayaan alamnya sendiri, mereka juga menguras kekayaan alam negara lain. Tak heran jika Anggaran Belanja Militer AS saja mencapai US$ 655 Milyar/tahun atau Rp 6.550 Trilyun/tahun sementara Anggaran Belanja Militer Indonesia cuma Rp 36 Trilyun saja. Kurang dari 1% anggaran AS!
Bukan justru membujuk rakyat/pemerintah agar Indonesia tidak mandiri dan bergantung kepada perusahaan2 asing yang ternyata justru memperkaya perusahaan dan direksi mereka sendiri
Oleh karena itu, dari Rp 30 Ribu Trilyun/tahun yang didapat perusahaan-perusahaan asing tersebut, bisa jadi 10-20% berasal dari kekayaan alam Indonesia atau minimal Rp 3.000 Trilyun/tahun.
Saat ini APBN Indonesia hanya sekitar Rp 1.000 trilyun untuk 240 juta rakyat Indonesia. Artinya tiap orang hanya mendapat sekitar US$ 34/bulan. Masih di bawah garis kemiskinan Bank Dunia yang US$ 60/bulan/orang. Tak heran Indonesia tidak punya cukup uang untuk mensejahterakan rakyat, memberi pendidikan yang terjangkau dari SD hingga Perguruan Tinggi, memberi layanan Rumah Sakit yang terjangkau, Pembaruan Alutsista, menyelamatkan anak-anak jalanan, dan sebagainya.
Bayangkan seandainya Indonesia mandiri dan mendapat tambahan Rp 3.000 trilyun dari hasil kekayaan alamnya sehingga APBN kita menjadi Rp 4.000 trilyun/tahun. Artinya ada US$ 138/bulan untuk setiap orang. Seluruh penduduk Indonesia bisa lepas dari garis kemiskinan VERSI BANK DUNIA yang US$ 60/bulan. Indonesia bisa melunasi hutangnya yang Rp 1.600 trilyun dengan mudah. Indonesia tidak perlu menunggu-nunggu “INVESTOR ASING” untuk membangun negerinya.
Segala janji bahwa pendidikan murah, layanan Rumah Sakit murah, pembaruan alutsista, atau pun mensejahterakan rakyat itu hanya omong kosong belaka jika Presiden kita tidak mau mandiri mengelola kekayaan alam Indonesia. Indonesia tidak akan punya cukup uang selama hasil kekayaan alam kita yang menikmati justru Kompeni-kompeni gaya baru yang didukung oleh pemerintah mereka.
Lihat video di mana Kompeni gaya baru yang didukung AS dan Inggris turut campur untuk menguasai kekayaan alam Indonesia sehingga 1 juta korban tewas:
Indonesia butuh pemimpin yang bijak dan berani seperti Raja Faisal dari Arab Saudi dan Hugo Chavez dari Venezuela yang berani menasionalisasi perusahaan pertambangan asing dan mandiri mengelola kekayaan alamnya.
Di bawah adalah sebagian hasil kekayaan alam Indonesia. Indonesia masih punya banyak kekayaan alam yang melimpah selain statistik di bawah.
tambang
kebun
MINYAK
batubara
Berikut tulisan dari Ensiklopedi MS Encarta:
Saudi Arabia
The latter development, along with Saudi Arabia’s 1974 takeover of controlling interest in the huge oil company Aramco, greatly increased government revenue, thus providing funds for another massive economic development plan.
BUMN yang Menguntungkan Negaranya:
Norway’s economy is a mixed one of public and private enterprises. Although the economy is based on free-market principles, the government exercises considerable supervision and control. The state owns railroads and most of the public utilities, and state-owned enterprises largely control the vital oil and natural gas sectors.
Microsoft ® Encarta
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761556517_5/norway.html
About PETRONAS
PETRONAS, the acronym for Petroliam Nasional Berhad, was incorporated on 17 August 1974 under the Companies Act 1965. It is wholly-owned by the Malaysian government and is vested with the entire ownership and control of the petroleum resources in Malaysia through the Petroleum Development Act 1974.
Over the years, PETRONAS has grown to become a fully-integrated oil and gas corporation and is ranked among FORTUNE Global 500’s largest corporations in the world. PETRONAS has four subsidiaries listed on the Bursa Malaysia and has ventured globally into more than 32 countries worldwide in its aspiration to be a leading oil and gas multinational of choice.
http://www.petronas.com.my/internet/corp/centralrep2.nsf/frameset_corp?OpenFrameset
1973Saudi Arabia’s Government acquires a 25 percent participation interest in Aramco.1975Master Gas System project is launched.1980Saudi Government acquires 100 percent participation interest in Aramco, purchasing almost all of the company’s assets.http://www.saudiaramco.com/irj/portal/anonymous?favlnk=%2FSaudiAramcoPublic%2Fdocs%2FAt+A+Glance%2FOur+Story&ln=en
China National Petroleum Corporation

China National Petroleum Corporation was established on September 17, 1988 on the basis of the Ministry of Petroleum Industry, mainly in charge of oil and gas upstream operations. It is a state oil company endowed with certain governmental administrative functions.http://www.cnpc.com.cn/en/aboutcnpc/companyprofile/history/default.htm
Crude Petroleum Production (thousand barrels/year)





No Country Production Non BUMN Production Description
1 Saudi Arabia 2.788.463 BUMN
2 Russia 2.705.835 2.705.835 BUMN?
3 United States 2.098.560 2.098.560 National Company
4 Iran 1.258.031 BUMN
5 China 1.238.070 1.238.070 BUMN?
6 Mexico 1.160.479 1.160.479
7 Norway 1.092.157 BUMN
8 Venezuela 951.091 BUMN
9 United Kingdom 837.053 837.053 National Company
10 Canada 792.812 792.812 National Company
11 Nigeria 773.549 773.549
12 United Arab Emirates 760.449 760.449
13 Iraq 738.901 738.901
14 Kuwait 691.842 BUMN
15 Brazil 531.509 531.509
16 Libya 481.590 481.590
17 Algeria 477.007 477.007
18 Indonesia 462.782 462.782
19 Oman 327.528 327.528
20 Angola 327.399 327.399
21 Kazakhstan 298.906 298.906
22 Argentina 276.510 276.510
23 Malaysia 255.113 255.113
24 Qatar 248.045 BUMN
25 India 242.801 242.801
26 Egypt 230.605 230.605
27 Australia 228.634 228.634
28 Colombia 210.727 210.727
29 Syria 186.571 186.571
30 Yemen 161.911 161.911
31 Ecuador 143.371 143.371
32 Denmark 135.421 135.421
33 Vietnam 124.037 124.037
34 Azerbaijan 113.322 113.322
35 Gabon 91.751 91.751
36 Congo (ROC) 91.021 91.021
37 Sudan 87.210 87.210
38 Equatorial Guinea 77.638 77.638
39 Turkmenistan 65.588 65.588
40 Brunei 59.536 59.536
41 Thailand 46.446 46.446
42 Trinidad and Tobago 44.501 44.501
43 Romania 43.830 43.830
44 Peru 35.380 35.380
45 South Korea 33.140 33.140
46 Italy 31.178 31.178
47 Uzbekistan 29.013 29.013
48 Tunisia 27.689 27.689
49 Ukraine 27.543 27.543
50 Cameroon 25.501 25.501
51 Germany 25.152 25.152
52 Papua New Guinea 20.145 20.145
53 Pakistan 18.356 18.356
54 Cuba 17.275 17.275
55 Turkey 17.048 17.048
56 Netherlands, The 16.922 16.922
57 Belarus 13.334 13.334
58 Bahrain 12.784 12.784
59 Bolivia 11.748 11.748
60 New Zealand 11.100 11.100
61 France 9.832 9.832
62 Hungary 8.793 8.793
63 Philippines 8.588 8.588
64 Congo (DRC) 8.279 8.279
65 Croatia 8.036 8.036
66 South Africa 7.121 7.121
67 Austria 6.787 6.787
68 Côte d’Ivoire 6.715 6.715
69 Guatemala 6.573 6.573
70 Poland 6.114 6.114
71 Myanmar 5.479 5.479
72 Serbia and Montenegro 5.114 5.114
73 Belgium 4.383 4.383
74 Suriname 3.653 3.653
75 Lithuania 3.229 3.229
76 Czech Republic 2.738 2.738
77 Ghana 2.557 2.557
78 Spain 2.402 2.402
79 Albania 2.323 2.323
80 Bangladesh 2.192 2.192
81 Chile 2.192 2.192
82 Japan 1.948 1.948
83 Estonia 1.863 1.863
84 Singapore 1.461 1.461
85 Sweden 1.461 1.461
86 Greece 1.155 1.155
87 Georgia 731 731
88 Portugal 731 731
89 Kyrgyzstan 731 731
90 Kenya 365 365
91 Ireland 365 365
92 Panama 365 365
93 Slovakia 365 365
94 Dominican Republic 365 365
95 Bulgaria 365 365
96 Barbados 365 365
97 Benin 365 365
98 Switzerland 365 365
99 Morocco 183 183
100 Tajikistan 91 91
101 Israel 37 37
102 Jordan 15 15
103 Slovenia 7 7

Total 24.458.709 17.429.080

Value in US$
1.220.035.600.000

Value in Rp
12.200.356.000.000.000

15% of Sharing
1.830.053.400.000.000





Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Natural Gas Production

(Billion cu feet)





1 Russia 21.012 BUMN
2 United States 19.917 19.917
3 Canada 6.639 6.639
4 United Kingdom 3.602 3.602
5 Algeria 2.790 2.790
6 Iran 2.649 BUMN
7 Netherlands, The 2.649 2.649
8 Indonesia 2.472 2.472
9 Norway 2.401 BUMN
10 Uzbekistan 2.048 2.048
11 Saudi Arabia 2.013 BUMN
12 Turkmenistan 1.907 1.907
13 Malaysia 1.730 1.730
14 United Arab Emirates 1.519 1.519
15 Mexico 1.342 1.342
16 Argentina 1.271 1.271
17 Australia 1.271 1.271
18 China 1.165 1.165
19 Qatar 1.059 BUMN
20 Venezuela 1.059 BUMN
21 Egypt 953 953
22 India 883 883
23 Pakistan 812 812
24 Germany 777 777
25 Thailand 671 671
26 Ukraine 636 636
27 Trinidad and Tobago 600 600
28 Oman 530 530
29 Italy 530 530
30 Nigeria 494 494
31 Romania 459 459
32 Kazakhstan 459 459
33 Brunei 388 388
34 Bangladesh 388 388
35 Bahrain 318 318
36 Brazil 283 283
37 Denmark 283 283
38 Kuwait 283 BUMN
39 Myanmar 283 283
40 New Zealand 212 212
41 Libya 212 212
42 Poland 212 212
43 Colombia 212 212
44 Bolivia 212 212
45 Syria 212 212
46 Azerbaijan 177 177
47 Hungary 106 106
48 Japan 106 106
49 Iraq 71 71
50 Croatia 71 71
51 France 71 71
52 Austria 71 71
53 South Africa 71 71
54 Tunisia 71 71
55 Philippines 71 71
56 Vietnam 71 71
57 Angola 35 35
58 Chile 35 35
59 Côte d’Ivoire 35 35
60 Equatorial Guinea 35 35
61 Ireland 35 35
62 Serbia and Montenegro 35 35
63 Spain 35 35







62.543


Read More

Bagikan