Daftar Cukong Jokowi

Muchtar Riady

(www.lasdipo.com)- Siapa saja konglomerat yg menjadi cukong atau penyandang dana Jokowi agar jadi presiden Boneka? Lagi-lagi Cina, lagi-lagi Cina. Kemarahan rakyat Indonesia terhadap Cina tahun 1986 tampaknya tak membuat orang-orang jahat ini kapok.
Kami sampaikan nama2 cukong jokowi dari awal sampai detik skrg ini. Sebagian cukong ini sudah tidak lagi terlihat aktif (tapi di belakang masih maen), karena berbagai kepentingannya.
Cukong Jokowi/ penyandang dana untuk kampanye dan pencitraan Jokowi yang pertama sekali sewaktu di masih Solo adalah Imelda Tio dan Lukminto cs. Imelda Tio adalah konglomerat pengusaha property (paragon grup) dan otomotif (Sun Motor Grup). Sedangkan Lukminto adalah Bos Sritex Solo.
Awalnya Jokowi hanya dipersiapkan para cukongnya untuk jadi Cagub Jawa Tengah untuk bertarung melawan Bibit Waluyo, Incumbent PDI-P yang justru membelot ke Partai Demokrat.
Di tengah persiapannya menjadi Cagub Jateng tersebut, cukong Jokowi bertambah banyak, diantaranya Edward Suryajaya (anak tertua pendiri Astra). Namun, tiba-tiba, Jokowi tanpa setahu dan seizin Ketum PDIP Megawati, beralih mau jadi Cagub Jakarta. Keinginan Jokowi ini disetir cukong-cukongnya.
Para cukong baru ini belum berani menampilkan diri. Sebab, niat Jokowi jadi Cagub DKI disampaikan JK, Prabowo dan Djan Faridz ke Megawati. Melalui upaya luar biasa JK, Prabowo & Djan Faridz inilah Jokowi berhasil disetujui PDIP/Megawati untuk jadi Cagub DKI. Pengumuman itu diumumkan pada saat-saat terakhir.
Setelah Megawati/PDIP setuju dan terbitkan surat pengusungan secara resmi atas nama Jokowi-Ahok, barulah cukong-cukong Jokowi mulai tampil.
Pilkada DKI 2012 lalu, Jokowi didukung sepenuhnya oleh hampir seluruh konglomerat Tionghoa Indonesia dan berbagai Asosiasi Tionghoa/Cina. Dukungan finansial luar besar besar juga diberikan oleh konglomerat hitam perampok uang negara yang dikenal sebagai buronan BLBI.
Buronan-buronan BLBI yangg stay di Singapura membantu dana kampanye dan pencitraan Jokowi dalam beberapa termin pencairan. Tahap awal cair US$ 25 juta. Para Buronan BLBI, mayoritas konglomerat Tionghoa dan asosiasi-asosiasi masyarakat Cina mendukung Jokowi di bawah koordinasi James Riady (sepak terjang dan siapa James Riady akan kami angkat dalam tulisan yang akan datang).
Belum pernah dalam sejarah Indonesia, semua kelompok Tionghoa Indonesia bersatu padu kecuali dalam membantu dan sukseskan Jokowi sebagai Gubernur dan Presiden RI. Satu-satunya Asosiasi Cina/Tionghoa Indonesia yangg belum setuju dukung/bantu Jokowi adalah INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa), meski sudah dibujuk habis-habisan oleh Muchtar Riady (lahir di Malang, 12 Mei 1929. Komisaris Lippo Group).

Clinton, Riady dan Huang

Muchtar Riady (ayah James Riady) gagal menempatkan kaki tangannya sebagai ketua INTI pada kongres INTI beberapa waktu yang lalu. Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) khawatir jika INTI dukung Jokowi dan menyebabkan kerusuhan rasial, maka Tionghoa akan dituduh sebagai penyebabnya. Sebab itu, INTI tidak mau ikut-ikutan beri dukungan politik dan dana untuk Jokowi sebagai capres 2014. INTI khawatir penolakan dari pribumi dan kaum muslimin.
Sedangkan kelompok-kelompok Tionghoa lain, mayoritas mendukung Jokowi karena terbujuk nafsu untuk bisa berkuasa mengendalikan RI via Jokowi.
Selain mayoritas konglomerat Cina yang total mensupport Jokowi, kelompok profesional dan organisasi Cina lain pendukung jokowi antara lain :
- Benny Chandra, mewakili Persatuan Tionghoa Indonesia.
- Kevin Wu mewakili komunitas BCA.
- Lia Angraeni mewakili komunitas Indofood.
- Jhony Liem mewakili komunitas pengusaha elektronik.
- Rudy Hartono mewakili komunitas olahraga. Hermawi Taslim dll.
- Dari kelompok media ada Eddy dan Popo Suriadmadja (SCTV)
- Eksekutif-eksekutif anak buah Antony Salim yang kendalikan Trans Corp. Grup.
- Media-media massa yangg menjadi pendukung Jokowi baik karena kepentingan politik atau bisnis (sudah pernah diungkap sebagian), termasuk Kompas, Detik.com, Tempo dll.
Cukup? Tentu tidak!!!
Jokowi, melalui James Riady yang didukung Antony Salim (Salim Grup) sebagai mentor politik dan bisnisnya, juga didukung oleh asing. James Riady dan Muchtar Riady adalah sahabat karib keluarga Clinton sejak 1976, juga adalah agen China Military Intelligence (CMI).

Antony Salim

Fakta bahwa James dan Muchtar Riady terkait dengan CMI adalah terungkap dalam putusan-putusan tim investigasi Kongres AS.
Silahkan simak artikel ini >> http://t.co/RTnwRyblV9 (ini adalah page dari investigatemagazine.com yang mengulas jaringan kejahatan terorganisir James Riady; Boss Lippo Group hingga hubungan khusus James Riady dengan Presiden Amerika dan berbagai skandal kotor James Riady. Ternyata kejahatan James Riady sudah go internasional).
Silahkan simak artikel ini >>>> http://t.co/6c0OHWHaXW (ini adalah laman dari justice.gov soal James Riady, konglomerat Indonesia yang justru jadi menjadi orang yang mendapat denda $8.600.000; terbesar sepanjang sejarah Amerika karena kasus penipuan dan donor dana politik di Amerika) .
Sdh dibaca artikel tadi? Mau fakta lain tentang James Riady; koordinator pencapresan Jokowi sebagai presiden boneka RI ?

Dedy Sariatmadja

Berikut informasi dari dari komunitas intelijen tentang James Riady:
1) 12 billion dollar Indonesian financial conglomerate (konglomerat Indonesia dengan dana finansial $ 12.000.000.000).
2) Lippo has a business partnership with China Resources Holding Company, which is owned by China’s government and staffed with Chinese Military Intelligence Officers (Lippo memiliki kerjasama bisnis dengan CRHC yang dimiliki oleh pemerintah China dan stafnya berasal dari officer CMI).
3) James Riady is an acquaintance of Bill Clinton since the 1980’s and Former permanent green card holder who worked in Arkansas. (James Riady adalah akuntan Bill Clinton sejak 1980 dan pemegang permanen dari kartu hijau yang bekerja di Arkansas).
4) Soraya & Arief Wiriadinata his Daughter and son-in-law of a Lippo partner. As of 1996, Arief worked as a gardener in Virginia. (Soraya dan Arief Wiriadinata adalah anak perempuan dan menantu dari Grup Lippo. Tahun 1996, Arief bekerja sebagai tukang kebun di Virginia).
5) John Huang :
”Long time” friend of Bill Clinton & Former director of Lippo Group USA (kawan lama Bill Clinton mantan Direktur Lippo Grup. USA).
John Huang is Former Commerce Department Employee and Former DNC Vice Chairman of Finance, USA (John Huang juga mantan Pelaksana Departemen Perdagangan dan mantan Wakil Ketua Keuangan DNC, USA).
John Huang receive campaign contributions, brake in Laws: 2 U.S.C. 441(e). It is against the law for foreign nationals to directly or indirectly contribute, solicit. (John Huang menngeluarkan dana untuk kontribusi kampanye, ini melanggar hokum 2 U.S.C. 441(e), yang mengatur soal hokum larangan kontribusi dan sumbangan dana kampanye dari luar).

James Riady

Dan seterusnya, dan seterusnya… Banyak sekali dokumen dan informasi terkait keterlibatan James Riady cs. dalam praktik-praktik intelijen di AS.
Posisi James yang tetap aman, lebih dikarenakan Partai Demokrat masih berkuasa di AS dan Pengaruh Clinton yg sangat besar dalam pemerintahan Obama.

Ketika Megawati menyampaikan keprihatinannya mengenai ’penumpang gelap’ dalam pilkada DKI, maksudnya adalah kelompok James Riady cs. ini, kekuatan media, jaringan internasional dan dukungan finansial luar biasa memungkinkan Jokowi bisa jadi presiden boneka.
Fakta ini sebenarnya sudah menjadi pengetahuan sebagian elit Indonesia, namun mereka belum memiliki kesatuan sikap dan tindakan.
Jadi, kesimpulannya, bukan Jokowi yang kita khawatirkan, melainkan kelompok tertentu yang berada dibalik Jokowi-lah yang jadi concern kita semua.
Jokowi hanyalah presiden boneka. Ia dikendalikan oleh para maling dan musuh negara. Para konglomerat Cina yang dulu pernah merampok ribuan Triliun.

Rep: Sazli
Editor: Muhammad Ishaq

Sumber

sofjan wanandi

Sofjan Wanandi Segera Jadi Tersangka Kasus BLBI

Selain terlibat dalam kasus BLBI sofjan wanandi juga termasuk cukong penyandang dana kampanye jokowi dalam PilPres 2014, dan ia juga pemilik media The Jakarta Post.

JAKARTA - Bos Grup Gemala dan APINDO Sofjan Wanandi akan segera menjadi tersangka kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 8,5 miliar oleh Bank Dana Hutama (BDH). Keterlibatan Sofjan terungkap dari pengakuan saksi Julius Dolipriyantoko, Hermanto Gunadi dan Ny Rostina Chandra kepada tim penyidik Kejaksaan Agung, Selasa lalu.

Mantan Kepala Bidang Operasional Kantor Cabang Utama BDH Julius mengungkapkan, direksi bank telah mencairkan dana BLBI kepada nasabah terafiliasi (satu grup), antara lain membayar simpanan deposito PT Pakarti Yogi milik Sofjan.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Barman Zahir, mengatakan, keterangan serupa diungkapkan Hermanto (Kantor Pusat Operasi BDH) dan Ny Rostina (Dirut PT Pakarti Yogi). Selaku Komisaris Utama PT Pakarti, Sofjan menyurati Dirut BDH Hadi Purnama Chandra (menjadi tersangka utama dalam kasus ini) untuk mencairkan depositonya di bank tersebut. Padahal, Sofjan juga menjadi komisaris utama bank.sudrajat

 SUMBER

 Masih banyak lagi daftar konglomerat hitam aseng yg akan saya update nanti...

Read More

REKOMENDASI MASYARAKAT KEPADA PARA HAKIM MK DAN SENGKETA PILPRES TIDAK SAMA DENGAN SENGKETA PILKADA!!

PERHATIKAN BAGAIMANA MK MENGGIRING MASALAH UNTUK FOKUS PADA PAPUA SAJA PADAHAL KASUS KECURANGAN PILPRES TERJADI DI SEANTERO INDONESIA TERMASUK TPS KAMI DI LAMPUNG TENGAH. MENGAPA MK MELAKUKAN INI? MENGAPA MK HANYA MEMBOLEHKAN 25 SAKSI DAN ITUPUN TIDAK CUKUP UNTUK MEWAKILI 33 PROVINSI?

Rekomendasi saya kepada MK, yaitu MK harus melakukan pemeriksaan lapangan untuk membuktikan bersama-sama kondisi riel data di TPS. Caranya bagaimana? Pihak PH dan JwJk harus sama-sama menyetujui beberapa TPS dimana kondisi kotak suara masih dalam keadaan steril atau belum dibuka ulang oleh KPU dan sama-sama disetujui untuk diperiksa oleh MK saat kunjungan lapangan. MK bisa mengirim 2 hakimnya untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Saat pemeriksaan di lapangan, MK memeriksa seluruh dokumen termasuk pemilih yang menggunakan KTP tanpa A5. Panggil 5 orang pencoblos dan uji mereka. MK juga memeriksa jumlah DPT, DPKTb, dan DPK termasuk DPK di kantor kelurahan setempat apakah DPK itu benar-benar sudah tercatat terlebih dahulu di kantor kelurahan sebelum pencoblosan tanggal 9 Juli. Cek DPK di kelurahan beserta no surat di buku besar kelurahan yang mencatat surat keluar, khususnya yang diberikan pada para pemohon DPK, dst.

Kami rekomendasikan MK untuk memeriksa dan menguji TPS 02 di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah, dimana jumlah DPT ada 320, DPK ada 74, dan DPKTb ada 110.

Cara ini akan menjadi salah satu cara menggali kebenaran Pilpres. Bila MK hanya meminta bukti tertulis dari semua TPS yang dipermasalahkan

maka dapat dipastikan KPU telah melakukan rekayasa terhadap data TPS. Mengapa masyarakat dapat membuat kesimpulan seperti ini? Karena KPU telah membuka semua TPS sengketa walau tanpa izin tertulis MK, tidak mengundang saksi PH, dilakukan di malam hari, dan dalam hal ini MK harus dan hanya bersedia menerima data TPS dari TPS yang dibuka setelah keluarnya keputusan MK tanggal 8 Agustus. Data KPU dari TPS sengketa yang dibuka tanggal 25-30 Juli harus ditolak MK karena kondisi data sudah tidak steril lagi. Bila MK masih mau terima data KPU sebelum tanggal 8 Agustus maka dapat dipastikan bahwa MK adalah bagian dari konspirasi kecurangan Pilpres!!

Bila jadwal sidang MK untuk kasus Pilpres sama dengan jadwal sidang untuk kasus Pilkada, dimana paling lambat 3 hari setelah pencoblosan maka pihak yang berkeberatan dapat melaporkan ke MK, 1 hari MK memeriksa dokumen dan memberi saran untuk melengkapi dokumen pemohon, pemeriksaan saksi-saksi pemohon, termohon, dan saksi pihak terkait, sidang kasus, masa tenang bagi hakim untuk memutuskan sebanyak 3 hari dan lalu memutuskan dimana total hari kerja untuk menyelesaikan masalah Pilpres hanya tersedia 7 hari kerja dan itu sama dengan Pilkada maka jadwal sidang Pilpres ini sangatlah tidak adil. Mengapa? Karena cakupan masalah Pilpres sangat luas, rumit, banyak, dan yang paling penting adalah menyangkut masalah bangsa. Apakah dalam waktu sidang yang sangat terbatas ini semua pihak khususnya MK yakin dapat memutuskan kebenaran mutlak. Apakah semua kesaksian dapat didengarkan keterangannya secara lengkap dan utuh? Apakah MK berfikir bahwa sengketa Pilpres sama dengan sengketa Pilkada sehingga waktu penyelesaiannya efektif sama, yaitu 7 hari kerja?

Jumat, 8 Agustus, pemeriksaan saksi PH.
Senin, 10 Agustus, pemeriksaan saksi termohon dan pihak terkait
Selasa, 11 Agustus – Jumat, 15 Agustus, sidang pembuktian.
Jadi, sidang bagi kasus masalah Pilpres yang sangat luas, banyak, dan rumit “HARUS DISELESAIKAN” dalam waktu 5 hari saja, yaitu 11-15 Agustus. Apakah 5 hari sudah cukup untuk membuktikan semuanya? Apakah 25 saksi PH tidak terlalu minim untuk mengungkap kecurangan Pilpres ini secara lengkap dan utuh?
http://www.beritasatu.com/nasional/201074-ini-jadwal-sidang-gugatan-pilpres-2014-di-mk.html

Bila KPU, dengan sengaja menutup rekapitulasi pada tanggal 22 padahal waktu yang tersedia untuk pengumuman rekapitulasi masih bisa sampai tanggal 9 Agustus sambil menyelesaikan masalah keberatan kedua pihak maka saat sidang di MK ini kita membutuhkan waktu yang lebih panjang dari jadwal sidang sebuah sengketa Pilkada. Target kerja MK adalah menggali dan menemukan esensi kebenaran dan untuk menemukan kebenaran ini seharusnya tidak dibatasi oleh waktu yang sangat singkat dan tegantung dari dinamika pembuktian.

Rekomendasi lain adalah MK harus berani terbuka dalam sidangnya untuk menanyakan latar belakang KPU berani memutuskan hasil rekapitualsi pada tanggal 22 padahal masih punya waktu untuk menyelesaikan sengketa sampai tanggal 9 Agustus. Mengapa KPU mengabaikan keberatan pihak PH walau bawaslu juga sudah menyampaikan ke KPU? Apakah ada unsur kesengajaan oleh KPU untuk memutuskan pada tanggal 22? Mengapa harus tanggal 22? Apakah Kpu berusaha mengalihkan masalah ke MK? Apakah KPU buru-buru menutup rekapitulasi tanggal 22 untuk menghindari terbongkarnya masalah kecurangan yang dikhawatirkan oleh KPU akan meluas ke seluruh Indonesia? Apakah KPU tak sanggup menyelesaikan masalah Pilpres sampai dengan tanggal 9 Agustus?

Seharusnya tim pengacara PH mendalami masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang jitu karena tampaknya ada skenario untuk mengalihkan masalah KPU ke MK dan MKdan DKPP telah “DISIAPKAN SECARA KHUSUS” untuk mengambil alih kasus ini. Ini simpul terpenting untuk dugaan bahwa Pilpres ini penuh dengan kecurangan yang masif dan terencana.

Dahsyatnya permainan Pilpres menimbulkan kecurigaan masyarakat membesar laksana gunung ketika sebuah PERATURAN PEMERINTAH sengaja dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan seseorang dalam pencapresan DAN ITU DIBUAT DALAM WAKTU HANYA 1 (satu) SAJA. Perhatikan dan simak kalimat berita ini,"“Karena, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah baru diterbitkan satu hari setelah Joko Widodo menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk minta izin cuti,” ungkapnya, Rabu (13/8/2014).
http://pemilu.okezone.com/read/2014/08/13/567/1024162/saksi-ahli-jokowi-tak-sah-sebagai-capres

SENGKETA PILPRES TIDAK SAMA DENGAN SENGKETA PILKADA. LALU MENGAPA PERIODE WAKTU DAN JUMLAH SAKSI DIBATASI SAMA DENGAN PILKADA?

ADA SKENARIO SANGAT BURUK DISINI!!

SEMOGA RAKYAT INDONESIA TIDAK MENGUCAPKAN SELAMAT TINGGAL WAHAI KEADILAN DAN KEBENARAN.

Semoga Tuhan YME melindungi rakyat, bangsa, dan negara ini dari niat jahat KOMPLOTAN PENIPU ULUNG.

Read More

Siapakah Jhon McCain?

Saya sedang kesulitan waktu untuk membahas fenomena kunjungan McCain ke Indonesia. Jadi, saya hanya sekedar mengingatkan saja, siapa itu McCain. Dia datang ke Indonesia untuk “meminta seluruh negara mengantisipasi gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), karena gerakan ini semakin menuai ancaman” (baca beritanya di sini)

McCain seolah cuci tangan, dan mengaburkan opini publik Indonesia, mengenai fakta penting bahwa dirinya-lah yang sejak awal terlibat mendukung pemberontakan para ‘mujahidin’ di Libya dan Suriah. Lahirnya ISIS tidak bisa dilepaskan dari lahirnya gerakan ‘mujahidin’ menggulingkan rezim yang mereka sebut ‘thoghut’ (Qaddafi dan Assad). Saya sudah menjelaskan panjang lebar di blog ini (dan di buku saya Prahara Suriah).

Kedatangan McCain membawa sesuatu yang busuk. Dari track record-nya membuat kerusuhan di Libya dan Suriah, rakyat Indonesia perlu sangat waspada. Jangan pernah mau terjebak dalam upaya adu domba yang bisa berujung pada konflik bersenjata yang mengerikan. Satu kubu sudah terbentuk, yaitu Islamis garis keras pendukung ISIS (atau dengan berbagai nama, tapi dengan ideologi yang sama: menganggap orang selain mereka sebagai kafir yang wajib dibunuh). Kubu lain, adalah kita, rakyat Indonesia yang nasionalis, yang tidak akan membiarkan mereka menghancurkan negeri ini, sebagaimana mereka menghancurkan Libya, Suriah, dan Irak.

Berikut beberapa foto yang membuktikan keterlibatan McCain dalam pemberontakan bersenjata di Suriah dan Libya.

McCain bertemu dengan pemberontak Libya dan menyeerukan agar dunia internasional memberikan bantuan kepada para pemberontak ini (sumber dan foto-foto lainnya, klik ini):

 

McCain bertemu dengan pemberontak Suriah (baca beritanya di sini):

 

McCain mengadakan meeting dengan para pemberontak Suriah.

 

Di jejaring sosial dan media online beredar ‘analisis’ bahwa salah seorang dalam foto di atas terlihat mirip dengan Al Baghdadi (Khalifah ISIS), tapi saya tidak bisa memverifikasinya. Silahkan dilihat sendiri, seberapa miripnyakah?

 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang konflik Suriah dan betapa masifnya pemutarbalikan fakta oleh media mainstream (dan media nasional, plus media berlabel ‘Islam’ di Indonesia), bisa tonton film pendek berdurasi 11 menit ini: KLIK DISINI

SUMBER

Read More

Netralkah KPK?

Progres 98

Beredar kabar bahwa empat komisioner KPK (Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja) tidak setuju dengan sikap Abraham Samad untuk memeriksa Megawati dalam kasus SKL BLBI.

Selain itu, Abraham Samad juga mendapat perlawanan dari internal KPK untuk tidak membongkar kasus-kasus yang melibatkan Jokowi, yakni; (1) Kasus tiga rekening gratifikasi Jokowi. (2) Kasus korupsi 12,4 miliar APBD Solo saat Jokowi menjabat selaku Walikota. (3) Kasus Bus Trans Jakarta Jokowi senilai 1,5 triliun. (4) Kasus rekening siluman Jokowi di luar negeri senilai US$ 8 juta. (5). kasus pengelolaan Taman BMW.

Berbagai informasi yang dihimpun, saat ini KPK telah dikuasai sepenuhnya oleh jaringan konglomerat hitam dan PDIP. Sungguh prihatin, KPK sebagai lembaga penegak hukum telah bertindak melindungi kejahatan korupsi kelompok pendukung Capres boneka.

- FA -

Anies Baswedan Pimpin Komite Etik KPK -> Tim Sukses Jokowi
http://www.suarapembaruan.com/home/anies-baswedan-pimpin-komite-etik-kpk/31536

KPK Bisa Usut Pengadaan Bus Transjakarta

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/20/0726136/KPK.Bisa.Usut.Pengadaan.Bus.Transjakarta.

Massa Demo DPRD Desak KPK Usut Kasus Busway
http://poskotanews.com/2014/05/19/massa-demo-dprd-desak-kpk-usut-kasus-busway/

Read More